Nasional
Share this on:

SBY Soroti Utang Pemerintah

  • SBY Soroti Utang Pemerintah
  • SBY Soroti Utang Pemerintah

SUMEDANG - Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itupun meminta pemerintah saat ini lebih berhati-hati.

SBY mengatakan, setiap pemerintahan mempunyai kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja menggenjot infratruktur, tapi tidak boleh mengabaikan  pembangunan manusia.

“Itu sah-sah saja, walaupun kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu. Tak bisa disalahkan,” terang dia melalui keterangan resminya. Pernyataan itu disampaikan SBY saat berkunjung ke Sumedang, Jawa Barat, kemarin (23/3).

Menurut SBY, tidak ada yang salah dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi, khususnya proyek jalan dan perhubungan. Program tersebut pasti ada manfaatnya. Namun, tuturnya, jika perekonomian melambat, pembangunan pasti akan berdampak kepada rakyat kecil.

Pelambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Akibatnya, lanjut dia, lapangan pekerjaan akan berkurang atau perusahaan terpaksa harus menurunkan biaya gaji buruh. Daya beli masyarakat juga akan melemah. “Otomatis sektor riil yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat,” terangnya.

Pada era pemerintahannya, SBY menjalankan empat pilar strategi ekonomi. Yaitu, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-enviroment. Kebijakan itu membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan daya beli masyarakat menjadi stabil. “Tentu di sana sini banyak persoalan, namun makro ekonomi dan sektor riil bisa kita jaga,” urainya.

Saat Jokowi menjadi presiden, kebijakan ekonomi mulai berubah. Pemerintah lebih menggenjot pembangunan insfrastruktur dengan menambah utang luar negeri.

Menurut politikus kelahiran Pacitan itu, utang luar negeri boleh-boleh saja dilakukan, asal rasionya terhadap gross domestic product (GDP) masih dalam kepatutan. Jika utang mencapai 30 persen, pemerintah harus berhati-hati. “Kalau di atas 30 persen harus semakin berhati-hati,” tegasnya.

SBY mengatakan, Jokowi harus tahu, jika terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, maka ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia. Dampaknya akan langsung dirasakan rakyat kecil, karena sektor riil melambat, pendapatan berkurang, daya beli melemah, padahal harga-harga sudah terlanjur naik.

Karena itu, lanjut SBY, saat ekonomi sedang melambat, sebaiknya tidak semua anggaran digunakan untuk infrastruktur. Perlu ada upaya pemerintah untuk membuat perekonomian menggeliat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli.

“Saya hanya mohon kepada pemerintah, infrastruktur bagus tapi jangan lupakan pembangunan manusia, lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat,” ucapnya.

SBY menegaskan, pemerintah perlu mendengar suara rakyat dan bergerak cepat. Masih ada waktu satu setengah tahun menjelang akhir pemerintahan Jokowi. Masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki keadaan. (lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dua Prajurit TNI Ditahan Malaysia
Dua Prajurit TNI Ditahan Malaysia

Berita Sejenis

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Kampanye Seminggu Lagi, Waspada Potensi Gesekan Massa

Menjelang kampanye terbuka Minggu (24/3) sampai Sabtu (13/4) mendatang, pemerintah memastikan kesiapan seluruh unsur yang punya tanggung jawab terhadap agenda t


Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Pemerintah Indonesia Dituduh Intervensi Pembebasan Siti Aisyah

Dibebaskannya seorang Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah, yang tengah diadili oleh pengadilan Malaysia membuat kejutan yang luar biasa.


DPR Tolak Wacana Dwifungsi TNI

DPR Tolak Wacana Dwifungsi TNI

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah lebih memfokuskan peningkatan kualitas TNI ketimbang melakukan peran dwifungsi yang selama


Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang, Ibu Ani Yudhoyono Segera Dioperasi?

Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang, Ibu Ani Yudhoyono Segera Dioperasi?

Untuk mengobati kanker sarah yang diderita Ibu Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono (SBY), mantan Ibu Negara itu membutuhkan donor sumsum tulang belakang.


Hanya 5 Menit, Tembok 34 Meter Setinggi 12 Meter Roboh

Hanya 5 Menit, Tembok 34 Meter Setinggi 12 Meter Roboh

Tembok Gedung Serbaguna Pemerintah Desa Donokerto, Turi, Sleman roboh kemarin (22/2).


PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup Senin (17/2) pukul 24.00 WIB.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!