Nasional
Share this on:

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

  • Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi
  • Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

JAKARTA - Mulai bulan ini, bagi rumah sakit yang akan bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan harus miliki terakreditasi. Hal itu sesuai dnegan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf kemarin (3/1).

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana, dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Dengan adanya akreditasi merupakan salah satu cerminan dari kriteria tersebut. Dalam melakukan seleksinya, BPJS Kesehatan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan asosiasi fasilitas kesehatan.

”Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal juga menghimbau agar fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. ”Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing atau peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) berkaitan dengan pelayanan profesinya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan setempat. Baik BPJS Kesehatan maupun dinas kesehatan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

”Kami lakukan pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah,” bebernya.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar. ”Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya. (lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam
Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Urun Biaya Peserta BPJS Kesehatan Tunggu Usulan

Peserta BPJS Kesehatan belum dikenai urun biaya yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Alhamdulillah, 159 ribu Guru Honorer K2 Bisa Jadi PPPK

Jumlah guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) sudah selesai dipetakan.


Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target 95 Persen Peserta BPJS Kesehatan Gagal

Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini.


Dipicu Ejekan, Napi Rutan Solo Saling Lempar Batu

Dipicu Ejekan, Napi Rutan Solo Saling Lempar Batu

Kericuhan terjadi di dalam Rumah Tahanan Kelas I A Surakarta, Kamis kemarin (10/1).


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Vigit Waluyo Disanksi Seumur Hidup

Gerak langkah Vigit Waluyo (VW) di kancah persepakbolaan tanah air bakal tidak seleluasa sebelumnya. Makin terisolasi. Bahkan bisa jadi tamat.


Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Kabar mengejutkan datang dari Taiwan. Sekitar 300 mahasiswa yang mengikuti kuliah sambil magang di sana, ternyata harus menjalankan kewajiban kerja paksa.


Batas Usia Pernikahan Harus Lihat Keadilan Gender

Batas Usia Pernikahan Harus Lihat Keadilan Gender

Batas bawah usia pernikahan masih menjadi perhatian. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan jika batas usia menikah harus diervisi.


Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!