Nasional
Share this on:

Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun

  • Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun
  • Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun

JAKARTA - Sistem hitung cepat atau quick count pada pemilu tahun ini tidak bisa dipublikasikan segera. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut berbeda dengan 2014 lalu saat MK justru membolehkan quick count tayang lebih awal.

Uji materi itu diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Mereka meminta agar MK membatalkan klausul mengenai penayangan quick count di UU Pemilu. Selain AROPI, uji materi itu diusulkan oleh gabungan sejumlah stasiun televisi swasta. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, kemarin (16/4) kemarin.

Sembilan hakim konstitusi memutus secara bulat. Tidak ada dissenting opinion. Dengan putusan MK itu, publikasi quick count bisa dilakukan paling cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia Barat ditutup. Artinya, hasil quick count baru boleh dipublikasikan pukul 15.00 WIB.

Hal itu diatur dalam pasal 449 ayat (5) UU Pemilu. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran pidana dan diancam hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp18 juta. Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa aturan publikasi quick count dalam UU Pemilu tidak bisa dimaknai menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

"Hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar, yaitu melindungi kemurnian suara pemilih," jelas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Jika permohonan dikabulkan, quick count akan ditayangkan dua jam sebelum pemungutan suara di Indonesia Barat selesai. "Itu berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis," lanjutnya.

Yakni, sekadar ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, saat ini teknologi informasi sudah memungkinkan quick count disiarkan dengan cepat dan luas. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, wajar apabila kali ini putusan MK berbeda dengan kasus yang sama pada periode sebelumnya. Indonesia, tutur dia, menganut sistem civil law atau hukum publik. Civil law tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis.

"Tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik (bagi hakim) untuk mengubah pendiriannya," kata Saldi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, ada pertimbangan mengapa MK berbeda pandangan dengan putusan sebelumnya yang membolehkan quick count tayang lebih cepat. UU 7/2017 dipandang memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU pemilu sebelumnya. Yakni, UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012.

"Karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu," terangnya.

Mekanisme penyelengaraan pemilu yang dilaksanakan serentak sejak Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik. Sementara itu, Komisaris Trans Media Ishadi SK menyatakan kepasrahannya atas putusan MK tersebut. "ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dan seluruh televisi menerima putusan tersebut," ujarnya.

Hanya, ada beberapa hal yang menurut dia masih mengganjal. Yakni, MK dua kali mengabulkan uji materi perkara yang sama. Menurut dia, quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis. Diharapkan, televisi bisa menyiarkan secara cepat, tepat, dan akurat. "Kami akan bahas secara internal sebelum menyiapkan langkah-langkah berikutnya," kata Ishadi.

Pendiri AROPI Denny JA juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurut dia, putusan itu mengekang kebebasan akademik. Khususnya, dalam memublikasikan hasil penelitian. "Para hakim di Mahkamah Konstitusi saat ini lebih konservatif," ujarnya.

Meski demikian, dia menerima putusan tersebut. "Secara teknis, perbedaannya hanya empat jam, dari jam 11.00 dulu (menjadi pukul 15.00)," ujarnya. Sebelumnya, pihak lembaga survei bisa memublikasikan data pertama sejak pemungutan suara di wilayah Indonesia Timur selesai. (byu/fal/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Pilkada 2020, UU Perlu Direvisi

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Lembaga pengawas pemilu menegaskan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi.


Harga Minyak Dunia Anjlok

Harga Minyak Dunia Anjlok

Harga minyak dunia pada penutupan perdagangan, Jumat (23/8) pagi WIB, terpantau lebih rendah.


Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Soal Revisi UU Pilkada, DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program kegiatan Pilkada 2020, sejumlah kalangan menilai


315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

Sejak tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 daerah otonomi baru (DOB).


Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Hoaks Pemilu Terus Meningkat

Lembaga penyelenggara pemilu mengakui jika tren hoaks pemilu dari tahun ke tahun terus meningkat. Berita bohong soal pemilu mulai dikenal 2004 lalu.


Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Perpanjangan STNK Harus Disertai Hasil Uji Emisi

Tahun depan, memperpanjang Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) harus dilengkapi dengan hasil uji emisi kendaraan.


BPIP Bisa Merambah ke Daerah

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS).


Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi di Indonesia siap bertugas saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!