Nasional
Share this on:

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

  • Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis
  • Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10). Dalam kesempatan itu, presiden menitipkan sejumlah pesan, termasuk di antaranya netralitas TNI.

Dia meminta agar TNI tidak melakukan politik praktis. Sesuai ajaran Jenderal Soedirman, lanjutnya, politik TNI adalah politik negara. Dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi dihadapan ribuan prajurit TNI yang turut hadir dalam upacara tersebut. ”TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit,” ujarnya.

Pesan tersebut sengaja dia sampaikan lantaran agenda politik besar tengah berlangsung. Di mana TNI dituntut bersikap netral sebagaimana ketentuan UU.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, TNI lebih baik fokus membangun profesionalisme prajurit. Salah satunya dengan aktif mewaspadai segala gangguan yang hendak merongrong Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai panglima tertinggi atas tiga matra TNI, presiden menegaskan, sudah menjadi tugas dirinya bersama TNI melawan tantangan itu.

”Bersama-sama Saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah akan memastikan TNI semakin profesional. Selain itu, diharapkan juga menjadi angkatan bersenjata modern yang memainkan peranan sentral dan disegani kawasan-kawasan lain.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memuji TNI yang turut aktif memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Khususnya dalam penanganan bencana di beberapa tempat di Indonesia beberapa waktu belakangan. Maka itu, atas nama rakyat Indonesia, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI.

”Darmabakti saudara sungguh membanggakan rakyat, membanggakan kita semua,” imbuhnya.

Sesuai rencana, peringatan HUT TNI ke-73 dilaksanakan sederhana. Bersama Jokowi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Sfat Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tatang Sulaiman hadir dalam upacara di Mabes TNI.

Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara di Merauke, Papua. Dalam kesempatan tersebut, Mulyono turut membacakan amanat dari Hadi. Di antaranya ajakan untuk mendokan juga membantu korban bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Sesuai pesan Presiden Jokowi, Hadi juga meminta seluruh jajarannya menjaga netralitas mereka dalam pelaksanaan pemilu tahun depan.

Amanat Hadi turut dibacakan dalam setiap upacara peringatan HUT TNI ke-73 yang dilaksanakan kemarin. Di lain pihak Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menegaskan komitmennya untuk mendukung terlaksananya profesionalisme TNI. Melalui momen HUT, Komisi I siap memberikan dukungan peningkatan anggaran pertahanan TNI setiap tahunnya.

”Peningkatan anggaran ini penting agar TNI dapat meningkatkan kapabilitas dan kemampuannya sehingga tercapai postur kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces),” jelas Anggota DPR asal Fraksi PKS itu.

Sebagai mitra TNI, Komisi I DPR RI terus mendorong agar tercapai anggaran pertahanan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Komisi I mendukung program Modernisasi Alutsista TNI.

”Modernisasi Alutsista TNI merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk dipenuhi, khususnya apabila dihadapkan dengan kompleksitas bentuk ancaman, model peperangan, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis” jelas Kharis.

Kharis menambahkan, aspek kesejahteraan juga menjadi bagian yang penting dan harus terus ditingkatkan. Profesionalisme dan kesejahteraan seperti dua sisi dari mata uang. Sulit mencapai TNI yang profesional apabila aspek kesejahteran bagi Prajurit TNI diabaikan. Selain tunjangan kinerja (remunerasi) juga ULP (uang lauk pauk) pun turut berpengaruh.

”Kami terus berupa agar jaminan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI dan anggota keluarganya juga diperhatikan melalui sistem pelayanan yang khusus melalui program BPJS Kesehatan,” ujarnya. (bay/far/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan Petasan Jangan Dikaitkan Politik

Ledakan petasan yang terjadi saat debat calon presiden (Debat capres) masih diselidiki.


Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup.


Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tarif tol di Indonesia tergolong murah.


Dirawat di Singapura, Ani Yudhoyono Banjir Doa

Dirawat di Singapura, Ani Yudhoyono Banjir Doa

Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, menjalani perawatan di Singapura sejak Sabtu lalu (9/2).


Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang dan penurunan minat wisatawan akan dikaji Presiden Joko Widodo.


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!