Nasional
Share this on:

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

  • Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI
  • Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

JAKARTA - Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal. Meskipun pemeriksaan produk bisa dilakukan oleh Badan Penyelenggaran Produk Jaminan Halal (BPJPH) dan lembaga penjamin halal lainnya, tampa fatwa MUI, sertifikat tidak bisa dikeluarkan.

Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam mengungkapkan bahwa posisi BPJPH bukan untuk menggantikan peran MUI sepenuhnya. “Antara BPJPH dan MUI itu satu kesatuan,” katanya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin.

Nur Syam menjelaskan, BPJPH berfungsi untuk menerima dan mengkoordinir pendaftaran dan pengajuan produk halal dari berbagai perusahaan. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi BPJPH akan melakukan pengecekan produk di berbagai lembaga pemeriksan halal (LPH).

“LPH itu punya pemerintah , bisa juga lewat lembaga lain dibawah naungan ormas atau perguruan tinggi,” katanya.

Hasil pemeriksaan produk dari LPH dikirim kembali ke BPJPH untuk kemudian diteruskan kepada MUI untuk dibuatkan fatwa halal. Dalam UU 33 nomor 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran MUI disini adalah mutlak.

“MUI adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan kajian dan diskusi lalu mengeluarkan fatwa halal,” ungkap Nur Syam.

Fatwa halal kemudian diteruskan kembali ke BPJPH yang kemudian menerbitkan sertifikat dan label halal untuk produk tersebut. Tanpa fatwa MUI, produk tidak akan pernah memiliki label halal.

Nur Syam optimistis sistem yang baru ini nantinya dapat memacu penelitian-penelitian tentang kompisisi kehalalan produk obat, kosmetik, maupun makanan. Kemenag berharap Perguruan-Perguruan Tinggi yang menjadi pelopor dalam penelitian halal.

“Nanti ada banyak pilihan substitusi bagi produk-produk yang belum halal,” papar mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Mengenai vaksin MR, Nur Syam menyatakan tidak bisa berkomentar lebih banyak. Menurutnya penerapan UU 33 masih dalam proses. Tidak serta merta semua produk harus halal saat ini juga. Jika belum ada subsitusi untuk sebuah produk yang halal, maka yang dipakai adalah prinsip kedaruratan.

“Saya rasa sampai batas waktu tertentu, aspek kedaruratan masih berlaku,” katanya.

Sementara itu, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Elizabeth Jane Supardi mendelegasikan sepenuhnya pada produsen obat atau makanan untuk menjalin kontak dengan lembaga penjamin halal.

“Sebelumnya dengan MUI tapi sekarang dengan Kemenag,” katanya lagi.

Elizabeth menjelaskan Kemenkes tidak punya kewenangan dalam proses sertifikasi halal. Kerjasama dengan MUI hanya sebatas membantu mengingatkan tugas dan tanggung jawab orang tua dari sisi agama. Termasuk urusan vaksin Measles Rubella (MR).

“Kita serahkan pada PT. BioFarma untuk memproses dengan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kemenag,” pungkasnya. (tau/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota Harus Siaga Bencana

Kota-kota di Indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Utamanya bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami.


Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Mogok Guru Honorer Makin Meluas, Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi mogok kerja guru honorer di daerah semakin membesar.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.


Pembubaran Parpol Lewat MK

Pembubaran Parpol Lewat MK

Arah penyidikan dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau 1 yang bisa menyeret Partai Golkar sebagai tersangka bisa berbuntut panjang.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.


Vaksin MR Haram tapi Diperbolehkan

Vaksin MR Haram tapi Diperbolehkan

Setelah menggelar rapat selama dua jam, tadi malam pukul 22.00 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait vaksin measles-rubella (MR).


KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

KPK Tetap Koordinator Pencegahan Korupsi

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi.


Gagal Jadi Cawapres 2019, AHY Siap untuk Pilpres 2024

Gagal Jadi Cawapres 2019, AHY Siap untuk Pilpres 2024

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus menahan kecewa.


Luna Maya dan Cut Tary Tetap Tersangka

Luna Maya dan Cut Tary Tetap Tersangka

Kasus video porno yang melibatkan Ariel NOAH, Luna Maya, dan Cut Tary kembali mencuat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!