Nasional
Share this on:

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

  • Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK
  • Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

JAKARTA - KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Hingga kemarin, sudah 12 lokasi yang diobok-obok. Salah satunya adalah rumah pribadi bos Lippo Group James Riady di Kelapa Dua, Tangerang.

Penyidik KPK menggeledah rumah James kemarin (18/10) karena meyakini bisa menemukan bukti terkait kasus tersebut. Namun, berdasar berita acara penggeledahan, tidak ada barang atau dokumen yang dibawa.

Selain rumah pribadi James, petugas komisi antirasuah itu menggeledah enam tempat lain. Seluruhnya berlokasi di Bekasi (lihat grafis). Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menuturkan, lokasi yang digeledah bisa bertambah sesuai kebutuhan penyidikan.

Sedangkan untuk rumah James Riady, baru satu lokasi yang didatangi penyidik. ”Satu rumah (James Riady) di daerah Tangerang. Yang pasti, kami menduga di sana ada bukti yang perlu kami cari,” ujar Febri di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, petang kemarin.

James Riady adalah anak Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Kelompok usaha yang memiliki bisnis properti, rumah sakit, pendidikan, keuangan, hingga investasi global itu membangun proyek prestisius Meikarta di Kabupaten Bekasi melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

PT MSU adalah salah satu anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan PT Lippo Cikarang adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Total investasi Meikarta diperkirakan mencapai Rp 278 triliun. Meikarta yang terdiri atas 250 ribu unit hunian itu akan menempati lahan 500 hektare.

KPK sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan itu. Yakni, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryuadi dan Fitradjaja Purnama, serta karyawan Lippo Henry Jasmen. Selain itu, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M.B.J. Nahor, dan Kepala Dinas PMPTSP Dewi Risnawati.

Adakah kaitan khusus James dengan dugaan suap proyek Meikarta? Febri tidak menjelaskan dengan gamblang. Dia juga belum memastikan apakah James akan dipanggil sebagai saksi. Febri hanya menyebutkan bahwa semua pihak dari Lippo, Pemkab Bekasi, serta pihak terkait lain memungkinkan dipanggil.

”Nanti kami informasikan siapa saja pihak yang akan dipanggil. Bisa saja yang dipanggil dari pihak kabupaten atau Lippo,” jelas dia.

Penggeledahan di rumah James berlangsung tertutup sejak dini hari hingga sekitar pukul 08.00 kemarin. Sayang, Febri enggan menyebutkan barang apa saja yang ditemukan di dalam rumah tersebut. ”Tidak bisa dirinci tiap lokasi,” kata dia.

Dia hanya menjelaskan, dari 12 lokasi yang digeledah, petugas menyita sejumlah barang dan dokumen. Di antaranya, dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab Bekasi, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer dan compact disk. ”Ada kontrak-kontrak ditemukan, ada yang dari rumah dan dari kantor,” ujar Febri.

Sementara itu, kuasa hukum PT MSU Denny Indrayana menuturkan, pihaknya tetap dan akan terus menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Termasuk kegiatan penggeledahan tersebut. ”Dan akan terus bekerja sama dengan KPK untuk bersama-sama mengungkap tuntas kasus dugaan suap atau pemerasan tersebut,” ujar dia melalui pesan WhatsApp kepada Jawa Pos semalam.

Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada tim KPK yang telah melakukan penggeledahan secara profesional dan penuh etika sopan santun sehingga tetap menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. ”Berdasarkan hasil kegiatan yang dituangkan dalam berita acara penggeledahan, dapat dijelaskan bahwa tidak ada barang, dokumen, ataupun surat yang dibawa oleh tim KPK dari lokasi kediaman (rumah pribadi James Riady, Red) tersebut,” ungkap dia.

Denny juga meminta maaf bila ada keberatan dengan rilis terkait kelanjutan pembangunan Meikarta lantaran KPK hanya fokus pada kasus. Tidak sampai pada upaya penghentian pembangunan Meikarta. ”Kalau ada kesalahan di rilis, itu adalah tanggung jawab saya. Karena pada prinsipnya, kami ingin support dan bekerja sama penuh dengan KPK untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas,” jelas dia.

Sebelumnya, Febri menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan siaran pers yang seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta. Dia menegaskan, KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan.

Sebab, saat ini KPK fokus pada pokok perkara dugaan suap terkait perizinan Meikarta. ”Sejauh ini di KPK belum ada pembahasan tentang apakah ada atau tidak ada rekomendasi penghentian atau pencabutan izin Meikarta,” kata Febri.

Sementara itu, kemarin pihak manajemen PT Lippo Cikarang Tbk tidak menghadiri panggilan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pengembang superblok Meikarta itu rencananya dimintai keterangan mengenai masalah yang sedang dialami perseroan di BEI. Namun, perseroan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena sedang melakukan investigasi internal.

Meski begitu, PT Lippo Cikarang Tbk telah membuat pernyataan yang disampaikan melalui keterbukaan informasi di website BEI pada Selasa (16/10). Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manulang menilai pernyataan yang disampaikan perseroan tersebut sudah memadai.

”Bursa akan terus memantau perkembangan lebih lanjut atas pemberitaan yang dihadapi perseroan. Dan, selanjutnya, bursa meminta kepada perseroan untuk selalu menyampaikan keterbukaan informasi yang materialnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan di pasar modal,” ujar Kristian.

Kemarin saham PT Lippo Cikarang Tbk bergerak di level 1.270–1.365 per unit. Saham emiten berkode LPCK itu ditutup di level yang sama dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Sementara itu, mayoritas saham perusahaan Grup Lippo turun.

Saham-saham yang anjlok itu, antara lain, saham PT First Media Tbk (KBLV) turun 2,56 persen menjadi 456 per unit, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 4,86 persen menjadi 274 per unit, dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) turun 3,95 persen menjadi 170 per unit.

Sister company PT Lippo Cikarang Tbk yang lain juga mengalami penurunan harga saham. Misalnya, PT Matahari Department Store (LPPF) turun 4,07 persen ke level 5.900, PT Lippo Securities turun 4,08 persen ke level 94, PT Multipolar Tbk turun 6,82 persen ke level 82, dan PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI) turun 1,69 persen ke level 875. Saham PT Siloam International Hospitals juga memerah dengan penurunan 1,61 persen ke harga 2.440 per unit. (jun/rin/c10/oni/jpg)

Berita Sebelumnya

Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi
Intoleransi Jadi PR Pemerintah Jokowi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Dipicu Ejekan, Napi Rutan Solo Saling Lempar Batu

Dipicu Ejekan, Napi Rutan Solo Saling Lempar Batu

Kericuhan terjadi di dalam Rumah Tahanan Kelas I A Surakarta, Kamis kemarin (10/1).


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK kembali memeriksa para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mendalami dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

Mulai bulan ini, bagi rumah sakit yang akan bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan harus miliki terakreditasi.


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.


Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemantauan terhadap kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dianggap tidak bertaji.


Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dibikin geger tadi malam (18/12).


Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Diperiksa KPK, Demiz Sebut Nama Jokowi

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar (Demiz) memenuhi panggilan KPK kemarin (12/12).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!