Nasional
Share this on:

Santunan Korban Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Hari Ini Cair

  • Santunan Korban Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Hari Ini Cair
  • Santunan Korban Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Hari Ini Cair

JAKARTA - Menindaklanjuti turunnya Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bernomor S-317/MK/02/2019 tanggal 25 April 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menyerahkan santunan berupa uang dan piagam penghargaan kepada seluruh pengawas Pemilu 2019 yang menjadi korban dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak, 17 April 2019 lalu.

"Alhamdulilah anggaran sudah disetujui oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Sekarang proses penyerahan santunan bisa segera dimulai," kata Ketua Bawaslu, Abhan, usai menyambangi rumah salah satu pengawas yang wafat di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin (1/5).

Penyerahan santunan, menurut Ketua Bawaslu itu, akan dilakukan serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu se-Indonesia. Bawaslu sendiri secara simbolis akan mengundang beberapa perwakilan pengawas yang menerima santunan, Kamis (1/5) di Jakarta.

Abhan menjelaskan, pemberian santunan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para pejuang demokrasi yang telah berjuang maksimal demi menjamin pesta demokrasi berjalan dengan baik dan lancar. "Semoga kejadian meninggalnya penyelenggara pemilu menjadi yang terakhir. Kedepannya jangan sampai terulang lagi, ucap Abhan.

Untuk diketahui, jumlah data Pengawas Pemilu yang wafat hingga 28 April 2019 mencapai 72 orang tersebar di 23 provinsi. Sedangkan pengawas yang sakit dirawat inap mencapai 305 orang, serta yang tengah rawat jalan sebanyak 889 orang.

Sementara data dari KPU RI 30 April 2019, jumlah Petugas KPPS yang wafat mencapai 318 orang serta petugas yang sakit 2.232 orang.

Melalui surat bernomor S-317/MK/02/2019 tanggal 25 April 2019, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyetujui pemberian santunan sebesar Rp36 juta per orang untuk petugas Pemilu yang meninggal dunia, kategori cacat permanen sebesar Rp30,8 juta, luka berat diberikan bantuan Rp16,5 juta, dan luka sedang mencapai Rp8,25 juta.

Menkeu pun mengklasifikasi surat jawaban tersebut yang merupakan balasan dari surat Ketua Bawaslu nomor 0114/K.Bawaslu/PR.00.01/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 itu dengan sifat sanga segera. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Negara Gagal Kontrol Parpol
Negara Gagal Kontrol Parpol

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Begini Kriteria Menteri-menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo membocorkan kriteria menteri yang dipilih untuk membantunya selama pemerintahan periode kedua 2019-2024, Senin (21/10).


Investor Tunggu Janji Jokowi

Investor Tunggu Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas birokrasi dengan menyederhanakan eselonisasi yang sebelumnya empat level menjadi menjadi hanya dua dalam lima tahun


Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Nama Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri Jokowi

Salah satu nama yang akan mengisi posisi menteri Kabinet Kerja II adalah Prabowo Subianto.


Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya, Senin (21/10) hari ini.


Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

94 Guru Dikirim ke Perbatasan Malaysia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim sebanyak 94 guru untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center (CLC) yang berbatasan langsun


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!