Nasional
Share this on:

RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

  • RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis
  • RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

JAKARTA - Hasil investigasi yang dilakukan Kemenkes atas kasus kematian bayi Tiara Debora dilaporkan ke Komisi IX DPR kemarin (13/9). Ada beberapa fakta yang menunjukkan maladministrasi pihak RS Mitra Keluarga Kalideres.

Di antaranya, pasien akan membayar biaya perawatan, sementara pihak RS sudah tahu sejak awal bahwa pasien adalah peserta BPJS Kesehatan. Dalam kondisi itu pula, keluarga pasien dimintai uang muka saat akan dilakukan perawatan lanjutan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Ketika pasien membayar dalam kondisi sebagai peserta BPJS, pihak RS menerima uang tersebut. Meski demikian, didapati pula fakta bahwa pasien sudah menjalani perawatan sejak datang di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pihak RS juga menawarkan ambulans namun ditolak oleh keluarga pasien.

Menkes Nila F. Moeloek menjelaskan bahwa tim menyimpulkan ada kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan pihak RS. Kebijakan internal RS dinilai belum berjalan dengan baik. Dan adanya kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, terangnya.

Kebijakan RS belum diketahui secara utuh oleh petugas di bagian informasi. Meski demikian, pihak RS dianggap sudah memberikan layanan medik kepada Debora. Hanya, tetap akan ada audit medik untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ada.

Berdasar hal itu, Nila meminta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberi sanksi. Sanksinya berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi lain akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik, lanjutnya. Nanti Dinkes Provinsi DKI akan mengkoordinir audit medik tersebut.

Menanggapi laporan itu, Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa Komisi IX mengapresiasi langkah Kemenkes tersebut. Sebab, Menkes bekerja sesuai janjinya. Yakni menuntaskan investigasi dalam waktu 2x24 jam. Hanya, dia mengingatkan agar itu tidak hanya menjadi laporan sepintas saja.

Kami akan pelajari dulu, ujar Saleh kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Bila dianggap belum memuaskan, Komisi IX akan mengambil langkah lain. Pihaknya bisa meminta Kemenkes untuk melakukan tindakan lain yang dirasa dibutuhkan. Meski mengapresiasi, Saleh tetap mengritik laporan tersebut.

Kelihatannya Kemenkes belum fokus pada pelanggaran UU No 36/2009, khususnya pasal 32 dan 90, lanjut politikus PAN itu. Kemenkes masih fokus pada persoalan administratif.

Pasal 32 UU Kesehatan menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah maupun swasta wajib memberikan layanan untuk penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Dalam kondisi tersebut, faskes juga dilarang menolak pasien ataupun meminta uang muka.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu bisa membuat kepala faskes dipidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Bila pelanggaran itu membuat pasien meninggal atau cacat, pimpinan faskes dipidana maksimal 10 tahun penjara plus denda paling banyak Rp1 miliar.

Komisi IX berharap pihak kepolisian menjadikan hasil investigasi itu sebagai rujukan. Terlebih saat ini kepolisian juga sedang melakukan investigasi hukum atas kejadian tersebut. Kami harap investigasinya objektif dan berkeadilan, sehingga masyarakat tenang dan tenteram ketika berurusan dengan rumah sakit dan faskes yang ada, tutupnya. (byu/oki/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil.


Hati-Hati kalau Ditelepon ISIS, Benar atau Hoax?

Hati-Hati kalau Ditelepon ISIS, Benar atau Hoax?

Baru-baru ini beredar imbauan keamanan yang tertulis bersumber dari Kasiintelkam Polrestabes Semarang.


Hari Ini, Alasan Pencabutan Banding Ahok Akan Terungkap

Hari Ini, Alasan Pencabutan Banding Ahok Akan Terungkap

Keluarga Basuki T. Purnama (Ahok) mencabut memori banding yang sudah diajukan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika kemarin.


Terobos Razia Polisi, Rombongan Keluarga Ditembaki, Seorang Tewas Lima Terluka

Terobos Razia Polisi, Rombongan Keluarga Ditembaki, Seorang Tewas Lima Terluka

Jalan Fatmawati, Kecamatan Lubuklinggau Timur I kemarin (18/4) siang mendadak mencekam.


Pembunuhan Satu Keluarga di Pulomas, Pelaku Diduga Lebih dari Seorang

Pembunuhan Satu Keluarga di Pulomas, Pelaku Diduga Lebih dari Seorang

Pembunuhan sadis satu keluarga menggemparkan publik, kemarin. Polisi menduga, pelakunya berjumlah tiga orang.


Jaksa Pemeras Tertangkap Tangan, kok Belum Disanksi?

Jaksa Pemeras Tertangkap Tangan, kok Belum Disanksi?

Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Ahmad Fauzi yang tertangkap tangan memeras pihak beperkara Rp1,5 miliar bakal dipecat.


Sabtu Libur Sekolah Tunggu Sinyal Presiden

Sabtu Libur Sekolah Tunggu Sinyal Presiden

Waktu anak-anak bersama keluarga bakal semakin banyak. Kemendikbud sedang menuntaskan kajian libur sekolah nasional yang baru.


Biadab! Dua Bulan Rekrut 99 Anak, Lalu Dijual ke Gay atau Pedofil

Biadab! Dua Bulan Rekrut 99 Anak, Lalu Dijual ke Gay atau Pedofil

Enam orang anak dan satu remaja yang menjadi korban dari Mucikari, AR, berlatarbelakang keluarga miskin.


Payah... Pernah Disanksi, Gayus Tetap Dapat Remisi

Payah... Pernah Disanksi, Gayus Tetap Dapat Remisi

Kasus Gayus koruptor kasus pajak tetap menerima remisi, meskipun beberapa waktu lalu menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran.


Akan Dipenggal, Seorang Sandera WNI Kabur dari Abu Sayyaf

Akan Dipenggal, Seorang Sandera WNI Kabur dari Abu Sayyaf

Di tengah resah keluarga anak buah kapal (ABK) sandera kelompok Abu Sayyaf, setitik kabar gembira muncul.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!