Nasional
Share this on:

SBY Soroti Utang Pemerintah

  • SBY Soroti Utang Pemerintah
  • SBY Soroti Utang Pemerintah

SUMEDANG - Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden ke-6 RI itupun meminta pemerintah saat ini lebih berhati-hati.

SBY mengatakan, setiap pemerintahan mempunyai kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja menggenjot infratruktur, tapi tidak boleh mengabaikan  pembangunan manusia.

“Itu sah-sah saja, walaupun kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu. Tak bisa disalahkan,” terang dia melalui keterangan resminya. Pernyataan itu disampaikan SBY saat berkunjung ke Sumedang, Jawa Barat, kemarin (23/3).

Menurut SBY, tidak ada yang salah dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi, khususnya proyek jalan dan perhubungan. Program tersebut pasti ada manfaatnya. Namun, tuturnya, jika perekonomian melambat, pembangunan pasti akan berdampak kepada rakyat kecil.

Pelambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Akibatnya, lanjut dia, lapangan pekerjaan akan berkurang atau perusahaan terpaksa harus menurunkan biaya gaji buruh. Daya beli masyarakat juga akan melemah. “Otomatis sektor riil yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat,” terangnya.

Pada era pemerintahannya, SBY menjalankan empat pilar strategi ekonomi. Yaitu, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-enviroment. Kebijakan itu membuat pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan daya beli masyarakat menjadi stabil. “Tentu di sana sini banyak persoalan, namun makro ekonomi dan sektor riil bisa kita jaga,” urainya.

Saat Jokowi menjadi presiden, kebijakan ekonomi mulai berubah. Pemerintah lebih menggenjot pembangunan insfrastruktur dengan menambah utang luar negeri.

Menurut politikus kelahiran Pacitan itu, utang luar negeri boleh-boleh saja dilakukan, asal rasionya terhadap gross domestic product (GDP) masih dalam kepatutan. Jika utang mencapai 30 persen, pemerintah harus berhati-hati. “Kalau di atas 30 persen harus semakin berhati-hati,” tegasnya.

SBY mengatakan, Jokowi harus tahu, jika terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, maka ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia. Dampaknya akan langsung dirasakan rakyat kecil, karena sektor riil melambat, pendapatan berkurang, daya beli melemah, padahal harga-harga sudah terlanjur naik.

Karena itu, lanjut SBY, saat ekonomi sedang melambat, sebaiknya tidak semua anggaran digunakan untuk infrastruktur. Perlu ada upaya pemerintah untuk membuat perekonomian menggeliat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli.

“Saya hanya mohon kepada pemerintah, infrastruktur bagus tapi jangan lupakan pembangunan manusia, lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat,” ucapnya.

SBY menegaskan, pemerintah perlu mendengar suara rakyat dan bergerak cepat. Masih ada waktu satu setengah tahun menjelang akhir pemerintahan Jokowi. Masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki keadaan. (lum/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Dua Prajurit TNI Ditahan Malaysia
Dua Prajurit TNI Ditahan Malaysia

Berita Sejenis

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Tepis Isu Tidak Kompak Prabowo-Sandi Temui SBY

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berupaya menyolidkan tim sukses.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 238.015 CPNS Baru

Pemerintah akhirnya menetapkan besaran kuota CPNS baru 2018. Total kuota yang disiapkan mencapai 238.015 kursi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!