Nasional
Share this on:

Sawit Indonesia Didiskriminasi, JK Layangkan Protes di BRF

  • Sawit Indonesia Didiskriminasi, JK Layangkan Protes di BRF
  • Sawit Indonesia Didiskriminasi, JK Layangkan Protes di BRF

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melawan kebijakan uni Eropa mendiskriminasi produk kelapa sawit (Crude Palm Oil). Komitmen tersebut bahkan ditegaskan wakil presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan Roundtable Belt and Road Forum (BRF) edisi II di Ji Xian Hall, International Convention Center, Beijing, Tiongkok.

JK mengatakan, Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Di mana ada sekitar 16 juta orang yang terlibat dan menggantungkan hidupnya dalam perkebunan dan industri sawit. Namun sayangnya, sektor ini terus menghadapi perlakuan diskriminatif dari sejumlah negara, terutama negara Eropa.

"Perlakuan diskriminatif ini diterapkan dengan mengatasnamakan isu keberlanjutan (sustainable palm oil)," ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin (28/4).

JK menjelaskan sawit memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia. Pada saat yang sama, isu ini telah menjadi perhatian dari negara produsen sejak lama, yang diperkuat dengan dukungan data.

Sayangnya, kata Wapres, semua data tersebut tidak didengarkan. "Diskriminasi terus dijalankan dan tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian SDGs Indonesia, Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan," tegasnya.

Untuk mencapai SDGs, menurut Wapres, tidak ada satupun negara yang dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerjasama seperti pentingnya ownership dalam setiap kerjasama. "Kerja sama ini harus bersifat national-driven bukan donor atau loan-giver driven," imbuhnya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, kerja sama juga harus mempertimbangkan isu inklusifitas. Dengan inklusifitas maka kerja sama Belt and Road, seharusnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin. "Angka pengangguran dapat ditekan, bukan justru meningkat," terangnya.

Faktor lingkungan yang kerap menjadi topik utama pembahasan terkait industri sawit, juga sedikit disinggung JK. Ia menilai faktor lingkungan perlu terus dipertimbangkan dalam SDGs. "Karena isu memelihara lingkungan merupakan bagian integral dari pencapaian SDGs," kata JK.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menambahkan bahwa politeknik yang dibuka di Morowali itu untuk bidang metalurgi. "Kita belum punya studi metalurgi itu," ujarnya mendampingi Wapres dalam Konferensi BRF II di Beijing pada 24-27 April 2019 itu.

Selain mendidik tenaga kerja lokal, dalam melakukan investasi di Indonesia, China juga diharuskan memenuhi empat syarat yang ditetapkan Indonesia, yakni memberikan nilai tambah sehingga tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam. "Kemudian mereka harus transfer teknologi. Sistemnya juga harus 'B to B' (antarpebisnis). Syarat kelima, betul-betul harus ramah lingkungan. Dan mereka menjamin semua itu," kata Luhut.

Oleh karena itu, Luhut membantah anggapan bahwa Morowali telah dikendalikan oleh para pekerja asing asal Cina."Itu tidak mungkin sekarang hanya 3.000 sampai 40.000 pegawai Tiongkok yang tersebar di delapan sampai sembilan perusahaan disana. Dan di sana bukan hanya Tiongkok, itu pun ada modal Jepang," ujarnya.

Menurut Luhut, proyek yang didanai dalam skema Sabuk Jalan bukanlah Cina yang menentukan."Itu inisiatif bersama bukan hanya insiatif Cina. Kita tetap tidak ingin dan menghindari seakan-akan China yang menentukan, tidak. Kita tidak mau. Indonesia yang menentukan, 'ownershipnya' harus di (pihak) Indonesia," tegas Jenderal (Purn) TNI itu.

Selain itu, Luhut menekankan bahwa proyek-proyek Cina di Indonesia bukan berdasarkan skema hutang. "Kita hampir tidak ada urusan dengan hutang nasional, karena sistemnya yang B to B itu dan kita juga memberikan setidaknya lima syarat investasi tersebut kepada mereka," katanya.

Dalam rangkaian konferensi tersebut, Indonesia juga telah berhasil menandatangani kesepakatan dengan Cina mengenai protokol buah manggis. Naskah perjanjian tentang petunjuk teknis impor manggis dan buah naga dari Indonesia yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Bea Cukai China Ni Yue Feng itu akan membuka peluang yang cukup besar bagi para petani di Indonesia.

Saat ini Indonesia juga mengupayakan hal yang sama untuk buah nanas. "Jangan lupa di sini ada 1,4 miliar orang. 1 per mil orang mau makan manggis atau buah naga? 1 per mil itu 1,4 juta orang mau konsumsi manggis. Jadi dikonsumsi buah tropis di sini tinggi sekali," kata Wapres.

Protokol itu tentu akan mendongkrak harga buah naga juga yang di Indonesia harganya sering kali rendah. Demikian pula dengan manggis dan rambutan. "Oh iya tentu petani harus mempersiapkannya termasuk kualitas. Packaging tidak kayak jualan di pinggir jalan di Jakarta, diikat-ikat. Harus bagus 'packingnya'," kata Wapres.

Indonesia juga telah berhasil menekan China untuk menambah ekspor kelapa sawit hingga 500 ribu ton. "Angka itu belum tercapai. Masih perlu ditingkatkan," katanya.

JK didampingi Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, dan Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun turut mendampingi Wapres Kalla di Konferensi BRF.

Sehari sebelumnya Wapres Kalla melakukan pertemuan bilateral dengan Wapres China Wang Qishan.Dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden China Xi Jinping di Balai Agung Rakyat yang berada di sekitar Lapangan Tiananmen, Beijing, pada Kamis (25/4) petang.

Wapres menyampaikan surat permohonan maaf Presiden Joko Widodo yang tidak bisa hadir dalam konferensi dua tahunan yang digagas Xi itu karena proses pemilihan umum masih berlangsung.Pada Konferensi BRF II di Beijing bulan Mei 2017, Jokowi hadir. Bahkan pada saat itu juga berkesempatan mengunjungi Masjid Niujie, salah satu masjid tertua di Beijing. (far/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Tak Ada Dasar Halangi Sam Rainsy ke Jakarta

Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada dasar menghalangi Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy berkunjung ke Jakarta.


Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau para pemimpin tidak menggunakan salam dari berbagai agama dalam satu waktu.


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.


Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan

Indonesia saat ini membutuhkan pejuang atau pahlawan pemberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kesenjangan dan sejenisnya.


Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Resmi Berdiri, Anis Matta Ketua Umum Partai Gelora

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akhirnya resmi berdiri. Partai besutan eks kader PKS itu mulai diperkenalkan ke publik, kemarin (10/11).


Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Apa Benar Ada 70.400 Desa di Indonesia?

Pemerintah langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kabar dugaan desa fiktif yang membuat Istana gerah.


Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Tata Kelola Dana Desa Jeblok

Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!