Nasional
Share this on:

Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

  • Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI
  • Revisi UU MD3 Harus Terbatas Khusus Pasal Pimpinan MPR RI

**JAKARTA ** - Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi partai politik yang menyambut baik penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Agar penambahan jumlah pimpinan itu bisa terlaksana, revisi UU MD3 harus terbatas pada pasal soal pimpinan MPR.

"Kalaupun ada amendemen terhadap UU MD3, harus dilaksanakan secara terbatas. Terbatas pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penambahan jumlah pimpinan MPR. Adapun komposisi pimpinan DPR dan DPD, tidak boleh diungkit-ungkit," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (19/8).

Menurut Saleh, pembatasan itu penting agar semua pihak tidak ada yang khawatir revisi UU MD3 akan melebar kemana-mana. Selain itu, Saleh berharap partai-partai yang memiliki ide yang sama ikut memikirkan agar revisi UU MD3 bisa dilaksanakan sebelum akhir periode MPR RI.

"Amendemen revisi UU MD3 tersebut haruslah dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Potensi kegaduhan dan kebisingan harus dihindari sejak awal. Kalau sudah ada kesepahaman dan kesepakatan, amandemen UU MD3 tidaklah sulit. Tidak perlu waktu lama. Waktu masa persidangan ini sudah sangat cukup," ujar Saleh DI Jakarta, Senin (19/8).

Di sisi lain, Saleh menekankan bahwa penambahan pimpinan MPR tidak ada sangkut pautnya dengan rencana amandemen terbatas UUD 1945. Sebab, amandemen itu telah lama diwacanakan. Bahkan, wacana itu menjadi salah satu fokus kajian MPR pada periode ini.

"Ada atau tidak ada penambahan pimpinan MPR, rencana amendemen (terbatas UUD 1945) itu tetap akan diajukan oleh fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Soal apakah nanti akan ditindaklanjuti atau tidak, terserah MPR periode 2019-2024," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon terbuka dengan usulan pimpinan MPR bertambah jadi 10 orang. Menurutnya, wacana revisi UU MD3 untuk penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut bisa dibicarakan. "Ya itu juga bagian dari, saya kira hal yang bisa kita bicarakan bersama. Nanti kita lihat perkembangannya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/8).

Namun, Fadli menyadari tidak mudah untuk merevisi UU MD3, apalagi di sisa masa waktu DPR tinggal dua bulan lagi. Karena itu semuana tergantung proses komunikasi politik di parpol. "Ini kan masih dalam tahap wacana dan komunikasi politik. Tentu semuanya itu hanya bisa terjadi kalau ada kesepakatan bersama. Ini kan kesepakatan itu sedang dikomunikasikan, didialogkan," pungkasnya.

Dia menyebut, pimpinan MPRberjumlah 10 orang bukan suatu masalah. Sebab MPR berbeda dengan DPR secara tupoksi. Namun, menurut Fadli, lagi lagi hal itu tergantung kesepakatan antarparpol. "Kan MPR bukan DPR. Jadi, MPR kan lebih kepada upaya kita untuk mensosialisasikan empat pilar, UUD 45, Pancasila, dan sebagainya. Jadi, kalau itu dilakukan secara bersama sama pun nggak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga mengatakan, penambahan kursi pimpinan MPR harus dibarengi dengan revisi Undang-undang MD3. "Ya kita harus revisi. Wong mengembalikan tetap mempertahankan delapan aja harus revisi," ujar Arsul.

Dia mengatakan, MPR merupakan tempat semua fraksi bermusyawarah, sehingga keinginan dari partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga perlu didengar. Anggota Komisi III itu menyatakan revisi UU MD3 sangat mungkin dilakukan.

"Memang DPR itu kan kerjaannya membuat undang-undang. Antara lain itu ya mengubah, mengamendemen, merevisi, ya sangat mungkin. Hanya kan apakah itu akan berjalan atau tidak, saya kira itu nanti menunggu juga kesepakatan seluruh fraksi," jelasnya.

Arsul mengungkapkan, di parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berkembang wacana untuk mempertahankan jumlah pimpinan MPR sebanyak delapan orang. Karena itu revisi UU MD3 ini perlu diubah. "Itu maknanya perlu merubah kembali Undang-undang MD3, itu juga yang kami bicarakan ya. Karena kan MPR ini kan tempat semua fraksi bermusyawarah, jadi tentu keinginan teman-teman di KIK untuk bisa ada itu juga perlu kita dengar lah bersama," pungkasnya.

Sekedar informasi, Sepanjang periode 2014-2019 UU MD3 sudah dua kali direvisi. Di awal periode mekanisme pimpinan MPR mengacu UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014, komposisi pimpinan terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Aturan ini kemudian direvisi melalui UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018 yang membuat komposisi pimpinan MPR menjadi delapan orang, yang tediri dari satu ketua dan tujuh wakil. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

10 Menteri Paling Sering Diberitakan
10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Larangan Demo saat Pelantikan Presiden Ditentang

Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).


Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri untuk PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulifli Hasan mengaku tidak ada pembahasan terkait kursi menteri dalam kabinet kerja Joko W


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!