Nasional
Share this on:

Rekapitulasi Nasional Dimulai, Jangan Merasa Menang

  • Rekapitulasi Nasional Dimulai, Jangan Merasa Menang
  • Rekapitulasi Nasional Dimulai, Jangan Merasa Menang

Foto: jawa pos

JAKARTA - Sejumlah persiapan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dilakukan. Mulai dari mendirikan tenda sampai penambahan jumlah personel polisi dan TNI yang berjaga di sekitar Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Merespon hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, tenda tersebut dipasang untuk proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2019 secara nasional. "Ruangan ini kami sediakan sebagai bagian dari cara KPU melayani pemilih, melayani masyarakat, melayani peserta pemilu untuk dapat melihat perkembangan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Indonesia," kata Arief di Kantor KPU, di Jakarta, Jumat (19/4) kemarin.

Sesuai tahapan KPU, rekapitulasi nasional dijadwalkan mulai 25 April sampai 22 Mei 2019. Termasuk rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Di tempat yang sama, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memastikan rekapitulasi nasional tetap dilakukan di Kantor KPU, bukan di tempat lain.

"Kita sudah pasti kan tempatnya ada di kantor KPU sini. Nanti kemungkinan akan kita lakukan terpisah antara rekapitulasi perolehan suara Pilpres dan pemilu legislatif," kata Pramono.

Nantinya, penghitungan akan dilakukan di dua tempat terpisah. Meski sama-sama di kantor KPU. Kami sudah tegaskan bahwa rekapitulasi nasional tidak dilakukan di luar kantor KPU," lanjut dia.

Meski tenda sudah dibangun, namun rekapitulasi nasional belum berlangsung, karena seperti yang Pramono bilang, baru diadakan satu minggu lagi. Mengingat, rekapitulasi saat ini masih berada di tingkat kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan sudah mulai bekerja merekapitulasi suara sejak hari dan memiliki batas waktu paling lama yaitu selama 17 hari. Mengingat jumlah TPS di kecamatan bervariasi, sesuai jumlah penduduk dan luas wilayah.

"Ada jumlah TPS per kecamatannya ada yang hanya 100-200. Tapi, ternyata di beberapa daerah tertentu seperti di Tangerang Selatan, di Kota Surabaya, di Sidoarjo itu ada yang bahkan sampai 900 atau bahkan lebih dari 1.000 TPS per kecamatan. Karena itu dibutuhkan waktu rekapitulasi yang lebih dari 10 hari, bahkan sampai 17 hari," tutupnya.

Jangan Merasa Menang

Terpisah, Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, semua pihak sebaiknya menunggu hasil perhitungan manual (real count) terhadap semua suara dari seluruh Indonesia oleh KPU. Jangan sampai ada merasa sudah menang.

Terkait dengan pelaku survey, para lembaga survey yang sudah terdaftar di KPU, menurut Emrus, lebih memiliki kewenangan dalam menyampaikan hasil surveynya kepada publik ketimbang yang belum terdaftar di KPU.

Bila ada lembaga survey yang belum terdaftar di KPU, tetap bisa saja melakukan survey, namun hasilnya bersifat internal. Karena itu, hasilnya tidak untuk disajikan ke ruang publik.

"Kalaupun memang hasil survey internal disampaikan ke publik, sebaiknya tidak hanya me-release hasilnya yang memposisikan paslon tertetu memperoleh angka lebih banyak dari paslon lainnya. Tetapi yang paling utama membuka, mendiskusikan dan membongkar metodologi yang digunakan pada semua tahapan proses survey yang dijalankan," paparnya.

Oleh karena itu, dari aspek penelitian survey, yang terutama diperbincangkan (dibahas-red) adalah metodologi yang digunakan, bukan sekadar penyampaian hasil dari suatu survey itu sendiri. Sebab, bila metodologinya sudah baik, tepat dan benar, maka hasilnya dipastikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Sebaliknya, jika hasil yang dikedepankan dan melupakan metodologinya, maka hasil tersebut masih dapat dipertanyakan secara akademik," tandasnya. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

JK: Anak Muda Sukses di Bisnis Jangan Didorong Masuk Kabinet

Partai politik (Parpol) yang memperoleh suara terbanyak di DPR RI hampir dipastikan mendapat kursi.


Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi

Golkar Jangan Sampai Pecah Lagi

Gejolak internal menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terus mengemuka.


PAN Dilarang Gabung Jokowi-Ma'ruf

PAN Dilarang Gabung Jokowi-Ma'ruf

Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.


Jangan Hujat Prabowo

Jangan Hujat Prabowo

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mampu meredam iklim politik yang memanas pascapilpres.


Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan segera menyusun menteri kabinet periode 2019-2024.


TNI-Polri Jangan Berkhianat

TNI-Polri Jangan Berkhianat

Presiden Joko Widodo akan melantik 781 calon perwira remaja (Capaja) TNI dan Polri di Istana Merdeka, Selasa (16/7) mendatang.


Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Rekonsiliasi Jangan Dibarter

Upaya kubu Prabowo Subianto yang meminta pemulangan Rizieq Syihab dan pembebasan sejumlah pendukungnya sebagai syarat rekonsiliasi politik, dinilai tidak pantas


Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Presiden mengharapkan, investasi dan pembangunan di tiga provinsi bisa memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.


Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Transparan dan efisien menjadi desakan publik agar rekapitulasi elektronik (e-rekap) bisa diimplementasikan pada pilkada 2020 mendatang.


JK: Jangan Larut dalam Kesedihan

JK: Jangan Larut dalam Kesedihan

Pemilihan presiden (Pilpres 2019) telah usai. Sejumlah elit dan partai politik diminta kembali bersatu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!