Nasional
Share this on:

Rencana Pemindahan Ibu Kota Fokus Tiga Hal

  • Rencana Pemindahan Ibu Kota Fokus Tiga Hal
  • Rencana Pemindahan Ibu Kota Fokus Tiga Hal

**JAKARTA ** - Pemerintah menyatakan akan fokus kepada tiga hal sebelum merealisasikan wacana memindahkan ibu kota, guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Jawa dan luar Jawa.

"Kita lima tahun ke depan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ini," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam acara di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin (10/7).

Bambang mengatakan ketimpangan yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa cukup terlihat. Dia mencontohkan tentang perekonomian Indonesia, di mana 58 persen di antaranya berpusat di Pulau Jawa. Sementara 42 persen sisanya tersebar di wilayah luar Jawa.

"Bahkan kalau kita spesifik di daerah Jabodetabek atau di daerah metropolitan Jakarta, maka kontribusi ekonominya kira-kira seperlima atau 20 persen ekonomi Indonesia ada di Jakarta," ujarnya.

Bambang mengatakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut, Pemerintah akan memfokuskan kepada tiga hal, yakni pengembangan industrialisasi di pulau lain selain Pulau Jawa, pengembangan kawasan ekonomi baru, serta mengembangkan enam kota metropolitan di luar Jawa.

Mengenai pengembangan industrialisasi di luar Jawa, Bambang mengatakan Pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya alam yang ada di luar Jawa. "Apakah itu di Kalimantan, Sumatera, maupun Sulawesi, dan ini hilirisasi yang terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan," ujarnya.

Selanjutnya tentang pengembangan kawasan ekonomi baru, Bambang menyebut bahwa pengembangan tersebut akan di lakukan di berbagai kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, maupun kawasan pariwisata. Terakhir, mengenai pengembangan enam kota metropolitan, Bambang menyampaikan bahwa keenam kota tersebut adalah Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar.

Bambang mengatakan pengembangan enam wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi simpul-simpul ekonomi baru yang lebih besar dibandingkan pada saat ini. Pada kesempatan itu , Bambang juga mengulang bahwa wacana pemindahan bukan wacana dan hal yang baru karena sudah digaungkan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebelumnya.

"Saat ini Presiden Jokowi menegaskan ingin melaksanakannya, konkrit. Karena memang tujuannya baik dan bermanfaat secara keseluruhan," kata dia.

Dia menambahkan hal utama yang mendasari rencana ini harus segera dilaksanakan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan dan mekanisme pemindahan ini menjadi penting. "Namun begitu perlu ukuran yang tepat. Karena memindahkan ibu kota ini antar pulau," ucap Bambang.

Sementara itu, selain Provinsi Lampung yang mendapat dukungan dari sejumlah Gubernur di Sumatera, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga optimistis provinsi yang dipimpinnya akan dipilih menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negera Republik Indonesia, bahkan dia sudah memprediksi lokasi pembangunan pusat pemerintahan.

"Apabila menjadi ibu kota, saya perkirakan di sekitar Kabupaten Gunung Mas. Makanya saya minta masyarakat di sana jangan menjual lahan, apalagi sampai begitu murah," kata Gubernur Sugianto saat berada di Sampit, kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Sugianto dalam pidatonya saat pembukaan Pekan Daerah XII Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Kalimantan Tengah di Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tanpa bermaksud mendahului, Sugianto sangat yakin Kalimantan Tengah akan dipilih menjadi lokasi ibu kota negara yang baru. Tentu hal itu jika Tuhan menghendaki keinginan itu terjadi sehingga pemindahan ibu kota itu terlaksana.

Optimistisme itu menurutnya bukan tanpa alasan. Itu disimpulkannya dari beberapa kali diskusi dengan Presiden Joko Widodo dan tim pengkajian pemindahan ibu kota negara, beberapa waktu lalu.

Ditinjau dari banyak faktor, termasuk sejarah, Kalimantan Tengah dinilai paling layak menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara, sesuai cita-cita Presiden Soekarno. Bukti sejarah yaitu tugu Soekarno juga memperkuat historis cita-cita Sang Proklamator menjadikan Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara.

