Nasional
Share this on:

Selidiki Kasus E-KTP, KPK Periksa Wakil Bendahara Golkar

  • Selidiki Kasus E-KTP, KPK Periksa Wakil Bendahara Golkar
  • Selidiki Kasus E-KTP, KPK Periksa Wakil Bendahara Golkar

JAKARTA - KPK terus berupaya mendalami indikasi merintangi penyidikan e-KTP yang menyeret politikus Partai Golkar Markus Nari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendalami indikasi merintangi penyidikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret politikus Partai Golkar Markus Nari. KPK kemarin memeriksa wakil bendahara umum Golkar Zulhendri sebagai saksi.

”Dalam hal ini terkait pencabutan BAP Miryam,” ujar Zulhendri usai diperiksa.

Zulhendri mengaku tidak tahu menahu soal konstruksi pencabutan berita acara pemeriksaan tersebut. Dia baru mengetahui hal itu dari pengacara Farhat Abbas yang merupakan koleganya.

”Saya lalu berpandangan kalau BAP itu dicabut tidak akan mempengaruhi posisi Pak Novanto. Penyidik itu tidak bodoh saya bilang (ke Farhat, Red),” ungkapnya.

Terkait percakapan dengan Farhat yang membahas tentang Setnov, Zulhendri menyatakan itu hanya kesalahpahaman. Waktu itu dia menjelaskan kepada Farhat terkait pidato Setnov di acara rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar ke-2 di Balikpapan.

”Dalam pidatonya pak Novanto menyatakan bahwa beliau clean and clear tidak terlibat kasus e-KTP,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, selain mengusut tindak pidana korupsi e-KTP, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan merintangi atau menghalangi pengusutan e-KTP.

Markus Nari ditengarai sebagai salah satu pihak yang menginginkan Miryam mencabut BAP di persidangan e-KTP pada 23 Maret lalu. KPK menyita salinan BAP Miryam di rumah mantan anggota Komisi II DPR itu. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi
Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Dewan Pimpinan MUI masih menyesalkan putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 berkaitan dengan pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab disapa Bamsoet lebih dipilih Ketua Umum Parai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon ketua DPR RI menggantikan Setya Nov


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto bakal segera rampung.


Tak Percaya Isu, PDIP Tetap Usung Anas

Tak Percaya Isu, PDIP Tetap Usung Anas

Isu mundurnya Azwar Anas dari calon wakil Gubernur Jawa Timur koalisi PKB-PDIP akibat persoalan pribadi membuat partai berlambang banteng itu gerah.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Tertipu, 1.800 Calon Jamaah Umrah Gagal Terbang

Tertipu, 1.800 Calon Jamaah Umrah Gagal Terbang

Kasus penipuan travel umrah Hannien Tour (HT) membuka fakta bahwa kejahatan umrah tidak melulu terjadi di paket umrah murah.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!