Nasional
Share this on:

Rekapitulasi Nasional Dimulai, Jangan Merasa Menang

  • Rekapitulasi Nasional Dimulai, Jangan Merasa Menang
  • Rekapitulasi Nasional Dimulai, Jangan Merasa Menang

Foto: jawa pos

JAKARTA - Sejumlah persiapan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dilakukan. Mulai dari mendirikan tenda sampai penambahan jumlah personel polisi dan TNI yang berjaga di sekitar Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Merespon hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, tenda tersebut dipasang untuk proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2019 secara nasional. "Ruangan ini kami sediakan sebagai bagian dari cara KPU melayani pemilih, melayani masyarakat, melayani peserta pemilu untuk dapat melihat perkembangan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Indonesia," kata Arief di Kantor KPU, di Jakarta, Jumat (19/4) kemarin.

Sesuai tahapan KPU, rekapitulasi nasional dijadwalkan mulai 25 April sampai 22 Mei 2019. Termasuk rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Di tempat yang sama, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi memastikan rekapitulasi nasional tetap dilakukan di Kantor KPU, bukan di tempat lain.

"Kita sudah pasti kan tempatnya ada di kantor KPU sini. Nanti kemungkinan akan kita lakukan terpisah antara rekapitulasi perolehan suara Pilpres dan pemilu legislatif," kata Pramono.

Nantinya, penghitungan akan dilakukan di dua tempat terpisah. Meski sama-sama di kantor KPU. Kami sudah tegaskan bahwa rekapitulasi nasional tidak dilakukan di luar kantor KPU," lanjut dia.

Meski tenda sudah dibangun, namun rekapitulasi nasional belum berlangsung, karena seperti yang Pramono bilang, baru diadakan satu minggu lagi. Mengingat, rekapitulasi saat ini masih berada di tingkat kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan sudah mulai bekerja merekapitulasi suara sejak hari dan memiliki batas waktu paling lama yaitu selama 17 hari. Mengingat jumlah TPS di kecamatan bervariasi, sesuai jumlah penduduk dan luas wilayah.

"Ada jumlah TPS per kecamatannya ada yang hanya 100-200. Tapi, ternyata di beberapa daerah tertentu seperti di Tangerang Selatan, di Kota Surabaya, di Sidoarjo itu ada yang bahkan sampai 900 atau bahkan lebih dari 1.000 TPS per kecamatan. Karena itu dibutuhkan waktu rekapitulasi yang lebih dari 10 hari, bahkan sampai 17 hari," tutupnya.

Jangan Merasa Menang

Terpisah, Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, semua pihak sebaiknya menunggu hasil perhitungan manual (real count) terhadap semua suara dari seluruh Indonesia oleh KPU. Jangan sampai ada merasa sudah menang.

Terkait dengan pelaku survey, para lembaga survey yang sudah terdaftar di KPU, menurut Emrus, lebih memiliki kewenangan dalam menyampaikan hasil surveynya kepada publik ketimbang yang belum terdaftar di KPU.

Bila ada lembaga survey yang belum terdaftar di KPU, tetap bisa saja melakukan survey, namun hasilnya bersifat internal. Karena itu, hasilnya tidak untuk disajikan ke ruang publik.

"Kalaupun memang hasil survey internal disampaikan ke publik, sebaiknya tidak hanya me-release hasilnya yang memposisikan paslon tertetu memperoleh angka lebih banyak dari paslon lainnya. Tetapi yang paling utama membuka, mendiskusikan dan membongkar metodologi yang digunakan pada semua tahapan proses survey yang dijalankan," paparnya.

Oleh karena itu, dari aspek penelitian survey, yang terutama diperbincangkan (dibahas-red) adalah metodologi yang digunakan, bukan sekadar penyampaian hasil dari suatu survey itu sendiri. Sebab, bila metodologinya sudah baik, tepat dan benar, maka hasilnya dipastikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Sebaliknya, jika hasil yang dikedepankan dan melupakan metodologinya, maka hasil tersebut masih dapat dipertanyakan secara akademik," tandasnya. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Kader Gerindra Ikuti Sikap Prabowo

Kader Gerindra Ikuti Sikap Prabowo

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan sikap resmi politiknya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rabu (17/10) besok.


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata


Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Jadwal Ujian Nasional Dimulai Maret Mendatang

Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) telah merilis jadwal resmi ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020.


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.


Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Mantan narapidana koruptor dilarang menjadi peserta pemilu. Meski belum final, lembaga penyelenggara pemilu berencana mencantumkan syarat tambahan.


Pekan Kebudayaan Nasional Dinilai Tak Ngefek

Pekan Kebudayaan Nasional Dinilai Tak Ngefek

Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar Pekan Kebudayaan Nasional (PKN), 7 hingga 13 Oktober mendatang di Istora Senayan, Jakarta.


Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden

Soal UU KPK, Istana Minta Jangan Paksa Presiden

Presiden Joko Widodo didesak menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membatalkan UU KPK yang pekan lalu disahkan DPR RI.


Targetnya Gagalkan Pelantikan Presiden

Targetnya Gagalkan Pelantikan Presiden

Maraknya unjukrasa di berbagai daerah diduga sudah dirancang. Ada pihak-pihak yang mengatur aksi agar situasi perpolitikan nasional kacau.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!