Nasional
Share this on:

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan
  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”. Sebelumnya, nada dering tersebut dianggap bermuatan politis.

Plt. Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, lewat pernyataan resminya mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah mengatur ikhwal penyenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler atau operator seluler melalui Peraturan Menteri (permen) Kominfo No. 9 Tahun 2017 yg ditandatangani Menteri Rudiantara pada 24 Januari 2017 dan diundangkan pada 7 Februari 2017.

Dalam Permen, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut sudah diatur bahwa Ring Back Tone (RBT) dapat diganti dengan potongan lagu, musik atau suara khas lainnya yang disediakan oleh operator seluler bekerja sama dengan penyedia musik. ”Penyedianya bisa individu maupun asosiasi,” kata Nando kemarin (18/9).

Nando menjelaskan, prinsip kerjasama dalam penyediaan RBT berupa potongan lagu, musik atau suara khas tersebut dilakkukan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri telekomunikasi nasional.

Namun, dalam Permen tersebut juga diatur bahwa Penyedia Konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam permen tersebut juga dimuat larangan-larangan terhadap konten yang bermuatan hal-hal negatif seperti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, berpotensi menimbulkan konflik SARA, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI).

Nando menambahkan, Kominfo menganggap RBT yang dianggap bernunsa politik (Jokowi Saja) yang beredar beberapa hari terakhir, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan mengingat kerjasama antara operator seluler dengan penyedia konten adalah bersifat business to business. ”Yang penting tidak melanggar larangan sebagaimana point nomor 5,” jelasnya.

Sebelumnya, juga beredar anggapan nuansa politis pada tayangan iklan tentang capaian pembangunan era pemerintah Presiden Jokowi yang ditayangkan di beberapa bioskop. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Ganti Rugi Rp. 18 Triliun, Masuk Rp. 32 Miliar

Dalam debat calon presiden kemarin malam (17/2), Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi menyebut bahwa penegakan hukum terhadap perusaan perusak lingkungan hidup.


Jokowi Kaya Data, Prabowo Lebih Rileks

Jokowi Kaya Data, Prabowo Lebih Rileks

Debat pilpres edisi kedua berakhir semalam. Penampilan capres tampak lebih meyakinkan.


Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Jelang Debat, Jokowi ke Bengkulu, Prabowo ke Semarang

Puncak debat pilpres edisi kedua tinggal sehari lagi. Kemarin (15/2), pihak penyelenggara makin intens menata lokasi debat.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tagih Pencabutan Remisi Susrama, Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji kemungkinan pencabutan remisi untuk I Nyoman Susrama, otak pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra P


Sudah 30 Motor dan Mobil Dibakar, Modus Sama, Pelaku Misterius

Sudah 30 Motor dan Mobil Dibakar, Modus Sama, Pelaku Misterius

”Awalnya suara keretek-keretek kayak hujan. Tapi, saat dicek di depan rumah, tidak ada hujan.


Aturan Ojek Online Segera Terbit

Aturan Ojek Online Segera Terbit

Aturan mengenai ojek online mencapai tahap akhir. Kementerian Perhubungan optimis jika minggu ketiga Februari, aturan tersebut bisa diundangkan.


Baru 393 PNS Korup Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Baru 393 PNS Korup Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Janji pemerintah untuk memberhentikan secara tidak hormat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) koruptor belum sepenuhnya terlaksana.


Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Beri Remisi Susrama, Kebijakan Hukum Jokowi Makin Tidak Jelas

Polemik pemberian remisi pidana penjara sementara untuk I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, memicu kontrove



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!