Nasional
Share this on:

Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis

  • Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis
  • Pro-Kontra Hasil Revisi UU KPK Kental Nuansa Politis

JAKARTA - Tidak hanya aksi perlawanan dan rencana uji materil yang bakal dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah aktivis antikorupsi, ternyata gelombang aksi mendukung hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi warna baru.

Seperti yang terjadi kemarin (20/9) di depan gedung KPK. Sejumlah pengunjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan orasi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat. Sampai-sampai massa terlibat aksi dorong-mendorong dengan polisi. Aparat pun bertahan dan mencoba menenangkan.

"Dari pihak mana pun untuk dapat menahan diri. Jangan ada yang terprovokasi," terang pengeras suara terdengar keras di kerumunan massa.

Dalam aksi tersebut, PMII menyatakan tiga sikap, yakni meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik, percepat pelantikan pimpinan KPK terpilih dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR. "Apa pun bentuknya, apa pun aksinya, pasti ada nuansa politis. Tidak murni lagi untuk urusan begini. Kalau sebelumnya ada dukungan dari KPK, kini ada perlawanan dari organisasi mahasiswa, sama saja intinya," terang pengamat politik dari Rumah Rakjat, Maruli Hendara Utama, kemarin.

Mantan aktivis 98 itu mengatakan, polemik UU KPK ini bisa memuncak. Membuat situasi dan kondisi menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih menjadi tidak sehat. "UU adalah regulasi. Regulasi itu, ditata, diatur sesuai dengan kebutuhan. Baik kebutuhan DPR, eksekutif atau pihak lain. Jadi tidak ada yang jernih. Kalau polemik ini tidak dikelola dengan baik, bakal terus ramai urusannya," tandas mantan Dosen Sosiologi Untirta itu.

Sebelumnya, ICW dan sejumlah elemen masyarakat berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK ke MK. Materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK. Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3).

Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga antirasuah itu. Dalam uji materi di MK, pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

Sementara itu, Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru disahkan DPR cacat formil.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan proses revisi UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan. "Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019," ujar Al Araf dalam keterangannya, kemarin.

Menurut dia, pembahasan revisi UU KPK cenderung dilakukan secara tergesa-gesa. Padahal, kata dia, prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan partisipasif. Secara substansi UU KPK berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.

"Karenanya, kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti Undang-undang) KPK sebagai upaya penyelamatan masa depan pemberantasan korupsi," kata dia.

Menurut dia, upaya menerbitkan Perppu KPK sangat mungkin dilakukan karena telah ada preseden hukum, ketika pada 2014 pemerintah menerbitkan Perppu tentang Pilkada yang membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR karena mendapat penolakan dari masyarakat. "Perppu KPK tersebut harus membatalkan UU KPK yang baru disahkan oleh DPR dan mengembalikan pengaturan tentang lembaga antirasuah tersebut kepada aturan hukum sebelumnya," ucap dia.

Menanggapi hal ini, MK menyatakan siap menerima pengajuan uji materi UU KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan permohonan undang-undang apa pun pasti diterima, disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. "Sudah jelas bahwa pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apa pun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan. Akan diterima, akan disidangkan dan diputus," jelas Anwar.

Usman Anwar mengatakan alat ukur dalam uji materi adalah UUD 1945 sehingga saat sebuah undang-undang akan diuji harus jelas dasar pengujiannya pasal yang dimaksud dalam UUD 1945. "Apakah pasal itu bertentangan dengan UUD atau tidak, kita lihat dalam UUD begitu," ujar dia. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!