Nasional
Share this on:

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

  • Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi
  • Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

JAKARTA - Mulai bulan ini, bagi rumah sakit yang akan bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan harus miliki terakreditasi. Hal itu sesuai dnegan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf kemarin (3/1).

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana, dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Dengan adanya akreditasi merupakan salah satu cerminan dari kriteria tersebut. Dalam melakukan seleksinya, BPJS Kesehatan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan asosiasi fasilitas kesehatan.

”Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal juga menghimbau agar fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. ”Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing atau peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) berkaitan dengan pelayanan profesinya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan setempat. Baik BPJS Kesehatan maupun dinas kesehatan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

”Kami lakukan pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah,” bebernya.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar. ”Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya. (lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam
Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suap Kemenag Sudah Mengakar, JK Curigai Parpol Ikut Bermain

Suap Kemenag Sudah Mengakar, JK Curigai Parpol Ikut Bermain

Tradisi suap jabatan di Kementerian Agama sepertinya sudah mengakar. Ini dilihat dari rentetan kasus sejak sebelum era Surya Dharma Ali hingga kini.


Pengumuman PPPK Ditunggu

Pengumuman PPPK Ditunggu

Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar.


Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Sah, Jokowi Tak Harus Cuti

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan Presiden Joko Widodo tidak perlu cuti.


Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah menjadi tamu penting Presiden Joko Widodo, sehari pasca dibebaskan dari Pengadilan Shah Alam Malaysia.


Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat Ketiga Harus Konstruktif dan Manfaatkan Jawaban

Debat ketiga calon wakil presiden (Cawapres) harus konstruktif, sehingga dua kandidat yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Salahudin Uno diminta untuk memaksimalkan j


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

KTP Elekronik WNA Harus Berbeda Warna dari Milik WNI

Kendati dianggap sudah sesuai aturan perundang-undangan, pemberian KTP elektronik kepada warga negara asing (WNA) tetap menimbulkan polemik.


Gempa Solok, Warga Masih Trauma dan Pilih Tidur di Luar Rumah

Gempa Solok, Warga Masih Trauma dan Pilih Tidur di Luar Rumah

55 orang dikabarkan terluka akibat gempa bermagnitudo 5,3 di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, Kamis (28/2) kemarin.


Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Dicoret dari Fornas, Dua Obat Kanker Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Lagi

Kemenkes telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 yang mengeluarkan obat kanker Bevacizumab dan Cetuximab.


KPK Bagikan Harta Rampasan, Rumah Fuad Amin Dijadikan Rumah Dinas Kajari

KPK Bagikan Harta Rampasan, Rumah Fuad Amin Dijadikan Rumah Dinas Kajari

Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bertambah.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!