Nasional
Share this on:

Serangan Siber di Pemilu 2019

  • Serangan Siber di Pemilu 2019
  • Serangan Siber di Pemilu 2019

JAKARTA - Sejak pesta demokrasi pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004 lalu, serangan siber pada sistem Teknologi Informasi (TIK) dalam proses rekapitulasi hingga pengumuman terus mengalami peningkatan serta perluasan.

Belajar dari hal diatas tidak dipungkiri serangan bakal terjadi kembali dalam proses Pemilu 2019 yang digelar pada April mendatang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (27/03) kemarin.

"Serangan Siber merupakan serangan yang spectrum dan dampaknya luas bahkan bisa melumpuhkan suatu bangsa. Sejak Pemilu 2004, serangan siber kerap kali mewarnai pelaksanaan Pemilu, tak terkecuali dengan Pemilu 2019 ini. Oleh karenanya kita harus bisa antisipasi hal ini," kata Djoko.

Ia merinci, serangan pertama yang perlu diantisipasi adalah hack atau peretasan. Hack adalah serangan yang bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam Pemilu. Banyak cara yang dilakukan para Hacker/peretas, seperti dengan meretas web penyelenggara pemilu.

Tren yang pertama adalah Hack, biasanya dilakukan dengan meng-hack web KPU atau penyelenggara Pemilu. "Misalnya dengan mengganti halaman utamanya dan lain sebagainya," kata Djoko.

Ada juga leak. Ini adalah serangan yang berkaitan dengan pembocoran informasi. "Leak ini serangan yang targetingnya peserta pemilu atau peserta kampanye dengan menargetkan data peserta yang bersifat privat untuk dicuri dan dimanfaatkan untuk pihak tertentu," ungkap Djoko.

Dan yang terakhir adalah amplify. Amplify adalah serangan untuk memviralkan informasi. Dikatakan Djoko, serangan ini digunakan untuk menyerang peserta Pemilu atau yang mengarah pada kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan bukti kekuarangan atau keburukan.

Djoko mengungkapkan, untuk menghadapi tiga serangan tersebut, BSSN memiliki tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu penguatan keamanan aplikasi penyelenggara Pemilu, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi KPU dan edukasi dan literasi kepada pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid pastikan serangan siber terhadap sistem teknologi informasi KPU tidak akan memengaruhi hasil Pemilu 2019. Pasalnya, proses rekapitulasi suara nanti akan dilakukan secara manual bukan secara komputerisasi.

"Serangan terhadap sistem IT KPU itu tidak akan mengubah apapun hasil dari Pemilu. Karena, hasil Pemilu itu di tempatkan melalui proses rekapitulasi secara manual, itu yang paling penting sebenarnya, bukan soal serangan ke KPU nya itu enggak ngaruh apa-apa," kata Pramono

Meski begitu, KPU tetap melakukan langkah antisipasi terhadap serangan siber di Pemilu 2019. Salah satunya, jelas Pramono, dengan meningkatkan pengamanan pada sistem IT KPU.

"Selama ini dari sisi kapasitasnya sudah kita tingkatkan, storagenya, lalu pengamanannya. Kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kominfo, BSSN dengan pihak-pihak lain. Kita terus berkerjasama untuk mengantisipasi dan bagaimana penanganan cepat jika serangan itu terjadi," ungkapnya. (khf/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

Jumlah penduduk miskin Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang, atau menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 201


Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Evaluasi Pemilu Harus Menyeluruh

Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahun mendatang harus dipersiapkan lebih baik.


Dicari Menteri yang Jago Eksekusi

Dicari Menteri yang Jago Eksekusi

Presiden Joko Widodo diminta mencari menteri yang mampu merealisasikan janji politik pada kabinet 2019-2024 mendatang.


Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan

Bocoran Kabinet Jokowi, Ada Figur Muda, Orang Lama Banyak Dipertahankan

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri untuk kabinet periode 2019-2024 mendatang.


Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Dua Komisionernya Dicopot, KPU Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berkaca diri pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Jangan Sandera Presiden, Publik Harus Dilibatkan dalam Penentuan Kabinet

Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan segera menyusun menteri kabinet periode 2019-2024.


Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Evi dan Ilham Tetap Komisioner KPU

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan dua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dicopot dari j


Dua Paket Pimpinan MPR Opsi Paling Ideal

Dua Paket Pimpinan MPR Opsi Paling Ideal

Diperkirakan akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan berkompetisi untuk mengisi jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024.


Serangan Jantung, Seorang Jamaah Wafat Dalam Pesawat

Serangan Jantung, Seorang Jamaah Wafat Dalam Pesawat

Seorang jamaah haji Indonesia asal Embarkasi Solo (SOC) 2 dilaporkan meninggal dunia di dalam pesawat saat menuju ke Tanah Suci, kemarin (8/7).


Amerika Serikat Berencana Lakukan Serangan Balasan

Amerika Serikat Berencana Lakukan Serangan Balasan

Amerika Serikat mengirim sebuah pesan kepada Iran.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!