Nasional
Share this on:

Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

  • Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih
  • Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar pelaksanaan Pilkada, membuat kewenangan Bawaslu lemah dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, padahal kewenangan lengkap Bawaslu dalam pemilu terinsipirasi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Dia menyebut, UU Pilkada ini yang pertama mengatur pengawas di setiap TPS, lantas diadopsi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Termasuk pula mengenai penguatan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang juga terinspirasi UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Tapi ternyata pembentuk UU lupa membenahi kepentingan pemilu, melupakan kepentingan pilkada. Sementara pemilu tidak disatukan dengan pilkada," ujar Dewi di Jakarta, Selasa (17/9) kemarin. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu ini menegaskan, apabila rezim tersebut sudah disatukan dalam rezim pemilu, tentu pelaksanaan pilkada mengacu kepada UU Pemilu.

Dewi menyatakan, dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan lembaga, ada tiga hal penting yang harus menjadi acuan. Pertama, dasar melaksanakan kewenangan. Kemudian bagaimana kewenangan itu dilaksanakan berkaitan dengan tata cara prosedur dan mekanisme.

"Ketiga, berkaitan dengan substansi. Apakah setiap tindakan yang kita lakukan seperti mengeluarkan rekomendasi, putusan itu bersifat konstitutif," paparnya.

Dewi menekankan, masalah ini harus dibedah semua pihak agar setiap proses yang dilakukan bisa menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi. Lalu jaminan perlindungan, serta hak konstitusional kepada pemilih maupun hak konstitusional bagi peserta pilkada.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Topo Santoso mengungkapkan, memang ada masalah dalam kerangka hukum pemilu. Padahal kerangka hukum harusnya jelas, tidak mutitafsir, tidak ada kekosongan hukum serta tidak ada tumpang tindih.

Topo menegaskan, kerangka tersebut adalah suatu standar pertama dalam standar pemilu internasional. Di seluruh dunia, lanjutnya, pemilu dikatakan demokratis bila standar utamanya adalah kerangka hukum yang jelas.

"Kalau sekarang masih ada 'gap' antara UU Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan semacam kodifikasi UU pemilu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Berkaitan dengan pemilihan, ada dua nomenklatur satunya pemilu satunya pemilihan. Ini orang luar negeri membaca bingung. Karena bagi mereka semua ini election," pungkasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Berikutnya

Orangutan Jadi Korban Karhutla
Orangutan Jadi Korban Karhutla

Berita Sejenis

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 94 guru untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center (CLC) yang berbatasan langsun


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Pelibatan Anak dan Terorisme Tindakan Keji

Polisi menemukan fakta baru dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten.


Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Lima Kandidat Berpeluang Jadi Jaksa Agung

Kasak kusuk calon menteri dan pejabat tinggi lainnya ramai diperbincangkan. Salah satunya untuk posisis Jaksa Agung.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

KPU Usul Tata Kelola Pemilu Diubah

Jika pemilihan presiden dan legislatif baik DPRD maupun DPR RI dirasa berat, perlu ada desain ulang penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.


Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!