Nasional
Share this on:

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

  • Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf
  • Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dari pembangunan SDM, penataan birokrasi, hingga membuka seluas-luasnya investasi.

"Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan," kata Jokowi dalam pidato perdananya di depan MPR, kemarin (20/10).

Prioritas pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama, membangun SDM yang pekerja keras yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jokowi akan mengundang talenta-talenta global bekerja sama. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

"Kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Selain itu, juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," jelasnya Jokowi.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harusdisederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM," kata Presiden menjelaskan.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Presiden tidak akan memberi ampun. "Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi menegaskan.

Kelima, transformasi ekonomi yang akan dikerjakan adalah transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi. (fin/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Segera Larang Vape atau Rokok Elektrik

Segera Larang Vape atau Rokok Elektrik

Kementerian Kesehatan sedang merumuskan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Temb


16,7 Juta Orang Indonesia Kena Diabetes

16,7 Juta Orang Indonesia Kena Diabetes

Menurut data International Diabetes Federation Atlas pada tahun 2017 Indonesia adalah rumah bagi 10,3 juta orang hidup dengan diabetes.


Empat Tahun Bidikmisi Kemenag Rp482,5 Miliar

Empat Tahun Bidikmisi Kemenag Rp482,5 Miliar

Kemenag telah menyalurkan Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidikmisi) Rp 482,5 miliar.


Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kemenperin Jaring 100 Formasi untuk Dosen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka kesempatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi pada tahun 2019.


Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Jokowi Tetap Ingin Pilkada Langsung

Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra.


Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan

Ambang batas nilai kelulusan atau passing grade tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2019 diturunkan dari tahun sebelumnya.


Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Draf Larangan Koruptor Nyalon Pilkada di Tangan Presiden

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Ini Syarat Pendaftaran PPG Prajabatan 2019

Kemendikbud akan melakukan seleksi ketat untuk mencari calon guru andal melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri.


Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Reformasi Birokrasi, Eselon IV Lebih Dulu Dipangkas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB.


Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Pelukan Surya Paloh ke Presiden PKS Bikin Jokowi Cemburu

Presiden Indonesia terang-terangan mengaku cemburu dengan sikap Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!