Secara geografis, Kalimantan Tengah juga dinilai lebih ideal dibanding provinsi lainnya. Terkait banyaknya sebaran gambut yang rawan terbakar, menurut Sugianto, hal itu bisa ditanggulangi dengan mengelolanya secara tepat. Selain itu, masyarakat Dayak juga selalu terbuka menerima pendatang yang ingin hidup dengan damai di Bumi Pancasila ini.

Sugianto berharap tahun ini setelah presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI terpilih dilantik, ada keputusan terkait lokasi pemindahan ibu kota negara. Jika itu terjadi, diperkirakan pada 2021 sudah dimulai pembangunan ibu kota dan pada 2024 sebelum berakhirnya masa jabatan, presiden akan mulai berkantor di Kalimantan Tengah.

Artinya, tambah Sugianto, akan ada pemindahan pemindahan pegawai dari Jakarta ke Kalimantan Tengah dalam jumlah besar. Diperkirakan akan ada sekitar dua juta penduduk baru di kawasan "Segitiga Emas" yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

Sugianto mengaku akan menggelar rapat dengan seluruh bupati dan wali kota terkait persiapan pemindahan ibu kota tersebut. Tujuannya agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah beserta masyarakatnya juga mempersiapkan diri sehingga bisa menangkap peluang yang ada nantinya.

"Kalau pindahnya bukan ke Kalimantan Tengah, saya khawatir justu bisa menimbulkan masalah baru. Kalau selain ke Kalimantan Tengah, lebih baik tetap di Jakarta saja," ujar Sugianto disambut tepuk tangan peserta kegiatan yang dihadiri sekitar 3.000 orang tersebut.

Sugianto mengajak seluruh bupati dan wali kota meningkatkan pertanian, peternakan dan perikanan. Selain potensinya masih sangat besar, ini juga untuk mengantisipasi jika pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah benar-benar terwujud.

"Pasti nanti membutuhkan pangan, ternak dan perikanan. Makanya saya sarankan bupati dan wali kota mulai mendorong budidaya pertanian, perikanan dan peternakan karena potensinya akan terus meningkat. Jangan sampai nanti kita mendatangkan dari dari Banjarmasin atau Pulau Jawa," demikian Sugianto. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

BPIP Bisa Merambah ke Daerah

Strategi bongkar pasang lembaga jelas-jelas bukan hal baru bagi Presiden Joko Widodo. Lima tahun belakangan telah membubarkan 23 lembaga non-struktural (LNS).


Jokowi dan Mahathir Bahas Tiga Isu

Jokowi dan Mahathir Bahas Tiga Isu

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad membahas tiga isu.


PDIP Incar Tiga Kementerian

PDIP Incar Tiga Kementerian

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri blakblakan minta jatah kursi menteri terbanyak di kabinet periode 2019-2024.


Pamer Proton, Mahatir Sopiri Jokowi

Pamer Proton, Mahatir Sopiri Jokowi

Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampaknya merupakan hal yang istimewa bagi Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Moh


Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Empat Ibu Kota Negara Pernah Terapkan Ganjil Genap

Pemerintah DKI Jakarta, pada Kamis pekan lalu (1/8) mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019.


Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemindahan Ibu Kota Jangan Kuras APBN

Pemerintah berharap investasi pembangunan fasilitas dan infastruktur sekira Rp480 triliun tidak dibebankan pada APBN secara keseluruhan.


Presiden Jokowi Malu Gara-gara Asap Kebakaran Hutan

Presiden Jokowi Malu Gara-gara Asap Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo pusing.


Jokowi Setuju Datangkan Rektor Asing

Jokowi Setuju Datangkan Rektor Asing

Presiden Joko Widodo dikatakan telah menyetujui rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mendatangkan rektor asing.


Tiga Opsi untuk Gerindra

Tiga Opsi untuk Gerindra

Sejumlah pengamat menilai jika Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi akan berdampak baik bagi pembangunan di Indonesia.


Ibu Kota Sebaiknya di Pulau Reklamasi

Ibu Kota Sebaiknya di Pulau Reklamasi

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan menuai pro dan kontra. Pulau Kalimantan dinilai tidak sesuai dengan konsep Indonesia sebagai negara kepul



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!