Nasional
Share this on:

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan
  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”. Sebelumnya, nada dering tersebut dianggap bermuatan politis.

Plt. Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, lewat pernyataan resminya mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah mengatur ikhwal penyenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler atau operator seluler melalui Peraturan Menteri (permen) Kominfo No. 9 Tahun 2017 yg ditandatangani Menteri Rudiantara pada 24 Januari 2017 dan diundangkan pada 7 Februari 2017.

Dalam Permen, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut sudah diatur bahwa Ring Back Tone (RBT) dapat diganti dengan potongan lagu, musik atau suara khas lainnya yang disediakan oleh operator seluler bekerja sama dengan penyedia musik. ”Penyedianya bisa individu maupun asosiasi,” kata Nando kemarin (18/9).

Nando menjelaskan, prinsip kerjasama dalam penyediaan RBT berupa potongan lagu, musik atau suara khas tersebut dilakkukan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri telekomunikasi nasional.

Namun, dalam Permen tersebut juga diatur bahwa Penyedia Konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam permen tersebut juga dimuat larangan-larangan terhadap konten yang bermuatan hal-hal negatif seperti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, berpotensi menimbulkan konflik SARA, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI).

Nando menambahkan, Kominfo menganggap RBT yang dianggap bernunsa politik (Jokowi Saja) yang beredar beberapa hari terakhir, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan mengingat kerjasama antara operator seluler dengan penyedia konten adalah bersifat business to business. ”Yang penting tidak melanggar larangan sebagaimana point nomor 5,” jelasnya.

Sebelumnya, juga beredar anggapan nuansa politis pada tayangan iklan tentang capaian pembangunan era pemerintah Presiden Jokowi yang ditayangkan di beberapa bioskop. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tak Ada Negosiasi dengan KKSB

Tak Ada Negosiasi dengan KKSB

Ancaman dan gangguan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) tidak lantas membuat pemerintah mengubah sikap.


Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya.


Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12).


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Guru harus bekerja minimal 40 jam setiap minggu, jika tidak ingin tunjangan profesi guru (TPG)-nya dipotong.


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Sudah Diatur Perdirjen, Tarif Taksi Online Rp3.500-6.000 Per Kilometer

Sudah Diatur Perdirjen, Tarif Taksi Online Rp3.500-6.000 Per Kilometer

Kementerian Perhubungan telah selesai membuat aturan mengenai taksi daring.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Kecewa Pemerintahan Jokowi, Nelayan Tegal Wadul ke Sandi

Dilarangnya penggunaan cantrang dan sulitnya pembuatan Surat Izin Penangkaoan Ikan (SIPI) membuat nelayan di Kota Tegal merana.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!