Nasional
Share this on:

Presiden Semprot Manajemen BPJS

  • Presiden Semprot Manajemen BPJS
  • Presiden Semprot Manajemen BPJS

JAKARTA - Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram. Presiden pun menyampaikan teguran kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris terkait permasalahan defisit keuangan yang terus terjadi.

Jokowi mengatakan, masalah keuangan BPJS semestinya bisa diselesaikan di level bawah. Yakni oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Namun nyatanya, persoalan itu harus membuat Presiden turun tangan.

"Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS, urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," ujar Jokowi saat membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta Convention Center (JCC), kemarin (17/10).

Jokowi menambahkan, tahun ini pemerintah memang telah ikut membantu menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS ini. Belum lama ini, negara memberikan suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun untuk menambal defisit anggaran. Namun rupanya masih kurang.

"Ini masih kurang lagi. Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun. Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," imbuhnya.

Jokowi berharap, BPJS dan Menteri kesehatan bisa mencari solusi atas persoalan yang sudah berlangsung lama itu. "Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," imbuhnya.

Mantan Walikota Solo itu mengakui, pengelolaan BPJS Kesehatan memang tidak mudah. Namun demikian, bukan berarti tidak bisa ditangani. Menurut dia, jika BPJS dan Menteri Kesehatan dapat membuat sistem manajemen yang lebih baik, persoalan itu bisa dihentikan.

Selain menyentil BPJS dan Menkes, Presiden Joko Widodo meminta pengelola rumah sakit untuk terlibat dalam upaya mensosialisasikan hidup sehat. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat juga ikut menekan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kerap defisit.

Jokowi menambahkan, defisit yang dialami BPJS, salah satu penyebabnya adalah biaya pengobatan yang mahal. Hal itu, dia ketahui dari data klaim BPJS Kesehatan. Data yang didapatkan Presiden menyebut bahwa klaim BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik semakin meningkat.

Tahun 2017 misalnya klaim kasus untuk penyakit jantung Rp 9,25 triliun. Lalu klaim pengobatan kanker Rp3 triliun, Klaim gagal ginjal Rp2,2 triliun dan klaim untuk penanganan stroke Rp2,2 triliun.

"Ini gede banget dan ini mestinya menjadi kajian," ujarnya.

Karenanya, lanjut Jokowi, mempromosikan gaya hidup sehat penting dilakukan. Sebab, tak kalah penting dibanding mengobati penyakit. Apalagi, pertumbuhan ekonomi berdampak pada bertambahnya kelas menangah yang memiliki gaya hidup kurang sehat.

"Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi justru bisa memicu gaya hidup yang kurang sehat dan menurunkan kesehatan masyarakat," tuturnya.

Terkait teguran presiden ke Direksi BPJS Kesehatan, Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai hal tersebut memang harusnya dilakukan presiden. Evaluasi menurutnya memang sudah wajar ditujukan kepada BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

”Direksi BPJS belum maksimal bekerja, seperti masih tingginya tunggakan iuran per 31 mei sebesar 3.4 Triliun. Contoh lainnya peserta PPU (peserta penerima upah, Red) swasta masih sekitar 12.7 juta pekerja,” katanya kemarin.

Di sisi lain, menurut Timboel, presiden juga harus menjelaskan ke publik kenapa pemerintah tidak menaikkan iuran JKN di 2018 sesuai perintah Perpres 111/2013. Sesuai perpres tersebut, iuran harus ditinjau kembali setiap dua tahun.

”Penerimaan utama JKN ini adalah iuran. Jadi kalo iuran tidak naik maka cash flow BPJS akan terkendala,” ujarnya.

Bailout atau suntikan dana memang sudah diberikan pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun. Namun bailout itu sia-sia karena diberikan setelah terjadi defisit. ”Bila saja defisit diantisipasi dengan kenaikan iuran maka tidak ada teriakan rumah sakit yang sampai ke presiden,” katanya.

Pembiayaan BPJS Kesehatan yang mengalami kendala menyebabkan rumah sakit terkena imbasnya. Klaim rumah sakit tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. ”Terkait defisit dan proses pembayaran klaim ke RS saya usulkan agar BPJS bisa menggunakan instrumen Supply Chain Finance (SCF) ke bank dengan merevisi pasal 27 PP no. 87 tahun 2013 sehingga BPJS bisa minjam ke bank,” ucap Timboel. (far/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif

Debat Ketiga Membosankan dan Terlalu Normatif

Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, Minggu (17/3) malam, berjalan kurang greget.


Sandiga Uno Latih Gesture, Ma'ruf Belajar Durasi

Sandiga Uno Latih Gesture, Ma'ruf Belajar Durasi

Dua calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno melakukan persiapan untuk menghadapi debat ketiga pada hari ini.


Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.


Jokowi-Prabowo Hadir, Debat Ketiga Dibagi Enam Sesi

Jokowi-Prabowo Hadir, Debat Ketiga Dibagi Enam Sesi

Hadirnya calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat calon wakil presiden (cawapres), Minggu (17/3)lusa, membuat Komisi Pemilihan Umum


Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah dua menteri baru agar bisa mendorong ekspor dan investasi, tidaklah mudah.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah menjadi tamu penting Presiden Joko Widodo, sehari pasca dibebaskan dari Pengadilan Shah Alam Malaysia.


Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat ketiga calon wakil presiden (Cawapres) harus konstruktif, sehingga dua kandidat yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno diminta untuk memaksimalkan j


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Layani Warga, Tangan Jokowi Kena Cakar

Layani Warga, Tangan Jokowi Kena Cakar

Tangan Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi tergores cakaran warga saat mengikuti saat jalan santai dengan masyarakat Sulawesi Tenggara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!