Nasional
Share this on:

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

  • Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi
  • Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

JAKARTA - Mulai bulan ini, bagi rumah sakit yang akan bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan harus miliki terakreditasi. Hal itu sesuai dnegan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf kemarin (3/1).

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana, dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Dengan adanya akreditasi merupakan salah satu cerminan dari kriteria tersebut. Dalam melakukan seleksinya, BPJS Kesehatan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dan asosiasi fasilitas kesehatan.

”Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal juga menghimbau agar fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. ”Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing atau peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) berkaitan dengan pelayanan profesinya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan setempat. Baik BPJS Kesehatan maupun dinas kesehatan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

”Kami lakukan pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah,” bebernya.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar. ”Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya. (lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam
Sespri Menpora Diperiksa 9 Jam

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik

Pemilih Ganda Jadi Bahasan Menarik

Dugaan pemilih ganda jadi bahasan menarik dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).


Jika Ingin Menang, Prabowo-Sandi Harus Buktikan 56.524 C1

Jika Ingin Menang, Prabowo-Sandi Harus Buktikan 56.524 C1

Calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus mampu mengajukan 56.524 formulir C1 jika ingin menang di MK.


Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.


Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

Pansel Capim KPK bertemu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/6).


Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Butuh waktu untuk mengubah kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai pencetak guru.


KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

KPK Minta Anggaran Rp1,4 Triliun

Komisi III DPR mulai membahas anggaran 2020 dengan mitra kerja.


Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Iklan Rokok di Internet Akan Diblokir

Kementerian Kesehatan mengirimkan surat permintaan kepada Kominfo untuk memblokir iklan rokok di internet.


Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

Isu Ma'ruf Amin Jadi Pemanasan

Jelang sidang PHPU di Mahkamah konstitusi pada 14 Juni mendatang, sejumlah isu lama mulai mencuat. Politik Indonesia kembali bergejolak.


BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJSTK Raih Predikat WTP Untuk Laporan Keuangan dan Pengelolaan Program Tahun 2018

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun 2018.


Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

Penetapan Caleg Jadi Tunggu Putusan MK

Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari.



Video

Populer

Digital Interaktif. GRATIS

Edisi 1 Januari 1970

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!