Nasional
Share this on:

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan
  • Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”. Sebelumnya, nada dering tersebut dianggap bermuatan politis.

Plt. Kabiro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, lewat pernyataan resminya mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah mengatur ikhwal penyenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler atau operator seluler melalui Peraturan Menteri (permen) Kominfo No. 9 Tahun 2017 yg ditandatangani Menteri Rudiantara pada 24 Januari 2017 dan diundangkan pada 7 Februari 2017.

Dalam Permen, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut sudah diatur bahwa Ring Back Tone (RBT) dapat diganti dengan potongan lagu, musik atau suara khas lainnya yang disediakan oleh operator seluler bekerja sama dengan penyedia musik. ”Penyedianya bisa individu maupun asosiasi,” kata Nando kemarin (18/9).

Nando menjelaskan, prinsip kerjasama dalam penyediaan RBT berupa potongan lagu, musik atau suara khas tersebut dilakkukan berdasarkan hubungan business to business untuk mendukung industri telekomunikasi nasional.

Namun, dalam Permen tersebut juga diatur bahwa Penyedia Konten wajib memberikan informasi yang lengkap, benar dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, dalam permen tersebut juga dimuat larangan-larangan terhadap konten yang bermuatan hal-hal negatif seperti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, berpotensi menimbulkan konflik SARA, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI).

Nando menambahkan, Kominfo menganggap RBT yang dianggap bernunsa politik (Jokowi Saja) yang beredar beberapa hari terakhir, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan mengingat kerjasama antara operator seluler dengan penyedia konten adalah bersifat business to business. ”Yang penting tidak melanggar larangan sebagaimana point nomor 5,” jelasnya.

Sebelumnya, juga beredar anggapan nuansa politis pada tayangan iklan tentang capaian pembangunan era pemerintah Presiden Jokowi yang ditayangkan di beberapa bioskop. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memperingati empat tahun masa pemerintahannya pada bulan ini.


Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gubernur Pastikan Tidak Ada Wilayah Terisolasi

Gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah sempat menutup akses ke Kulawi Selatan, Sigi.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.


Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.


Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Minta TNI Tidak Lakukan Politik Praktis

Presiden Joko Widodo turut hadir dalam upacara peringatan HUT TNI ke-73 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur kemarin (5/10).


Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Jokowi-Prabowo Kompak Tunda Kampanye

Gempa dan tsunami di Palu dan Donggala membuat dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden ikut berduka.


Jokowi Rp11,9 M, Prabowo Rp2 M

Jokowi Rp11,9 M, Prabowo Rp2 M

Minggu (23/9) menjadi hari pertama kampanye pilpres.


Jokowi 01, Prabowo 02

Jokowi 01, Prabowo 02

Pertarungan dua tokoh memperebutkan kursi nomor satu di Indonesia resmi dimulai tadi malam (21/9). Kedua paslon menuntaskan sesi pengundian nomor urut.


Jokowi Tunjuk Darmin Tengahi Konflik Mendag-Bulog

Jokowi Tunjuk Darmin Tengahi Konflik Mendag-Bulog

Perseturuan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Direktur Utama Perum Bulog Komjen Purn Budi Waseso (Buwas) akhirnya sampai ke telinga Presiden



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!