Nasional
Share this on:

Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

  • Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen
  • Rekrutmen CPNS Tahun Ini Pemda 30 Persen, PPPK 70 Persen

JAKARTA - Pemerintah memastikan rekruitmen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali digelar tahun ini. Hal itu ditandai dengan terbitnya surat Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan, surat itu merupakan panduan bagi instansi dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN tahun ini. Sambil menunggu instansi menyiapkan usulan kebutuhannya, Kemenpan menyiapkan prosedur dan tahapan jadwalnya.

"Masih dalam persiapan, nanti akan diinfokan jadwal pendaftarannya," paparny, kemarin (23/5).

Berdasarkan surat tersebut, kata dia, dalam menyusun kebutuhan ASN yang akan direkrut tahun ini, instansi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam (APBD) dengan prinsip zero growth atau pertumbuhan nol persen. "Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar," imbuhnya.

Untuk jabatan pelaksana, kata dia, harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana. Kemudian untuk jabatan fungsional, diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan, lanjutnya, pemerintah daerah harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing. Selain itu, perlu mempertimbangkan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar bagi CPNS.

Lantas, bagaimana pembagian kuota PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun ini? Mudzakir menyebutkan untuk pemda, alokasi CPNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Sementara untuk instansi pemerintah pusat, mendapat 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK.

Terkait perbedaan itu, dia menyebut menyesuaikan kebutuhan. "Karena kebutuhan organisasinya seperti itu. (Pemda) harus didukung SDM yang sesuai kebutuhan seperti PPPK tersebut," tuturnya.

Bagi Pemda, PPPK harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Selain itu, PPPK bisa memberi kesempatan kepada pegawai honorer) yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus.

"Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Jika sudah dipetakan, masing-masing instansi menyampaikan usulan kebutuhan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN. Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019. "Apabila belum menyampaikan, maka dinyatakan tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2019," pungkasnya. (far/zul/ful)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS).


Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

Lepas Karantina, 68 Paskibraka Siap Bertugas

68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi di Indonesia siap bertugas saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

55 Persen Profesional, Nama Menteri Diumumkan Sebelum Oktober

Presiden Joko Widodo sedikit membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Kursi menteri akan diisi 55 persen dari kalangan profesional.


Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Ini Alasan Mendikbud tentang Kualitas Pendidikan yang Belum Baik

Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan tiap tahun jumlahnya meningkat terus.


Pemulangan Dimulai 17 Agustus, Dilarang Membawa Air Zam-Zam

Pemulangan Dimulai 17 Agustus, Dilarang Membawa Air Zam-Zam

Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 17 Agustus mendatang. Kamis (15/8) hari ini, rencananya jemaah haji mulai melakukan penimbangan bagasi.


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Kelelahan, Wafat Dalam Terowongan Mina

Kelelahan, Wafat Dalam Terowongan Mina

Kepala Satuan Operasional (Kasatops) Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna) memastikan kondisi di tenda jemaah haji Indonesia saat ini aman terkendali.


74 Nama Masuk Radar BPIP

74 Nama Masuk Radar BPIP

Setelah sempat dilakukan pada tahun 2017, kali ini Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP) akan kembali memberikan apresiasi untuk 74 individu prestasi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!