Nasional
Share this on:

RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

  • RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada
  • RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan koalisi masyarakat sipil terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Elemen masyarakat yang hadir adalah Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu, Presidium Poknas, dan Indonesia Police Watch (IPW). Namun, LSM yang selama ini kritis, seperti ICW tidak terlihat dalam rapat tersebut.

Rapat yang diselenggarakan secara terbuka itu dipimpin Wakil Ketua Komisi III dari PDIP Herman Hery. "Agendanya adalah mendengar masukan terkait seleksi calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023," ucap Herman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) kemarin.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya tak memberikan undangan khusus bagi para masyarakat sipil untuk hadir dalam rapat dengar pendapat itu. Menurutnya, rapat terkait seleksi pimpinan KPK ini dibuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan aspirasinya.

"Ini kan suka rela saja. Mau kasih masukan boleh, mau nggak juga tidak apa-apa," jelas Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Dia ingin agar elemen masyarakat sipil yang selama ini mengkritisi seleksi Capim KPK hadir dalam rapat tersebut. Ia mengklaim pihaknya telah memberitahukan kepada sejumlah elemen masyarakat agar bersurat ke DPR untuk berdialog dengan komisi III.

"Karena itu kami sudah undang, secara resmi walaupun via WA. Karena waktunya terbatas. Jadi sudah kita kasih kesempatan. Bahkan Pak Nasir Djamil anggota Komisi III termasuk yang ingin teman dari ICW datang," beber Arsul.

Sementara itu, politisi Partai Golkar RI Aziz Syamsudin mengatakan seluruh masukan masyarakat, yang pro dan kontra terhadap 10 capim KPK akan menjadi masukan dan catatan Komisi III DPR RI. "Keterwakilan unsur baik yang pro dan kontra, masuk dalam catatan komisi III," terang Azis.

Dia menyebut Komisi III DPR sudah membuka ruang penyampaian aspirasi agar publik bisa memberi masukan terkait calon pimpinan KPK. Masukan-masukan itu nantinya akan diberikan kepada fraksi untuk dibahas kembali.

"Prinsip siapapun yang menerima ataupun menolak, kami tampung. Nanti kami kompilasi, dan diberikan kepada fraksi-fraksi. Silakan fraksi-fraksi menilai dan memberikan hak suaranya. Seluruh masukan, baik pro dan kontra akan diklarifikasi serta ditanyakan kepada capim KPK yang bersangkutan," tandasnya.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane meminta agar Komisi III DPR RI menutup kuping alias tak mendengarkan lembaga-lembaga yang selama ini mengkritisi seleksi capim KPK. "Pansel sudah bekerja keras dan profesional memilih dan menentukan para capim. Jadi, kita berharap komisi III jangan meragukan hasil kerja pansel. Jangan dengar omongan-omongan orang-orang KPK, ICW, LBH dan lain-lain," tegas Neta.

Menurutnya, KPK selama ini melakukan pencitraan dengan gencar melakukan OTT atau melakukan penindakan tanpa melakukan upaya pencegahan korupsi. Neta menilai KPK hanya sebagai pemadam kebakaran. "Kami melihat ke depan diperlukan dewan pengawas yang benar-benar menjalankan fungsi sebagai dewan pengawas supaya orang-orang KPK tidak liar," jelasnya.

Karena itu, IPW sangat mendukung Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Tujuannya untuk membenahi dan menyampaikan pemikiran KPK. "Seperti misinya, KPK dengan ketua baru, UU baru, semangat baru. Sehingga KPK akan tampil sebagai lembaga pemberantasan korupsi dengan paradigma baru dan meninggalkan pola-pola lama yang penuh dengan kebobrokan," paparnya. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Polri Belum Terima Surat Pemberitahuan Demo

Hingga, Jumat (18/10) kemarin, belum ada organisasi massa (ormas) atau kelompok masyarakat lainnya yang mengirimkan surat pemberitahuan aksi.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!