Nasional
Share this on:

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan
  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”. Sebelumnya, nada dering tersebut dianggap bermuatan politis.

Plt. Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, lewat pernyataan resminya mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah mengatur ikhwal penyenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler atau operator seluler melalui Peraturan Menteri (permen) Kominfo No. 9 Tahun 2017 yg ditandatangani Menteri Rudiantara pada 24 Januari 2017 dan diundangkan pada 7 Februari 2017.

Dalam Permen, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut sudah diatur bahwa Ring Back Tone (RBT) dapat diganti dengan potongan lagu, musik atau suara khas lainnya yang disediakan oleh operator seluler bekerja sama dengan penyedia musik. ”Penyedianya bisa individu maupun asosiasi,” kata Nando kemarin (18/9).

Nando menjelaskan, prinsip kerjasama dalam penyediaan RBT berupa potongan lagu, musik atau suara khas tersebut dilakkukan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri telekomunikasi nasional.

Namun, dalam Permen tersebut juga diatur bahwa Penyedia Konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam permen tersebut juga dimuat larangan-larangan terhadap konten yang bermuatan hal-hal negatif seperti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, berpotensi menimbulkan konflik SARA, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI).

Nando menambahkan, Kominfo menganggap RBT yang dianggap bernunsa politik (Jokowi Saja) yang beredar beberapa hari terakhir, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan mengingat kerjasama antara operator seluler dengan penyedia konten adalah bersifat business to business. ”Yang penting tidak melanggar larangan sebagaimana point nomor 5,” jelasnya.

Sebelumnya, juga beredar anggapan nuansa politis pada tayangan iklan tentang capaian pembangunan era pemerintah Presiden Jokowi yang ditayangkan di beberapa bioskop. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Sejumlah pihak disinyalir belum bisa menerima rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga dipastikan tidak hadir dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6) hari ini.


Janji Sosmed Tak Dibatasi

Janji Sosmed Tak Dibatasi

Pemerintah memastikan untuk tidak melakukan pembatasan akses sosial media pada 27 Juni besok.


PPDB DKI Jakarta Tak Ikuti Aturan Mendikbud

PPDB DKI Jakarta Tak Ikuti Aturan Mendikbud

Ombudsman mengatakan Pemprov DKI menentukan kuota zonasi lebih kecil dari ketentuan.


Politisi Senior Tak Setuju Munas Golkar Dipercepat

Politisi Senior Tak Setuju Munas Golkar Dipercepat

Wacana percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tidak diamini oleh sejumlah tokoh senior partai tersebut.


Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali

Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diisukan telah memiliki kesepakatan alias deal politik dengan pihak Jokowi-Ma'ruf Amin.


BPN Berharap PSU, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Yakin Menang

BPN Berharap PSU, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Yakin Menang

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2019, Kamis (27/6) besok.


Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Gerindra Ditawari Masuk Kabinet, BPN: Masih Tunggu Putusan MK

Partai Gerindra ditawari untuk masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang.


Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Aksi Jalanan Tidak Bisa Tekan Hakim MK

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF berencana mengadakan aksi massa sekaligus halalbihalal di sekitar gedung MK, 25-28 Juni.


Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bukan tidak mungkin akan merembet ke mana-mana.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!