Nasional
Share this on:

Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen

  • Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen
  • Sebut Disaksikan Tuhan, MK Tegaskan Independen

JAKARTA - Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6), dibuka ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri oleh Hakim Ketua MK Anwar Usman. Usai memberikan ucapan, Hakim Ketua juga memastikan independensi serta profesionalitasannya.

"Kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun, kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sumpah kami," kata Anwar Usman saat memulai persidangan di Jakarta, Jumat (14/6) kemarin.

Anwar menuturkan, meski para hakim berasal dari tiga lembaga, yaitu presiden, DPR dan MA, tetapi dirinya menjamin tak bisa dipengaruhi siapapun. "Kami memang dari 3 lembaga yaitu presiden, DPR dan MA, tetapi sejak kami mengucapkan sumpah maka kami independen, kami merdeka, tidak bisa dipengaruhi siapapun, dan hanya takut pada Allah," kata Anwar.

Di tempat sama, Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto membuka dalil dengan membacakan sejumlah dugaan kecurangan yang dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Bambang juga mempersoalkan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin yang masih menjabat sebagai Dewan Penasihat Syariah di dua bank. Yakni Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Kedua lembaga tersebut diyakini masih menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami menemukan bahwa cawapres dari nomor urut 01 ternyata tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN. Hal itu bertentangan dengan pasal 227 huruf p UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur syarat cawapres menyatakan sebelum maju harus ada surat pengunduran diri dari jabatan yang ia pegang di pemerintahan," katanya.

Sementara itu, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana menyebut link berita dari sebuah media merupakan alat bukti yang sah dan bisa diajukan dalam gugatan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Denny saat menyampaikan argumentasi kualitatif yang dibacakannya pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. "Izinkan kami menyampaikan pandangan kami. Tidak tepat dan keliru untuk mengatakan, tautan berita bukanlah alat bukti sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir dipropagandakan," bebernya.

Ia menjelaskan, alasan tautan bisa menjadi alaat bukti karena mengacu kepada 36 ayat 1 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah peristiwa fakta yang tidak dibantah oleh yang diberitakan, sehingga dinilai diakui kebenarannya, dan dapat mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan," katanya.

Kendati begitu, ia tetap akan menghormati keputusan hakim apakah bakal menerima tautan berita sebagai alat bukti atau tidak. "Apapun, sekali lagi kekuatan bukti tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menilainya," tandasnya.

Sidang perdana ditutup Hakim Ketua Anwar sekira pukul 15.15 WIB. Sidang selanjutnya akan digelar, Selasa (18/6) pekan depan. (khf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


Kapolri Sebut Ada Massa Bayaran yang Buat Kerusuhan

Kapolri Sebut Ada Massa Bayaran yang Buat Kerusuhan

Pemerintah mensinyalir ada upaya membenturkan TNI dan Polri. Informasi itu masif beredar di media sosial (medsos).


Pansel KPK Tegaskan Tak Ada Calon Titipan

Pansel KPK Tegaskan Tak Ada Calon Titipan

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.


Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Polri Telusuri Dugaan ISIS Ikut Bermain di Papua

Kelompok yang berafiliasi ke ISIS disebut-sebut ikut bermain memicu kerusuhan di Bumi Cenderawasih.


JK Sebut Kenaikan Iuran BPJS Lebih Kecil Dibanding Beli Rokok

JK Sebut Kenaikan Iuran BPJS Lebih Kecil Dibanding Beli Rokok

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai tidak seberapa dibandingkan pengeluaran membeli rokok dan pulsa telepon.


Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

Datuk Shamsubahrin Ismail, pemilik perusahaan taksi Big Blue asal Malaysia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyulut kecaman di Indonesia.


Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Rusuh Papua Dipicu Serangan Siber

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat disebut-sebut terjadi akibat serangan siber. Tujuannya untuk memperkeruh situasi.


Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Harus Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibu Kota

Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan terus menjadi bahasan publik. Terbaru, Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut-sebut telah dipilih sebagai loka


Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Spekulasi

Pertemuan SBY-Jokowi Munculkan Spekulasi

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!