Nasional
Share this on:

Presisen Jokowi: Berikan Waktu kepada Polisi

  • Presisen Jokowi: Berikan Waktu kepada Polisi
  • Presisen Jokowi: Berikan Waktu kepada Polisi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk memberikan waktu terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dalam menyelidiki jatuhnya korban meninggal yang terjadi pada saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk memberikan waktu terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dalam menyelidiki jatuhnya korban meninggal yang terjadi pada saat kerusuhan 21-22 Mei, di halaman Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta dan sekitar, Kamis (21/5) hingga Jumat (22/5) lalu.

"Berikan waktu terlebih dahulu kepada polisi, untuk menyelesaikan kasus yang pembunuhannya," kata Presiden Jokowi, lewat siaran pers yang diterima Fajar Indonesia Network, kemarin (16/6).

Presiden menjelaskan, penyelidikan terhadap kasus tersebut sesungguhnya juga sudah berjalan, paralel dengan kasus juga yang berkaitan dengan yang ada di lokasi-lokasi kerusuhan. "Dua-duanya kerja paralel. Dan tidak hanya kepolisian, nanti bisa mengajak Komnas HAM dan yang lainnya," jelas Jokowi.

Usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Aksi 21-22 Mei sempat dilontarkan oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma. Pembentukan TGPF dimaksudkan untuk mencari dalang dari kerusuhan tersebut. Dengan demikian, ada yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan tersebut.

"Kami mendorong Presiden membentuk Tim Pencari Fakta peristiwa 21-22 Mei yang independen,"kata Feri di Jakarta, kemarin (16/6).

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menganggap pembentukan TGPF belum dibutuhkan. Sebab saat ini Polri sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri.

Kapolri menjamin, tim ini bisa bekerja lebih efisien, mengingat akan lebih mudah menembus ke internal kepolisian dibanding pihak luar. Tim investigasi Polri, menurut Kapolri, juga bekerja paralel dengan Komnas HAM sebagai lembaga resmi yang ditunjuk undang-undang di luar kepolisian. Kerja tim ini dianggap bisa efisien untuk mengungkap kasus 21-22 Mei.

"Kami percayakan kepada Komnas HAM dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah," kata Tito.

Sementara itu Polda Metro Jaya menyatakan pemeriksaan Kivlan Zen (KZ) sebagai saksi atas tersangka percobaan pembunuhan Habil Marati (HM), Jumat petang hingga malam, terkait dengan aliran dana dari tersangka pada Kivlan. "Kemarin malam, KZ diperiksa sebagai saksi HM berkaitan dengan uang pemberian HM pada KZ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

Dari informasi yang akhirnya terkuak, Habil Marati berperan sebagai pemberi uang kepada mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar 15 ribu dolar Singapura atau setara Rp150 juta yang disiapkan untuk pembelian senjata api. "Ya beliau ditanya berkaitan pemberian uang 15 ribu dolar Singapura itu," ucap Argo menambahkan.

Sebelumnya, tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen selesai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sebagai saksi tersangka dugaan percobaan pembunuhan Habil Marati pada pukul 22:30 WIB sejak petang hari.

Kuasa hukum Kivlan, Muhammad Yuntri, mengatakan kliennya digali terkait penerimaan dana dengan 11 pertanyaan. "Intinya mempertanyakan masalah sumber dana. Benar terima dana atau tidak. Sumber dana yang diterima antara Pak Kivlan dengan yang diterima oleh Iwan berapa," kata Kuasa Hukum Kivlan, Muhammad Yuntri saat dikonfirmasi.

Yuntri mengatakan kliennya yang diperiksa mulai pukul 17:00 WIB hingga 22.30 WIB itu dinilai penyidik belum selesai. Pemeriksaan sendiri dihentikan, karena Kivlan tiba-tiba mengalami sakit gigi dan akan diperiksa lagi pada agenda berikutnya.

"Jadwalnya, besok kepastian dari penyidik. Karena disesuaikan dengan jadwal penyidik, jadwal penyidik juga cukup padat dan juga kondisi Pak Kivlan yang kambuh sakit giginya. Jadi belum tuntas BAP-nya tadi," ujar Yuntri.

Untuk diketahui, saat Kivlan keluar ruang penyidik pukul 22.30 WIB, ia langsung lari ke anak tangga menghindari awak media. Ia naik tangga dari Gedung Ditreskrimum menuju gedung utama Polda Metro Jaya menembus halaman Main Hall. Di sana, telah terparkir mobil polisi yang akan mengantarkannya kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, Jakarta Selatan.

Kivlan yang mengenakan kemeja biru langit dan celana hitam hanya melambaikan tangan dan melempar senyum ke awak media. Ia enggan berkomentar. "Sama pengacara saja ya," ucapnya.

Kemudian, mobil yang ditumpanginya meninggalkan Polda Metro Jaya. Ia dikawal oleh sejumlah penyidik. Habil Marati, politikus PPP, disebut sebagai donatur eksekutor empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan. Ia menyerahkan uang Rp60 juta kepada para calon eksekutor.

Habil kini telah ditangkap polisi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary mengatakan Habil Marati berperan sebagai pemberi uang kepada mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebesar 15 ribu dolar Singapura atau setara Rp150 juta.

Kivlan disebut memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan alias Helmi Kurniawan untuk membeli senjata laras panjang dan pendek yang akan digunakan untuk membunuh beberapa tokoh nasional. (mhf/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kecewa, Jokowi Sentil Gubernur dan Tegur Menteri

Kecewa, Jokowi Sentil Gubernur dan Tegur Menteri

Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dan Kelimantan Tengah begitu terlihat saat memimpin rapat terbata


Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Aksi Kritisi Sikap Jokowi

Kendati aksi protes kian masif, Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 telah menyetujui dan mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Mendarat di Pekanbaru, Jokowi Langsung Gelar Rapat Terbatas

Setelah melakukan rangkai pertemuan dengan sejumlah pengusaha tekstil di Istana Negara, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Pekanbaru, Riau.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permohonan bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.



Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Jokowi Setuju KPK Punya SP3

Presiden Joko Widodo menegaskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi secara terbatas. Sebab, ada poin-poin yang disetujui dan ditolak oleh presiden



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!