Nasional
Share this on:

Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

  • Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat
  • Rp100 Triliun untuk Papua dan Papua Barat

JAKARTA - Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat mengundang keprihatinan seluruh bangsa. Pemerintah menegaskan dua provinsi itu dan Papua Barat merupakan anak emas Pemerintah Indonesia. Lebih dari Rp100 Triliun dana negara digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Menurutnya, Presiden Jokowi selalu mewanti-wanti bagaimana mengedepankan pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Secara hitung-hitungan kasar, dana pusat yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat berapa kali lipat dari provinsi lain," jelas Wiranto di Sorong, Papua Barat, Kamis (22/8).

Dia menegaskan tidak benar jika ada yang menyebut Papua dan Papua Barat anak tiri. Menurutnya, sudah tujuh kali Jokowi melakukan kunjungan ke Papua dalam setahun. Dia menekankan tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi presiden.

"Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali. Tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat bukan anak tiri. Tetapi anak emas. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan," ucap mantan Panglima TNI ini.

Wiranto membeberkan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

"Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun. Juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa. Ituterbukti dapat dilakukan," tuturnya.

Dia menegaskan pelecehan yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur dilakukan oleh oknum. Bukan mewakili sikap masyarakat Indonesia kepada orang Papua. "Kita yakin bahwa yang diperbuat kelompok masyarakat. Apakah itu pelecehan, perusakan, itu oknum, bukan mewakili masyarakat Indonesia. Yang terjadi di Malang, di Surabaya itu juga oknum. Bukan mewakili pemerintah," bebernya.

Sementara itu, aktivitas warga di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sudah normal pasca aksi damai masyarakat asli Papua selama dua hari (20-21/8) yang menuntut penghentian rasisme bagi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Beberapa fasilitas publik diantaranya pasar, pertokoan, angkutan umum, pelabuhan, perbankan, perkantoran pemerintah dan swasta serta bandara tetap beroperasi melayani masyarakat Biak sekitarnya.

Beberapa sekolah yang sempat diliburkan sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Koordinator Forum Peduli Keadilan Papua Biak Willem K Rumpaidus mengatakan aksi telah selesai menyampaikan aspirasi melalui Bupati Biak Herry Ario Naap ditujukan kepada Gubernur Papua di Jayapura dan Presiden Joko Widodo di Jakarta.

"Kami Forum Peduli Keadilan sudah menyerahkan berkas aspirasi warga asli Papua di Biak untuk menjadi perhatian pemerintah pusat," terang mantan anggota DPRD Biak itu.

Ia berharap, masyarakat Biak tidak lagi melakukan demo karena surat pernyataan aspirasi telah diterima Pemkab Biak Numfor dan DPRD. Sementara itu, Dandim 1708/BN Letnal Kolonel Inf Ricardo Siregar mengajak masyarakat di Kabupaten Biak Numfor menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di Biak.

"Selama dua hari aksi damai menyampaikan aspirasi kepada pemkab Biak Numfor dan DPRD telah berlangsung aman, lancar dan damai. Ini patut diberikan apresiasi untuk daerah lain dapat mencontoh Biak," ujar Ricardo. Beberapa lokasi objek vital di Biak masih dijaga aparat keamanan TNI-Polri untuk mengantisipasi kejadian aksi anarki warga.

Terpisah, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD meminta semua pihak mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama dalam menyikapi kerusuhan yang berawal dari aksi rasisme terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus bersatu dulu sebelum meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Jangan fokus mencari siapa salah dalam insiden kerusuhan di Manokwari atau daerah lainnya," ujar Mahfud.

Menurut dia, tidak ada untungnya bagi Indonesia maupun Papua jika terjadi perpecahan. Sehingga sudah saatnya semua pihak menurunkan tensi dan kembali bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kalau Indonesia terpecah, tidak ada yang diuntungkan, Indonesia rugi, Papua rugi. Sebab itu ambil keuntungan dan kebaikan bersama. Akhiri panas di hati, bersatu sebagai sesama anak bangsa," paparnya.

Mahfud juga mengapresiasi tokoh-tokoh dan dari berbagai unsur yang sudah menginisiasi untuk mendinginkan suasana di masyarakat. "Akhiri kesalahpahaman ini. Semua pihak harus menahan diri," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Buku Pelajaran Agama Akan Ditulis Ulang

Rencana Kementerian Agama menulis ulang buku pelajaran agama, untuk memperbaiki konten yang tak sesuai dengan visi beragama moderat didukung Mendikbud..


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Data Ulang Pengemudi Ojek Online

Data Ulang Pengemudi Ojek Online

Aplikator ojek online diminta untuk mendata ulang para pengemudinya, terkait aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) kemarin.


Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka kesempatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi pada tahun 2019.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Masyarakat Tak Mampu Bayar, Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPJS

Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.


Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Puan Tegaskan PDI Perjuangan dan NasDem Akur

Presiden Joko Widodo dinilai sukses membungkam semua tudingan tentang hubungannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.


Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Kemenlu dan DPR Bahas soal Habib Rizieq secara Tertutup

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi I DPR RI sepakat melakukan pembicaraan tertutup untuk membahas Habib Rizieq Shihab (HRS).


Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Prabowo: Kekuatan Pertahanan Rahasia, Tak Boleh Bocor

Ketidaktepatan membeli alat pertahanan menjadi sorotan Komisi I DPR RI. Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk memperkuat persenjataan dinilai pembo



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!