Nasional
Share this on:

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

  • Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh
  • Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun juga yang akan mengganggu keamanan, terutama perusuh-perusuh.

"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak Negara Kesatuan republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (22/5).

Jokowi pun menegaskan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dirinya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Sementara terkait pemilu sebagai satu even dari perjalanan negara Indonesia yang masih panjang, Presiden Jokowi mengingatkan, sudah disediakan oleh konstitusi kita bahwa segala perselisihan, sengketa itu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa Pemilihan Presiden kemarin ke MK. Saya juga meyakini bahwa hakim-hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada," ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan, bahwa saat ini merupakan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang untuk kita semuanya saling menghormati, saling menghargai, dan kewajiban kita juga sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal saleh, berbuat baik.

Menurutnya, situasi sampai saat ini masih terkendali. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. "Saya mengajak untuk merajut kembali persatuan, merajut kembali persaudaraan, merajut kembali kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama," papar Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sebelumnya, Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor.

Usai pertemuan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada wartawan mengatakan, pertemuan itu tidak membahas sama sekali tentang Badan Pemenangan Nasional (BPN), Tim Kampanye Nasional (TKN), apalagi soal koalisi. Sebagai Ketua MPR Zulkifli menyampaikan yang paling penting Indonesia ini menang, kalau kita mampu menjahit kembali merah putih.

"Ini enggak main-main, harus kita bisa rajut kembali, harus kita bisa jahit, harus kita persatukan kembali, barulah itu namanya Indonesia menang," kata Zulkifli.

Dengan cara apa? Menurut Ketua MPR itu, dengan cara damai, dialog, dan tentu silaturahim seperti yang dilakukannya dengan Presiden Jokowi. Ia meyakini, kalau ketemu, pasti ada solusi, jalan keluar. Tapi kalau tidak, tentu akan sulit. "Jadi sekali lagi, yang menang nanti, Indonesia menang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalkan beberapa korban dalam aksi unjuk rasa yang di Jakarta, Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dinihari. "Innalillahi wainna ilaihi rojiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, prihatin atas apa yang terjadi dini hari, enam orang yang meninggal, ada beberapa yang luka-luka. Kita berduka cita yang mendalam," ucap Zulkifli Hasan dengan nada sedih.

Ia mengajak semua pihak agar di bulan suci Ramadan ini, bulan yang harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling memberi, kita selesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang damai, dengan dialog, menahan diri.

Demokrasi, sambung dia memang kesabaran, bahkan ekstra kesabaran. Oleh karena itu, sekali lagi ia mengajak pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan damai, dan juga seluruh rakyat Indonesia juga merespon ini dengan dialog dan silaturahim.

Ditegaskan Zulkifli, pemilu ini satu event yang tentu harus kita selesaikan. Indonesia akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Konstitusi sudah memberi jalan. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. "Demokrasi membuka ruang itu, sepakat untuk tidak sepakat. Konstitusi juga memberi ruang, ada perbedaan, ada sengketa memberi ruang. Kemana, apakah untuk DPD, untuk DPR, untuk Pilpres, MK," tegas Zulkifli. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Investor Tunggu Janji Jokowi

Investor Tunggu Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas birokrasi dengan menyederhanakan eselonisasi yang sebelumnya empat level menjadi menjadi hanya dua dalam lima tahun


Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Eselonisasi Disederhanakan untuk Percepat Investasi

Perubahaan besar-besaran terhadap eselonisasi pejabat menjadi target Presiden Joko Widodo dalam memperpendek kendali birokrasi.


Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya, Senin (21/10) hari ini.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Hingga, Jumat (18/10) kemarin, belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!