Nasional
Share this on:

Rekonsiliasi Jangan Dibarter

  • Rekonsiliasi Jangan Dibarter
  • Rekonsiliasi Jangan Dibarter

**JAKARTA ** - Upaya kubu Prabowo Subianto yang meminta pemulangan Rizieq Syihab dan pembebasan sejumlah pendukungnya sebagai syarat rekonsiliasi politik, dinilai tidak pantas. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang tulus diantara dua tokoh bangsa tanpa harus dibebani permintaan-permintaan tertentu.

"Jujur saya mengecam betul kehendak rekonsiliasi disertai dengan barter proses hukum. Menurut saya itu tidak pantas dilakukan," tegas pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (11/7) kemarin.

Dia menegaskan proses hukum yang berjalan terhadap pendukung Prabowo harus diselesaikan pengadilan. Jika memang seluruhnya tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah, maka biarkan pengadilan yang memutuskan.

"Proses hukumnya harus dibuktikan di pengadilan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin membarter kasus untuk rekonsiliasi," jelasnya.

Dia menyarankan agar kubu Prabowo tidak mendesak Jokowi mengintervensi proses hukum. Sebab, politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda. "Pengadilan akan menguji dan membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak," paparnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Afdal Makkuraga. Dia menyebutkan sebaiknya proses rekonsiliasi tidak menambahkan embel-embel atau syarat. Salah satunya soal pemulangan Rizieq Syihab dari Saudi Arabia.

"Rekonsiliasi dan pemulangan itu merupakan dua hal yang terpisah. Kasus Rizieq Syihab sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilpres," tegas Afdal.

Dia menilai penting rekonsiliasi terjadi diantara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tujuannya agar masyarakat kembali bersatu kembali pascapemilu 2019. "Pada pemilu ada dukungan 58 juta untuk Pak Prabowo. Nah itu adalah bagian dari proses demokrasi. Setelah pemilu selesai maka hal itu menjadi hilang. Yang ada adalah rakyat Indonesia," tukasnya.

Terkait Rizieq Syihab, dia menilai seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Rizieq bisa kembali ke Tanah Air kapan pun. Setelah itu, dia harus melalui tahapan pemeriksaan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jika memang tidak bersalah, maka Rizieq akan bebas dari kasus yang disangkakan padanya. "Kasus itu murni sangkaan pidana, tidak menyangkut pilpres. Jadi tolong dibedakan," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Sikap alergi yang didasari apatisme, akan sulit menerima hal baru, terlebih hal-hal yang bersifat terobosan dalam membangun bangsa.


Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Ketua PBNU Desak Tindak Tegas Kelompok Radikal

Pemerintah diminta lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal. Jangan sampai paham tersebut dibiarkan berkembang.


Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Hambat Revisi UU KPK, Presiden Jangan Kelurkan Surpres

Kekuatan DPR bisa tak berfungsi, jika Presiden Joko Widodo tegas menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengeluarkan surat pr


Cina-Amerika Sudah Mulai Terapkan Tarif Baru, Indonesia Jangan Diam

Cina-Amerika Sudah Mulai Terapkan Tarif Baru, Indonesia Jangan Diam

Perang dagang Amerika Serikat dan Cina makin sengit. Kedua negara ini mulai menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas masing-masing.


Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi

Ormas Jangan Jadi Racun Demokrasi

Organisasi Masyarakat (Ormas) harus menjadi instrumen Pembangun Bangsa. Dan jangan dijadikan sebagai racun demokrasi yang bisa merusak peradaban bangsa.


DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi

DPR Baru Jangan Terjebak Korupsi

Pada Oktober mendatang, Parlemen Senayan akan diisi wajah-wajah baru. Ada 560 lebih anggoar DPR RI periode 2019-2024 akan beraktivitas di sana.


Kesalahan Pemilu 2019 Jangan Terulang

Kesalahan Pemilu 2019 Jangan Terulang

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memiliki catatan terhadap Pemilu 2019. Evaluasi perlu dilakukan.


Jangan Lagi Impor Garam

Jangan Lagi Impor Garam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap impor garam ditekan. Terlebih kualitas garam lokal ternyata lebih baik dibandingkan garam impor.


Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

Jangan Kaget Bila Anda Dapat Surat e-Tilang

Masyarakat diminta jangan kaget bila menerima surat pemberitahuan tilang elektronik (e-Tilang) atau ETLE.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!