Nasional
Share this on:

SBY Soroti Utang Pemerintah

  • SBY Soroti Utang Pemerintah
  • SBY Soroti Utang Pemerintah

SUMEDANG - Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itupun meminta pemerintah saat ini lebih berhati-hati.

SBY mengatakan, setiap pemerintahan mempunyai kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja menggenjot infratruktur, tapi tidak boleh mengabaikan  pembangunan manusia.

“Itu sah-sah saja, walaupun kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu. Tak bisa disalahkan,” terang dia melalui keterangan resminya. Pernyataan itu disampaikan SBY saat berkunjung ke Sumedang, Jawa Barat, kemarin (23/3).

Menurut SBY, tidak ada yang salah dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi, khususnya proyek jalan dan perhubungan. Program tersebut pasti ada manfaatnya. Namun, tuturnya, jika perekonomian melambat, pembangunan pasti akan berdampak kepada rakyat kecil.

Pelambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Akibatnya, lanjut dia, lapangan pekerjaan akan berkurang atau perusahaan terpaksa harus menurunkan biaya gaji buruh. Daya beli masyarakat juga akan melemah. “Otomatis sektor riil yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat,” terangnya.

Pada era pemerintahannya, SBY menjalankan empat pilar strategi ekonomi. Yaitu, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-enviroment. Kebijakan itu membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan daya beli masyarakat menjadi stabil. “Tentu di sana sini banyak persoalan, namun makro ekonomi dan sektor riil bisa kita jaga,” urainya.

Saat Jokowi menjadi presiden, kebijakan ekonomi mulai berubah. Pemerintah lebih menggenjot pembangunan insfrastruktur dengan menambah utang luar negeri.

Menurut politikus kelahiran Pacitan itu, utang luar negeri boleh-boleh saja dilakukan, asal rasionya terhadap gross domestic product (GDP) masih dalam kepatutan. Jika utang mencapai 30 persen, pemerintah harus berhati-hati. “Kalau di atas 30 persen harus semakin berhati-hati,” tegasnya.

SBY mengatakan, Jokowi harus tahu, jika terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, maka ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia. Dampaknya akan langsung dirasakan rakyat kecil, karena sektor riil melambat, pendapatan berkurang, daya beli melemah, padahal harga-harga sudah terlanjur naik.

Karena itu, lanjut SBY, saat ekonomi sedang melambat, sebaiknya tidak semua anggaran digunakan untuk infrastruktur. Perlu ada upaya pemerintah untuk membuat perekonomian menggeliat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli.

“Saya hanya mohon kepada pemerintah, infrastruktur bagus tapi jangan lupakan pembangunan manusia, lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat,” ucapnya.

SBY menegaskan, pemerintah perlu mendengar suara rakyat dan bergerak cepat. Masih ada waktu satu setengah tahun menjelang akhir pemerintahan Jokowi. Masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki keadaan. (lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dua Prajurit TNI Ditahan Malaysia
Dua Prajurit TNI Ditahan Malaysia

Berita Sejenis

Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pemerintah Cermati Fluktuasi Harga Minyak

Pada perdagangan akhir pekan lalu indeks harga minyak dunia berada pada level tertinggi selama 3 tahun terakhir menjadi USD 67,39 per barel.


Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Pemerintah terus menyiapkan sarana untuk mudik lebaran nanti. PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan di sepanjang jalur selatan dan utara Pulau Jawa.


Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Pemerintah akhirnya mengabulkan keinginan para pemilik konter seluler yang memprotes aturan registrasi 1 NIK untuk maksimal 3 kartu atau nomor.


Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Pimen Kiye... 1,6 Juta PNS Hanya Juru Ketik

Peningkatan iklim usaha dan pelayanan publik tengah menjadi fokus pemerintah.


Data Registrasi Kartu Prabayar Operator dan Kemendagri Beda 46 Juta

Data Registrasi Kartu Prabayar Operator dan Kemendagri Beda 46 Juta

Sistem registrasi kartu seluler prabayar yang digulirkan pemerintah ternyata menyimpan potensi masalah.


Masih Banyak Toko Nomor Ponsel Nakal

Masih Banyak Toko Nomor Ponsel Nakal

Upaya pemerintah mendisiplinkan penggunaan nomor ponsel untuk menekan resiko kejahatan, butuh usaha keras.


Internet di Bali Akan Dimatikan Selama Nyepi

Internet di Bali Akan Dimatikan Selama Nyepi

Untuk pertama kalinya, pemerintah akan mematikan seluruh layanan internet di seluruh Provinsi Bali selama perayaan Nyepi.


Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK.


Gaji Presiden Bakal Tembus Rp500 Juta

Gaji Presiden Bakal Tembus Rp500 Juta

Jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS benar-benar disahkan, maka gaji Presiden RI akan naik drastis.


Data Orang Miskin Harus Selalu Update

Data Orang Miskin Harus Selalu Update

Sejumlah program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin digulirkan pemerintah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!