Nasional
Share this on:

Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

  • Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI
  • Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat MUI

JAKARTA - Kemenag menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memegang peranan yang sangat vital sertifikasi halal. Meskipun pemeriksaan produk bisa dilakukan oleh Badan Penyelenggaran Produk Jaminan Halal (BPJPH) dan lembaga penjamin halal lainnya, tampa fatwa MUI, sertifikat tidak bisa dikeluarkan.

Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam mengungkapkan bahwa posisi BPJPH bukan untuk menggantikan peran MUI sepenuhnya. “Antara BPJPH dan MUI itu satu kesatuan,” katanya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin.

Nur Syam menjelaskan, BPJPH berfungsi untuk menerima dan mengkoordinir pendaftaran dan pengajuan produk halal dari berbagai perusahaan. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi BPJPH akan melakukan pengecekan produk di berbagai lembaga pemeriksan halal (LPH).

“LPH itu punya pemerintah , bisa juga lewat lembaga lain dibawah naungan ormas atau perguruan tinggi,” katanya.

Hasil pemeriksaan produk dari LPH dikirim kembali ke BPJPH untuk kemudian diteruskan kepada MUI untuk dibuatkan fatwa halal. Dalam UU 33 nomor 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran MUI disini adalah mutlak.

“MUI adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya pemerintah untuk melakukan kajian dan diskusi lalu mengeluarkan fatwa halal,” ungkap Nur Syam.

Fatwa halal kemudian diteruskan kembali ke BPJPH yang kemudian menerbitkan sertifikat dan label halal untuk produk tersebut. Tanpa fatwa MUI, produk tidak akan pernah memiliki label halal.

Nur Syam optimistis sistem yang baru ini nantinya dapat memacu penelitian-penelitian tentang kompisisi kehalalan produk obat, kosmetik, maupun makanan. Kemenag berharap Perguruan-Perguruan Tinggi yang menjadi pelopor dalam penelitian halal.

“Nanti ada banyak pilihan substitusi bagi produk-produk yang belum halal,” papar mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Mengenai vaksin MR, Nur Syam menyatakan tidak bisa berkomentar lebih banyak. Menurutnya penerapan UU 33 masih dalam proses. Tidak serta merta semua produk harus halal saat ini juga. Jika belum ada subsitusi untuk sebuah produk yang halal, maka yang dipakai adalah prinsip kedaruratan.

“Saya rasa sampai batas waktu tertentu, aspek kedaruratan masih berlaku,” katanya.

Sementara itu, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Elizabeth Jane Supardi mendelegasikan sepenuhnya pada produsen obat atau makanan untuk menjalin kontak dengan lembaga penjamin halal.

“Sebelumnya dengan MUI tapi sekarang dengan Kemenag,” katanya lagi.

Elizabeth menjelaskan Kemenkes tidak punya kewenangan dalam proses sertifikasi halal. Kerjasama dengan MUI hanya sebatas membantu mengingatkan tugas dan tanggung jawab orang tua dari sisi agama. Termasuk urusan vaksin Measles Rubella (MR).

“Kita serahkan pada PT. BioFarma untuk memproses dengan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kemenag,” pungkasnya. (tau/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

MUI Berharap Urusan Diplomasi Ditangani Kemenlu

Kunjungan Yahya Cholil Staquf, yang notabene anggota Wantimpres Presiden Joko Widodo, ke Israel terus menjadi sorotan.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Kemenag rencananya mulai umumkan nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua kemarin (11/5).


Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muri


PK Ditolak, Ahok Harus Jalani Sisa Hukuman

PK Ditolak, Ahok Harus Jalani Sisa Hukuman

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


Bukti Cukup, Cakada Tetap Tersangka

Bukti Cukup, Cakada Tetap Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bersikap tegas terhadap para calon kepala daerah (cakada) yang disinyalir tersangkut kasus rasuah.


Data Orang Miskin Harus Selalu Update

Data Orang Miskin Harus Selalu Update

Sejumlah program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin digulirkan pemerintah.


KPK Masih Bidik Cakada

KPK Masih Bidik Cakada

Sebagian peserta pilkada serentak harus menelan pil pahit.


Penyidik Polri Datangi Rumah Novel

Penyidik Polri Datangi Rumah Novel

Belum genap sepekan berada di tanah air, Novel Baswedan sudah harus berurusan dengan penyidik Polda Metro Jaya.


MUI Tidak Ingin Penganiayaan Ulama Terulang

MUI Tidak Ingin Penganiayaan Ulama Terulang

Aksi teror berupa penganiayaan kepada sejumlah ulama di beberapa daerah membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikap.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!