Nasional
Share this on:

Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun

  • Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun
  • Publikasikan Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB, Bisa Dipidana 1,5 Tahun

JAKARTA - Sistem hitung cepat atau quick count pada pemilu tahun ini tidak bisa dipublikasikan segera. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut berbeda dengan 2014 lalu saat MK justru membolehkan quick count tayang lebih awal.

Uji materi itu diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Mereka meminta agar MK membatalkan klausul mengenai penayangan quick count di UU Pemilu. Selain AROPI, uji materi itu diusulkan oleh gabungan sejumlah stasiun televisi swasta. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, kemarin (16/4) kemarin.

Sembilan hakim konstitusi memutus secara bulat. Tidak ada dissenting opinion. Dengan putusan MK itu, publikasi quick count bisa dilakukan paling cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia Barat ditutup. Artinya, hasil quick count baru boleh dipublikasikan pukul 15.00 WIB.

Hal itu diatur dalam pasal 449 ayat (5) UU Pemilu. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran pidana dan diancam hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp18 juta. Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa aturan publikasi quick count dalam UU Pemilu tidak bisa dimaknai menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

"Hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar, yaitu melindungi kemurnian suara pemilih," jelas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Jika permohonan dikabulkan, quick count akan ditayangkan dua jam sebelum pemungutan suara di Indonesia Barat selesai. "Itu berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis," lanjutnya.

Yakni, sekadar ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, saat ini teknologi informasi sudah memungkinkan quick count disiarkan dengan cepat dan luas. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, wajar apabila kali ini putusan MK berbeda dengan kasus yang sama pada periode sebelumnya. Indonesia, tutur dia, menganut sistem civil law atau hukum publik. Civil law tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis.

"Tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik (bagi hakim) untuk mengubah pendiriannya," kata Saldi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, ada pertimbangan mengapa MK berbeda pandangan dengan putusan sebelumnya yang membolehkan quick count tayang lebih cepat. UU 7/2017 dipandang memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU pemilu sebelumnya. Yakni, UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012.

"Karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu," terangnya.

Mekanisme penyelengaraan pemilu yang dilaksanakan serentak sejak Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik. Sementara itu, Komisaris Trans Media Ishadi SK menyatakan kepasrahannya atas putusan MK tersebut. "ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dan seluruh televisi menerima putusan tersebut," ujarnya.

Hanya, ada beberapa hal yang menurut dia masih mengganjal. Yakni, MK dua kali mengabulkan uji materi perkara yang sama. Menurut dia, quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis. Diharapkan, televisi bisa menyiarkan secara cepat, tepat, dan akurat. "Kami akan bahas secara internal sebelum menyiapkan langkah-langkah berikutnya," kata Ishadi.

Pendiri AROPI Denny JA juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurut dia, putusan itu mengekang kebebasan akademik. Khususnya, dalam memublikasikan hasil penelitian. "Para hakim di Mahkamah Konstitusi saat ini lebih konservatif," ujarnya.

Meski demikian, dia menerima putusan tersebut. "Secara teknis, perbedaannya hanya empat jam, dari jam 11.00 dulu (menjadi pukul 15.00)," ujarnya. Sebelumnya, pihak lembaga survei bisa memublikasikan data pertama sejak pemungutan suara di wilayah Indonesia Timur selesai. (byu/fal/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini.


SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Ibukota Baru Akan Dibagi Empat Zonasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengumumkan calon ibukota pada tahun ini.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.


Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Jamaah Haji Asal Jawa Barat Bagian Timur Diberangkatkan dari Kertajati

Tahun ini jamaah haji dan umrah dari Jawa Barat bagian Timur akan dipindahkan ke Bandara Kertajati di Majalengka.


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


Pentolan PAN Beda Sikap soal Status Eggi

Pentolan PAN Beda Sikap soal Status Eggi

Eggi Sudjana ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait pernyataan people power menyusul hasil quick count Pilpres 2019.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!