Nasional
Share this on:

Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen

  • Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen
  • Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen

JAKARTA - Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6), dibuka ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri oleh Hakim Ketua MK Anwar Usman. Usai memberikan ucapan, Hakim Ketua juga memastikan independensi serta profesionalitasannya.

"Kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun, kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sumpah kami," kata Anwar Usman saat memulai persidangan di Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Anwar menuturkan, meski para hakim berasal dari tiga lembaga, yaitu presiden, DPR dan MA, tetapi dirinya menjamin tak bisa dipengaruhi siapapun. "Kami memang dari 3 lembaga yaitu presiden, DPR dan MA, tetapi sejak kami mengucapkan sumpah maka kami independen, kami merdeka, tidak bisa dipengaruhi siapapun, dan hanya takut pada Allah," kata Anwar.

Di tempat sama, Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto membuka dalil dengan membacakan sejumlah dugaan kecurangan yang dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Bambang juga mempersoalkan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin yang masih menjabat sebagai Dewan Penasihat Syariah di dua bank. Yakni Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Kedua lembaga tersebut diyakini masih menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami menemukan bahwa cawapres dari nomor urut 01 ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN. Hal itu bertentangan dengan pasal 227 huruf p UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur syarat cawapres menyatakan sebelum maju harus ada surat pengunduran diri dari jabatan yang ia pegang di pemerintahan," katanya.

Sementara itu, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana menyebut link berita dari sebuah media merupakan alat bukti yang sah dan bisa diajukan dalam gugatan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Denny saat menyampaikan argumentasi kualitatif yang dibacakannya pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. "Izinkan kami menyampaikan pandangan kami. Tidak tepat dan keliru untuk mengatakan, tautan berita bukanlah alat bukti sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir dipropagandakan," bebernya.

Ia menjelaskan, alasan tautan bisa menjadi alaat bukti karena mengacu kepada 36 ayat 1 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah peristiwa fakta yang tidak dibantah oleh yang diberitakan, sehingga dinilai diakui kebenarannya, dan dapat mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan," katanya.

Kendati begitu, ia tetap akan menghormati keputusan hakim apakah bakal menerima tautan berita sebagai alat bukti atau tidak. "Apapun, sekali lagi kekuatan bukti tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menilainya," tandasnya.

Sidang perdana ditutup Hakim Ketua Anwar sekira pukul 15.15 WIB. Sidang selanjutnya akan digelar, Selasa (18/6) pekan depan. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah Indonesia sengaja menghalang-halangi Rizieq pulang ke tanah air.


PAN Dilarang Gabung Jokowi-Ma'ruf

PAN Dilarang Gabung Jokowi-Ma'ruf

Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.


Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan segera menyusun menteri kabinet periode 2019-2024.


Dikabarkan Overstay, Rizieq Syihab Wajib Bayar Denda

Dikabarkan Overstay, Rizieq Syihab Wajib Bayar Denda

Pemulangan Habib Rizieq Syihab disebut-sebut sebagai salah satu syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Benarkah Rizieq Syihab Jadi Syarat Rekonsiliasi?

Benarkah Rizieq Syihab Jadi Syarat Rekonsiliasi?

Nama Habib Rizieq Syihab disebut-sebut dalam rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Untuk Memilih Menteri, Jokowi Harus Independen

Untuk Memilih Menteri, Jokowi Harus Independen

Bursa calon menteri kabinet periode 2019-2024 kian menghangat.


Menteri Harus Bisa Jadi Eksekutor

Menteri Harus Bisa Jadi Eksekutor

Wacana calon menteri muda menarik perhatian publik. Sejumlah nama mulai disebut-sebut.


PKB Ajukan 10 Nama, NasDem 11 Calon Menteri

PKB Ajukan 10 Nama, NasDem 11 Calon Menteri

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin disebut-sebut segera menyusun anggota kabinetnya.


Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Rekonsiliasi Masih Alot, Moeldoko Sebut Ada Kelompok yang Tidak Terima

Sejumlah pihak disinyalir belum bisa menerima rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.


Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko disebut dalam persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!