Nasional
Share this on:

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

  • Sah, Jokowi Tak Harus Cuti
  • Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti dalam ajang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) yang akan di gelar April 2019 mendatang.

Hal itu ditegaskan dirinya melalui putusan lembanganya pada Rabu (13/3). Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.

"Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk kampanye tidak dikurangi jika mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau wapres," ujar Anwar Usman

Namun, Anwar kembali menegaskan, hak cuti kampanye ini menjadi kewenangan presiden maupun wakil presiden yang kembali mencalonkan diri dalam pilpres.

"Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," katanya.

Namun hakim mengingatkan pentingnya batasan aturan yang ketat bagi capres petahana dalam melakukan kampanye agar tidak menyalahgunakan kedudukannya. Pembatasan ini merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara negara

"Artinya dilarang menggunakan fasilitas negara sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian calon petahana ino lebih cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar aturan UU," terang hakim.

Hal senada juga disampaikan oleh Hakim MK, Saldi Isra menegaskan pihaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye calon presiden-wakil presiden bagi petahana adalah konstitusional.

"Dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim konstitusi, Saldi Isra, saat membacakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi alam Sidang Putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, bila calon presiden-wakil presiden petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres.

"Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan," ujar Saldi.

Kendati demikian undang-undang tetap akan memberikan batasan bagi calon petahana dalam melaksanakan hak kampanye, supaya yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya itu.

Pembatasan itu dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara.

Dengan adanya kewajiban dan larangan itu, dengan sendirinya calon presiden-wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye, sehingga tidak melanggar kewajiban atau larangan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

"Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye capres cawapres petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja, tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945," kata dia.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Hanafi Rais enggan berkomentar panjang terkait putusan MK dikarenakan akan membahas langkah ko nkrit lanjutan.

Namun, Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai kasus ini bakal menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat yang melihat kinerja aparatur sipil negara dan badan pemerintahan.

"Selama ini kita mencoba percaya dengan para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dan kalau sudah dengan kasat mata dan di nalar biasa saja itu masuk pelanggaran terkait dengan jabatan aktif melakukan dukungan, tidak cuti segala, itu kan tentu sudah tidak masuk di akal kita," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menganggap, masyarakat bakal melihat keberpihakan penyelenggara pemilu pada paslon tertentu.

""Kalau itu dibiarkan terus, masyarakat mungkin sekarang, ya, tidak bisa marah dalam arti vulgar, tetapi saya kira lama kelamaan mereka akan kecewa dan saya meyakini masyarakat akan memberi hukuman pada mereka yang curang di bilik suara nanti dengan memilih Prabowo-Sandi," kata Hanafi sembari memberi contoh terkait dengan kasus yang dilakukan 15 camat yang mendukung paslon 01 beberapa waktu lalu. (frs/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Se


Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Jokowi Tanggapi Dingin, Kiai Ma'ruf Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Calon Presiden 01 Joko Widodo menanggapi dingi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.


Jokowi-Prabowo Hadir, Debat Ketiga Dibagi Enam Sesi

Jokowi-Prabowo Hadir, Debat Ketiga Dibagi Enam Sesi

Hadirnya calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat calon wakil presiden (cawapres), Minggu (17/3)lusa, membuat Komisi Pemilihan Umum


Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Tambah Dua Menteri Akan Tambahi Beban APBN

Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah dua menteri baru agar bisa mendorong ekspor dan investasi, tidaklah mudah.


Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat ketiga calon wakil presiden (Cawapres) harus konstruktif, sehingga dua kandidat yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno diminta untuk memaksimalkan j


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Tak Ada Perempuan di Kamar Andi Arief saat Digerebek Polisi

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan pascamenangkap Andi Arief di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat.


Layani Warga, Tangan Jokowi Kena Cakar

Layani Warga, Tangan Jokowi Kena Cakar

Tangan Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi tergores cakaran warga saat mengikuti saat jalan santai dengan masyarakat Sulawesi Tenggara.


Klaim Semua Keluarga Besar Uno di Gorontalo Dukung Jokowi Tidak Benar

Klaim Semua Keluarga Besar Uno di Gorontalo Dukung Jokowi Tidak Benar

Dukungan masyarakat Gorontalo bakal kian besar untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

Kendati dianggap sudah sesuai aturan perundang-undangan, pemberian KTP elektronik kepada warga negara asing (WNA) tetap menimbulkan polemik.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!