Nasional
Share this on:

Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

  • Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu
  • Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023. Hal ini menyusul dibukanya pendaftaran Capim KPK oleh panitia seleksi (pansel) terhitung mulai hari ini.

"Mendukungnya bisa dalam berbagai cara. Pertama bagi yang memenuhi syarat dan memang merasa terpanggil untuk melakukan pemberantasan korupsi secara langsung itu bisa mendaftar sebagai calon pimpinan KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, kemarin (18/6).

Selain itu, sambung Febri, masyarakat dapat terlibat dengan memberikan masukan terkait rekam jejak para calon yang mendaftar. Karena, proses seleksi diselenggarakan secara terbuka serta transparan.

"Maka nanti diharapkan hasil dari proses seleksi ini bisa betul-betul menghasilkan pimpinan yang berkontribusi positif untuk penguatan kPK," ucapnya.

Febri pun meminta kepada Pansel untuk mengedepankan aspek integritas serta independensi dalam menyeleksi para kandidat. Misalnya, terkait kepatuhan membayar pajak, serta pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan penerimaan gratifikasi.

"Jangan sampai nanti ada calon pimpinan yang lolos tapi sebenarnya dia tidak melaporkan kekayaan secara tepat waktu misalnya. Atau tidak melaporkan seluruh kekayaannya sehingga ada yang disembunyikan," tukasnya.

Terpisah, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo mengingatkan Pansel untuk serius menelusuri rekam jejak calon yang mendaftar. Karena jika tidak, menurutnya, dikhawatirkan pimpinan yang terpilih ternyata memiliki keterkaitan dengan suatu kasus. Sehingga tidak maksimal dalam menuntaskan suatu perkara lantaran tersandera dosa masa lalu.

"Penelusuran jejak digital, wawancara mendalam, keterlibatan masyarakat, maupun kerjasama dengan lembaga negara dan instansi pemerintah merupakan salah satu cara agar benar-benar mendapatkan pimpinan KPK yang baik dan bersih," tuturnya.

Ia mengatakan, WP KPK mengharapkan punya pimpinan yang berkualitas secara keilmuan. Selain itu, memiliki integritas yang terbukti, serta bebas dari jerat kasus korupsi, permasalahan etik, pernah terlibat narkoba, berideologi komunisme, dan tersangkut teroris.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK 2019-2023 resmi membuka pendaftaran calon pimpinan KPK sejak Senin (17/6) lalu. Pendaftaran dibuka hingga 4 Juli 2019 mendatang. Mengutip dari laman Sekretariat Negara RI (Setkab.go.id), sedikitnya ada 11 persyaratan yang mesti dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Adapun, Pansel membuka pendaftaran setiap hari kerja pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Calon pimpinan juga diwajibkan menyerahkan berkas berisi 12 dokumen terkait. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Orangutan Jadi Korban Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berdampak pada kesehatan hewan langka, orangutan.


UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9) kemarin.


Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Bahas Revisi UU, Pimpinan KPK Tunggu Jawaban Presiden

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat permohonan bertemu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!