Nasional
Share this on:

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

  • Revisi UU KPK Dibahas Tertutup
  • Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

JAKARTA - Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Meski banyak mendapat kritikan, DPR RI dan pemerintah tetap membahas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pembahasan dilakukan secara tertutup.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui DPR RI sengaja membahas tertutup. Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menghindari perdebatan dan kegaduhan yang berlebih. "Soalnya kalau terbuka berisik. Kalau tertutup makin misterius," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (16/9) kemarin.

Ada beberapa poin yang terus gencar dibahas. Selain Dewan Pengawas dan SP3, Jokowi juga setuju pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun Jokowi menolak tiga usulan DPR RI dalam revisi UU KPK. "Pertama penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Penyelidik dan penyidik KPK seharusnya bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Kedua, Jokowi tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam tahap penuntutan," papar Arsul.

Selain itu, Jokowi tidak sepakat apabila pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak lagi di KPK. Dalam draf revisi UU KPK, pengelolaan LHKPN diberikan kepada kementerian/lembaga masing-masing. Jokowi menilai pengelolaan LHKPN di KPK sudah berjalan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah revisi UU KPK muncul begitu saja. "Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan," tegas Fahri. Dia mengatakan, sejak periode kedua masa tugas Presiden SBY, revisi UU KPK sudah dibahas di Komisi III DPR, dilanjutkan rapat konsultasi dengan pemerintah.

Kemudian pada tahun 2015, ketika dimasukkan lagi sebagai usulan, terjadi tarik ulur. Namun, sebagai rancangan undang-undang tidak pernah mundur. Tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas). "Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering. Maka kalau ada yang bilang ujug-ujug, dia nggak paham. Ini sudah masuk 10 tahun terkakhir. Memang banyak masalah, masa sih UU nggak boleh diubah," papar Fahri.

Terkait soal kinerja, Fahri menyatakan sebaiknya mengukur kinerja KPK secara riil. Tidak hanya menangkap orang yang salah. UU tentang KPK, lanjutnya, tidak memerintahkan hanya menangkap orang. Tetapi mencegah, supervisi, koordinasi dan kontrol.

"UU tentang KPK seperti dokter di masa transisi. Yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirnya ke situ. Para penyidik main otot saja kerjanya. Itulah yang merusak KPK. Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring," ucapnya.

Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada konflik kepentingan di balik kesepakatan pembahasan revisi UU KPK. Aktivis ICW, Kurnia Ramadhan menilai, DPR periode saat ini seakan mempercepat proses pengesahan RUU KPK di masa akhir jabatannya sebelum lengser. "Adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR," kata Kurnia.

Terkait niat lama melemahkan KPK, ICW mencatat, isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010. "Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan. Narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong," kata Kurnia di Jakarta, Senin (16/9).

Upaya pelemahan itu tercatat di antaranya mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas. Mayoritas perkara yang ditangani KPK juga melibatkan aktor politik.

Dalam catatan, lanjut Kurnia, dari rentang 2003 sampai 2018, setidaknya 885 orang telah diproses hukum. "Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik," paparnya. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Jokowi-SBY Bicarakan Posisi Demokrat

Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tertutup, Kamis (10/10) kemarin..


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!