Nasional
Share this on:

Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

  • Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf
  • Sebut Indonesia Negara Miskin, Bos Taksi Malaysia Minta Maaf

KUALA LUMPUR - Datuk Shamsubahrin Ismail, pemilik perusahaan taksi Big Blue asal Malaysia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyulut kecaman di Indonesia. Sebelumnya, dia menyebut menolak kehadiran ojek daring (Gojek) di Negeri Jiran, dan menyebut pekerjaan itu tidak cocok karena pemuda Malaysia tidak miskin seperti di Indonesia.

"Saya minta maaf atas pernyataan saya yang menyatakan Indonesia miskin. Indonesia selalu di hati saya, termasuk para penduduknya," kata Shamsubahrin dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, seperti dilansir Malay Mail, Rabu (28/8) kemarin.

Shamsubahrin mengaku, setelah video pernyataannya menyebar di dunia maya, akun media sosialnya langsung dibanjiri hujatan dan kecaman. Namun, dia menyatakan pernyataan itu dia sampaikan hanya berdasarkan pemberitaan soal perekonomian Indonesia.

"Saya mendapat sejumlah pesan yang masuk ke ponsel dari rekan-rekan di Indonesia, dan juga pengemudi Gojek. Kebetulan saya ada di dalam grup WhatsApp pengemudi Gojek dan Grab. Saya harap tidak ada demonstrasi dan hubungan negara tetap baik," tuturnya.

Pernyataan Shamsubahrin yang menyebut, Indonesia adalah negara miskin, sementara Malaysia adalah negara kaya sangat menyulut kemarahan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini dianggap merendahkan profesi mitra pengemudi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Ini negara miskin, kita negara kaya. Kalau Indonesia anak muda bagus, dia tak keluar, keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta," kata Shamsubahrin dalam video itu.

Dampak dari pernyataan Shamsubahrin membuat Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan dia dan seluruh pengemudi ojol di Indonesia sudah membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Pada surat itu tertulis tuntutan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari Shamsubahrin. Sampai berita ini dibuat, Kedubes Malaysia belum memberikan pernyataan apapun terkait hal itu. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelora Jangan Acak-acak Kader PKS

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah resmi didirikan. Namun, belum dideklarasikan.


Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Nilai SKD Jadi Penentu Hasil Seleksi CPNS

Kesempatan mengabdi kepada negara telah dibuka melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.


Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Bela Negara Tak Harus dengan Wajib Militer

Menurut Kemendikbud, aksi bela negara tidak harus dengan wajib militer (wamil).


Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Mendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Hasil Rakornas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil dan pemaparan Rakornas Indonesia Maju.


Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Soal Bom Medan, MUI Minta Jangan Komentar Sebelum Terbukti

Bom bunuh diri di Polrestabes Medan Sumatera Utara diyakini sebagai aksi jihad. Dengan demikian, pelaku dikategorikan sudah terpapar paham radikalisme.


Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Hentikan Perdebatan Salam Lintas Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau para pemimpin tidak menggunakan salam dari berbagai agama dalam satu waktu.


Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Sudah Mati Suri, KPK Tak Butuh Dewan Pengawas

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang polemik mengenai figur yang cocok menjadi Dewan Pengawas (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ada.


Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Jika Terpapar Radikalisme, ASN Bisa Dilaporkan

Maraknya isu radikalisme, utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah gerah.


Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Kukuh Minta BPJS Kelas III Disubsidi, Menkes Lobi Menkeu dan Menko PMK

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat berdoa agar iuran BPJS Kesehatan kelas III disubsidi.


Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Titik Nol Ibu Kota Negara Digagas

Di bawah Menara di Bukit Sudharmono direncanakan sebagai titik 0 calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!