Nasional
Share this on:

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

  • Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS
  • Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

JAKARTA - Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengupayakan untuk memberikan pendidikan kepada guru agar mampu mengajar dua mata pelajaran.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso menjelaskan jumlah guru sekolah negeri saat ini sebanyak 2.114.765 orang. Jumlah tersebut terdiri atas guru ASN 1.378.940 orang dan guru non ASN berjumlah 735.825 orang.

”Untuk memenuhi kebutuhan guru saat ini, kita butuh sebanyak 988.133 guru ASN,” tutur Ari saat ditemui di kantornya, kemarin.

Kekukarang guru tersebut terjadi karena pensiun, mutasi, promosi, meninggal, penambahan ruang kelas baru, dan penambahan unit sekolah baru. Kemendikbud pada tahun ini mengusulkan penambahan sekitar 100 ribu guru ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

”Dengan asumsi ada guru yang bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan dapat mengajar di tingkat kelas yang berbeda maka bisa diupayakan cukup dengan 707.324 guru PNS saja,” ungkap Ari.

Untuk pemenuhan guru tersebut diusulkan pengangkatan mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Untuk memenuhi 707 ribu guru ASN dapat terpenuhi selama tujuh tahun jika tiap tahun diadakan pengangkatan 100 ribu guru.

”Pola rekrutmen guru sesuai dengan pola yang di tentukan dan berkualitas, karena guru akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

Terkait dengan prioritas sekolah yang membutuhkan guru baru, Ari mengatakan, Kemendikbud membuat urutan atau peringkat berdasarkan kriteria seperti ketersediaan ASN, status daerah tertinggal, rasio guru dan murid, mata pelajaran prioritas, dan fiskal.

”Penentuan sekolah yang membutuhkan guru baru ditempatkan ke sekolah sesuai dengan peta perhitungan, dan dikawal agar tidak di tempatkan di luar sekolah yang membutuhkan,” ungkap Ari.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI mengatakan jika guru yang hanya mengajar satu mata pelajaran menjadi permasalahan dalam pemenuhan jumlah guru.

”Guru yang mengampu satu mata pelajaran ini membuat distribusi menjadi kaku. Dulu ada guru memiliki kompetensi pelajaran mayor dan minor,” tuturnya.

Muhadjir juga menyampaikan agar sebaiknya guru menjadi pegawai pusat. Hal itu untuk mengontrol langsung kondisi guru. ”Jadi kalau setelah pilkada selesai guru tidak kembali ke kota lagi,” ungkapnya. (lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bansos Harus Terintegrasi NIK

Bansos Harus Terintegrasi NIK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan Pemanfaatan NIK untuk Perbaikan Base data Pemberi Bantuan Sosial.


Kinerja DPR Jeblok, RUU Pertahanan Mendesak

Kinerja DPR Jeblok, RUU Pertahanan Mendesak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sudah mendesak.


315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

Sejak tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 daerah otonomi baru (DOB).


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


50 Persen ASN Belum Sarjana

50 Persen ASN Belum Sarjana

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia banyak yang mengantongi pendidikan sarjana.


Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korpri Minta Gaji PNS Dinaikkan

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020.


16 PP Bakal Direvisi demi Rektor Asing

16 PP Bakal Direvisi demi Rektor Asing

Pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait rektor impor di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk merevisi 16 peraturan pemerintah (PP).


Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ucapan agar kericuhan yang terjadi Manokwari dan Jayapura tidak terulang lagi.


Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah melakukan sejumlah pencapaian dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM).


168 ASN Koruptor Belum Dipecat

168 ASN Koruptor Belum Dipecat

Hingga 5 Agustus 2019, Kementerian Dalam Negeri belum memecat 168 aparatur sipil negara (ASN) koruptor.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!