Nasional
Share this on:

Referendum Papua Tak Akan Terulang

  • Referendum Papua Tak Akan Terulang
  • Referendum Papua Tak Akan Terulang

JENEWA - Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua. Penegasan tersebut, disampaikan langsung dalam acara debat publik untuk negara calon anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di Jenewa, Swiss.

"Referendum telah dilaksanakan tahun 1969 dan disahkan hasilnya melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504/1969 yang sifatnya final," kata Hasan, dalam pernyataan resminya, Jumat (13/9) kemarin. "Sesuai hukum internasional, referendum telah sah dilaksanakan dan final, dan karenanya tidak akan pernah mungkin di manapun dilakukan ulang," sambungnya.

Hasan melontarkan pernyataan ini, untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan melalui Twitter dalam acara debat publik untuk negara calon anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pertanyaan di jejaring sosial itu juga mencakup, jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua, terutama selepas insiden ucapan rasisme yang memicu demonstrasi besar-besaran di pulau paling timur Indonesia tersebut.

"Kejadian ucapan rasisme yang kemudian mendorong demonstrasi masa yang berubah menjadi anarkis telah diatasi oleh aparat keamanan secara profesional dan tanpa menggunakan kekerasan apapun, serta menekankan perlunya untuk memperhatikan keseimbangan antara kebebasan ini dan perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih luas," tuturnya.

Sejauh ini, kepolisian telah menangkap dan menetapkan 85 tersangka terkait kerusuhan di Papua tersebut, termasuk FK dan AG yang berperan sebagai aktor lapangan. "Mereka adalah anggota BEM Universitas Cendrawasih," ujarnya.

Kepolisian menetapkan AG dan FK sebagai tersangka, karena diduga menggerakkan massa dan tokoh yang terjaring dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebut, dua aktor kerusuhan di Jayapura, Papua, menjalin komunikasi dengan Benny Wenda yang kini menetap di Inggris.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga pernah menyebut, Benny Wenda sebagai aktor di balik aksi demonstrasi serta kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Selama ini, Benny terus menyerukan referendum kemerdekaan Papua dan mendesak komunitas internasional untuk membantu upayanya tersebut.

Di tengah kisruh ini, Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Dalam pemilihan, Indonesia akan bersaing dengan Irak, Korea Selatan, Jepang, dan Marshall Island untuk memperebutkan empat kursi bagi kawasan Asia Pasifik.

Retno menuturkan, Indonesia membutuhkan setidaknya 97 suara untuk bisa menyabet satu kursi Dewan HAM PBB dari perwakilan negara Asia Pasifik. Pemungutan suara sendiri akan dilaksanakan pada 16 Oktober mendatang di markas PBB di New York. (der/zul/rls/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Saut Mundur, DPR: Nggak Masalah
Saut Mundur, DPR: Nggak Masalah

Berita Sejenis

Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat

Gerindra Ketemu dengan PKS, Demokrat Tak Terlihat

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali bermanuver, setelah sehari sebelumnya merapat ke Istana Kepresidenan.


Kabinet Rekonsiliasi Jokowi Dilantik Pukul 10.00 WIB

Kabinet Rekonsiliasi Jokowi Dilantik Pukul 10.00 WIB

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan secara resmi nama-nama menteri kabinet periode 2019-2024, Rabu (23/10) hari ini.


Dipanggil ke Istana, Sri Mulyani Jabat Menteri Keuangan Lagi?

Dipanggil ke Istana, Sri Mulyani Jabat Menteri Keuangan Lagi?

Presiden Jokowi kembali memanggil orang-orang yang diprediksi akan duangkat sebagai menteri, Selasa (22/10).


Investor Tunggu Janji Jokowi

Investor Tunggu Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas birokrasi dengan menyederhanakan eselonisasi yang sebelumnya empat level menjadi menjadi hanya dua dalam lima tahun


Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Salah satu nama yang akan mengisi posisi menteri Kabinet Kerja II adalah Prabowo Subianto.


Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya, Senin (21/10) hari ini.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Lima Tahun Bertugas, JK 601 Kali Pidato

Lima Tahun Bertugas, JK 601 Kali Pidato

Wakil presiden Jusuf Kalla (JK), Jumat (18/10) kemarin, melaksanakan tugas terakhirnya sebagai RI-2. Pada Minggu (20/10) lusa, JK akan meletakkan jabatannya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!