Nasional
Share this on:

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

  • Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis
  • Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10). Dalam kesempatan itu, presiden menitipkan sejumlah pesan, termasuk di antaranya netralitas TNI.

Dia meminta agar TNI tidak melakukan politik praktis. Sesuai ajaran Jenderal Soedirman, lanjutnya, politik TNI adalah politik negara. Dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi dihadapan ribuan prajurit TNI yang turut hadir dalam upacara tersebut. ”TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit,” ujarnya.

Pesan tersebut sengaja dia sampaikan lantaran agenda politik besar tengah berlangsung. Di mana TNI dituntut bersikap netral sebagaimana ketentuan UU.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, TNI lebih baik fokus membangun profesionalisme prajurit. Salah satunya dengan aktif mewaspadai segala gangguan yang hendak merongrong Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai panglima tertinggi atas tiga matra TNI, presiden menegaskan, sudah menjadi tugas dirinya bersama TNI melawan tantangan itu.

”Bersama-sama Saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan memastikan TNI semakin profesional. Selain itu, diharapkan juga menjadi angkatan bersenjata modern yang memainkan peranan sentral dan disegani kawasan-kawasan lain.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memuji TNI yang turut aktif memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Khususnya dalam penanganan bencana di beberapa tempat di Indonesia beberapa waktu belakangan. Maka itu, atas nama rakyat Indonesia, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI.

”Darmabakti saudara sungguh membanggakan rakyat, membanggakan kita semua,” imbuhnya.

Sesuai rencana, peringatan HUT TNI ke-73 dilaksanakan sederhana. Bersama Jokowi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Sfat Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tatang Sulaiman hadir dalam upacara di Mabes TNI.

Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara di Merauke, Papua. Dalam kesempatan tersebut, Mulyono turut membacakan amanat dari Hadi. Di antaranya ajakan untuk mendokan juga membantu korban bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Sesuai pesan Presiden Jokowi, Hadi juga meminta seluruh jajarannya menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan pemilu tahun depan.

Amanat Hadi turut dibacakan dalam setiap upacara peringatan HUT TNI ke-73 yang dilaksanakan kemarin. Di lain pihak Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menegaskan komitmennya untuk mendukung terlaksananya profesionalisme TNI. Melalui momen HUT, Komisi I siap memberikan dukungan peningkatan anggaran pertahanan TNI setiap tahunnya.

”Peningkatan anggaran ini penting agar TNI dapat meningkatkan kapabilitas dan kemampuannya sehingga tercapai postur kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces),” jelas Anggota DPR asal Fraksi PKS itu.

Sebagai mitra TNI, Komisi I DPR RI terus mendorong agar tercapai anggaran pertahanan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Komisi I mendukung program Modernisasi Alutsista TNI.

”Modernisasi Alutsista TNI merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk dipenuhi, khususnya apabila dihadapkan dengan kompleksitas bentuk ancaman, model peperangan, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis” jelas Kharis.

Kharis menambahkan, aspek kesejahteraan juga menjadi bagian yang penting dan harus terus ditingkatkan. Profesionalisme dan kesejahteraan seperti dua sisi dari mata uang. Sulit mencapai TNI yang profesional apabila aspek kesejahteran bagi Prajurit TNI diabaikan. Selain tunjangan kinerja (remunerasi) juga ULP (uang lauk pauk) pun turut berpengaruh.

”Kami terus berupa agar jaminan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI dan anggota keluarganya juga diperhatikan melalui sistem pelayanan yang khusus melalui program BPJS Kesehatan,” ujarnya. (bay/far/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Sejumlah pihak disinyalir belum bisa menerima rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga dipastikan tidak hadir dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6) hari ini.


Janji Sosmed Tak Dibatasi

Janji Sosmed Tak Dibatasi

Pemerintah memastikan untuk tidak melakukan pembatasan akses sosial media pada 27 Juni besok.


Politisi Senior Tak Setuju Munas Golkar Dipercepat

Politisi Senior Tak Setuju Munas Golkar Dipercepat

Wacana percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tidak diamini oleh sejumlah tokoh senior partai tersebut.


Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali

Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diisukan telah memiliki kesepakatan alias deal politik dengan pihak Jokowi-Ma'ruf Amin.


Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.


Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa sekaligus halalbihalal di sekitar gedung MK, 25-28 Juni.


Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bukan tidak mungkin akan merembet ke mana-mana.


Jokowi Bertemu Aung San Suu Kyi Bahas Rohingya

Jokowi Bertemu Aung San Suu Kyi Bahas Rohingya

Sebelum menghadiri KTT ASEAN ke-34, Presiden Joko Widodo bertemu Aung San Suu Kyi, Sabtu, (22/6) kemarin.


Muncul Wacana Munas Golkar Dipercepat sebelum Oktober

Muncul Wacana Munas Golkar Dipercepat sebelum Oktober

Tensi politik di tubuh Partai Golkar mulai memanas, setelah muncul usulan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!