Nasional
Share this on:

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

  • Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist
  • Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Ilustrasi.

JAKARTA - Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.

Dua satker yang ternodai oleh korupsi adalah Satker Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis dan Satker Tanggap Darurat Permukiman.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menegaskan bahwa PUPR segera mengganti para pejabat pada kedua Satker untuk memastikan penyelesaian tugas-tugas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di bidang air minum tetap terlaksana.

”Kami memastikan penanganan kondisi darurat (di Donggala,Red) tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya kemarin (30/12).

Selain itu, Endra mengatakan bahwa PUPR juga tengah mengkaji opsi untuk memutuskan kerjasama dengan dua perusahaan penyuap yakni PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT. Tashida Sejahtera Perkasa.

PUPR berjanji untuk bersikap kooperatif dengan penegak hukum KPK dengan membantu memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi status, proses dan progres kegiatan 4 proyek yang dikorupsi, yakni SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi dan Donggala.

Endra mengatakan bahwa PUPR masih mempertimbangan untuk memberikan bantuan hukum terhadap 4 oknum pejabat yang terciduk. “Tapi kami tetap menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas 4 (empat) oknum pegawai pada kedua Satker tersebut,” jelasnya.

Endra mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah berkali-kali mengingatkan pegawai PUPR pada setiap kesempatan. Baik Rapat Koordinasi (Rakor), Rapat Kerja (Raker) dan berbagai kesempatan lainnya, termasuk terakhir kalinya pada saat Raker Persiapan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Tanggal 11 Desember 2018 lalu.

Basuki menyampaikan pesan tegas Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara untuk menghentikan praktek-praktek korupsi, ijon, penggelembungan, dan pemborosan dalam membelanjakan uang negara.

Dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, kementerian PUPR melaksanakan 10,000 hingga 11,000 paket pekerjaan. Baik konstruksi maupun konsultansi. Pekerjaan-pekerjaan tersebut berada dibawah tanggungjawab 1.165 Satker dan 2.904 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Turunkan Harga Avtur atau Beri Ruang Perusahaan Internasional

Kenaikan harga tiket pesawat yang berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang dan penurunan minat wisatawan akan dikaji Presiden Joko Widodo.


Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menginginkan agar pemerintah tidak menerbitkan ijin kuota impor beras di tahun 2019 mendatang.


PBNU Minta Dubes Arab Saudi Dicopot

PBNU Minta Dubes Arab Saudi Dicopot

PBNU meminta agar duta besar Kerajaan Saudi Arabia Osama Bin Abdullah Al Shuaibi dipulangkan ke negara asalnya dan diberhentikan dari tugas diplomatik di Indone


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Ketahuan Bawa Sabu, Wadiresnarkoba Polda Kalbar Langsung Dicopot

Ketahuan Bawa Sabu, Wadiresnarkoba Polda Kalbar Langsung Dicopot

Karopenmas Divisihumas Polri Brigjen Pol M Iqbal membenarkan adanya oknum anggota polisi yang diamankan karena kedapatan membawa narkoba.


Masih Ada Kebakaran Hutan, Kapolda/Pangdam Dicopot

Masih Ada Kebakaran Hutan, Kapolda/Pangdam Dicopot

Penanganan dan pencegahan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di tahun 2018 dilakukan lebih awal.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Cukai Naik, Industri Rokok Keberatan

Cukai Naik, Industri Rokok Keberatan

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur Sulami Bahar mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif cukai.


Anak Perusahaan Beras Maknyuss Juga Dibidik

Anak Perusahaan Beras Maknyuss Juga Dibidik

Kasus dugaan pelanggaran standar nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan PT IBU terus dikembangkan.


Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Bareskrim Polri berupaya mengejar pemilik akun media sosial yang menyebarkan hoax bahwa uang rupiah cetakan baru dicetak di perusahaan swasta.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!