Nasional
Share this on:

SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

  • SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan
  • SE THR Diteken, Pejabat Daerah Diminta Tidak Terima Bingkisan

**JAKARTA ** - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. SE Pelaksanaan THR yang ditandatangani pada 14 Mei 2019 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," kata Menaker, kemarin (17/5).

Dalam surat edarannya, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. "THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idul fitri 1440 Hijriah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus-menerus berhak mendapatkan THR," kata Menaker Hanif.

Meskipun jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7, Menaker Hanif Dhakiri mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.

Terkait jumlah besaran THR, dalam SE itu disebutkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, menurut SE Menaker itu, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan," tulis Menaker dalam Surat Edaran itu.

Dalam SE itu juga disebutkan, apabila pengusaha terlambat atau tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi admistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Berkenaan dengan hal itu, Menaker meminta para gubernur untuk senantiasa memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.

Nah, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Menaker Hanif Dhakiri berharap masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR 2019.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh kepala daerah dan pejabat daerah untuk menolak pemberian bingkisan Lebaran yang berhubungan dengan jabatan mereka, guna mencegah tindak pidana gratifikasi.

"Bersama ini diminta agar menginstruksikan kepada seluruh ASN, Anggota DPRD menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Tjahjo Kumolo dalam surat edaran yang diterima di Jakarta, kemarin.

Apabila menerima gratifikasi Lebaran berupa makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, Mendagri meminta bingkisan tersebut diserahkan kepada lembaga sosial sebagai bantuan. Penyerahan bantuan tersebut juga harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing pemda, dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

"Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud," tambahnya.

Selain instruksi untuk menolak pemberian bingkisan Lebaran tersebut, Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana, sumbangan maupun hadiah sebagai THR. Pejabat daerah juga dilarang untuk menggunakan mobil dinas dan fasilitas kedinasan lain untuk mudik maupun keperluan pribadi selama libur Lebaran.

Untuk memperkuat instruksi tersebut, Mendagri membuat dua surat edaran yakni SE Nomor 003.2/3975/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta SE Nomor 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota. SE tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Ketua KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01- 13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 hal Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Prabowo-Sandi Siap Terima Hasil MK

Prabowo-Sandi Siap Terima Hasil MK

Permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno dinilai bermasalah.


Pintu Masuk Jakarta Dijaga Ketat

Pintu Masuk Jakarta Dijaga Ketat

Jajaran kepolisian daerah (Polda) penyangga Jakarta melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk menuju Jakarta.


Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru.


Pusat Pelototi Absensi ASN di Daerah

Pusat Pelototi Absensi ASN di Daerah

Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Kemenpan RB Syafruddin memantau kehadiran ASN secara online.


Jelang Sidang, Ketua MK Pastikan Tidak Ada Intervensi

Jelang Sidang, Ketua MK Pastikan Tidak Ada Intervensi

Tinggal hitungan hari, sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) segera dimulai di Mahkamah Konstitusi (MK).


Keppres Diteken, Libur PNS Sembilan Hari

Keppres Diteken, Libur PNS Sembilan Hari

Wacana untuk menambah hari cuti bersama dipastikan tidak terealisasi menyusul disahkannya Keppres Nomor 13 tahun 2019.


38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

38 Pemda Tindaklanjuti SE KPK

KPK mengapresiasi sedikitnya 38 pemerintah daerah yang mengeluarkan SE penolakan gratifikasi Hari Raya Idul Fitri.


THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK Larang ASN Terima Parsel

KPK mengimbau penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat Bulan ramadan maupun Idul Fitri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!