Nasional
Share this on:

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

  • Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI
  • Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

JAKARTA - Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal. Meskipun pemeriksaan produk bisa dilakukan oleh Badan Penyelenggaran Produk Jaminan Halal (BPJPH) dan lembaga penjamin halal lainnya, tampa fatwa MUI, sertifikat tidak bisa dikeluarkan.

Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam mengungkapkan bahwa posisi BPJPH bukan untuk menggantikan peran MUI sepenuhnya. “Antara BPJPH dan MUI itu satu kesatuan,” katanya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin.

Nur Syam menjelaskan, BPJPH berfungsi untuk menerima dan mengkoordinir pendaftaran dan pengajuan produk halal dari berbagai perusahaan. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi BPJPH akan melakukan pengecekan produk di berbagai lembaga pemeriksan halal (LPH).

“LPH itu punya pemerintah , bisa juga lewat lembaga lain dibawah naungan ormas atau perguruan tinggi,” katanya.

Hasil pemeriksaan produk dari LPH dikirim kembali ke BPJPH untuk kemudian diteruskan kepada MUI untuk dibuatkan fatwa halal. Dalam UU 33 nomor 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran MUI disini adalah mutlak.

“MUI adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan kajian dan diskusi lalu mengeluarkan fatwa halal,” ungkap Nur Syam.

Fatwa halal kemudian diteruskan kembali ke BPJPH yang kemudian menerbitkan sertifikat dan label halal untuk produk tersebut. Tanpa fatwa MUI, produk tidak akan pernah memiliki label halal.

Nur Syam optimistis sistem yang baru ini nantinya dapat memacu penelitian-penelitian tentang kompisisi kehalalan produk obat, kosmetik, maupun makanan. Kemenag berharap Perguruan-Perguruan Tinggi yang menjadi pelopor dalam penelitian halal.

“Nanti ada banyak pilihan substitusi bagi produk-produk yang belum halal,” papar mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Mengenai vaksin MR, Nur Syam menyatakan tidak bisa berkomentar lebih banyak. Menurutnya penerapan UU 33 masih dalam proses. Tidak serta merta semua produk harus halal saat ini juga. Jika belum ada subsitusi untuk sebuah produk yang halal, maka yang dipakai adalah prinsip kedaruratan.

“Saya rasa sampai batas waktu tertentu, aspek kedaruratan masih berlaku,” katanya.

Sementara itu, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Elizabeth Jane Supardi mendelegasikan sepenuhnya pada produsen obat atau makanan untuk menjalin kontak dengan lembaga penjamin halal.

“Sebelumnya dengan MUI tapi sekarang dengan Kemenag,” katanya lagi.

Elizabeth menjelaskan Kemenkes tidak punya kewenangan dalam proses sertifikasi halal. Kerjasama dengan MUI hanya sebatas membantu mengingatkan tugas dan tanggung jawab orang tua dari sisi agama. Termasuk urusan vaksin Measles Rubella (MR).

“Kita serahkan pada PT. BioFarma untuk memproses dengan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kemenag,” pungkasnya. (tau/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

Sebelum Jadi Mitra BPJS Kesehatan, Rumah Sakit harus Terakreditasi

Mulai bulan ini, bagi rumah sakit yang akan bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan harus miliki terakreditasi.


Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa di Taiwan

Kabar mengejutkan datang dari Taiwan. Sekitar 300 mahasiswa yang mengikuti kuliah sambil magang di sana, ternyata harus menjalankan kewajiban kerja paksa.


Batas Usia Pernikahan Harus Lihat Keadilan Gender

Batas Usia Pernikahan Harus Lihat Keadilan Gender

Batas bawah usia pernikahan masih menjadi perhatian. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan jika batas usia menikah harus diervisi.


MUI Sebut Poligami Adalah Syariat Islam

MUI Sebut Poligami Adalah Syariat Islam

Pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i bahwa poligami bukan ajaran Islam memantik reaksi Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Orang Sakit Sulit Gunakan Hak Pilih

Setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan tahap kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih tidak di tempat asalnya.


Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Selesaikan dengan UU Pers, Bukan Pidana

Produk-produk jurnalistik yang bermasalah harus diselesaikan sesuai mekanisme Undang-Undang (UU) Pers.


Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Ingat, Guru Harus Bekerja 40 Jam Per Minggunya

Guru harus bekerja minimal 40 jam setiap minggu, jika tidak ingin tunjangan profesi guru (TPG)-nya dipotong.


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


Baiq Nuril Resmi Dilindungi LPSK

Baiq Nuril Resmi Dilindungi LPSK

Perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus berani buka suara.


Pemeringkatan Peserta Seleksi CPNS Tetap Perhatikan Nilai Ambang Batas

Pemeringkatan Peserta Seleksi CPNS Tetap Perhatikan Nilai Ambang Batas

Rumusan kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) akan menggunakan pemeringkatan atau ranking.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!