Nasional
Share this on:

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

  • Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi
  • Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

JAKARTA - Komisi Pemberasntasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya, kemarin. Kabar itu guna menegaskan informasi tentang penyidikan baru kasus e-KTP yang dilakukan KPK sejak akhir Oktober lalu.

”Proses pemeriksaan saksi telah dilakukan, dengan unsur anggota DPR, swasta, dan pejabat atau pegawai kementerian,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK.

Sebelumnya, Setnov menyandang status tersangka KPK pertama kali pada 17 Juli lalu. Namun, status itu dibatalkan oleh hakim Cepi Iskandar pada 29 September.

Saut menjelaskan, penetapan kembali Setnov sebagai tersangka merupakan hasil gelar perkara yang dihadiri oleh pimpinan KPK, tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada 31 Oktober lalu. Itu dilakukan setelah KPK meyakini adanya alat bukti dan keterangan yang relevan dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak 5 Oktober.

Dia juga menegaskan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formil pemenuhan hak tersangka sudah dikirimkan ke Setnov pada 3 November lalu. Surat tersebut dikirimkan ke rumah orang nomor satu di parlemen itu di alamat Jalan Wijaya 13 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

”Sore hari Jumat (dikirim SPDP ke rumah Setnov, Red),” imbuhnya.

Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta kasus pemalsuan surat dihentikan, Saut menilai ucapan presiden tersebut membuktikan bahwa mantan wali kota Solo itu memiliki pemikiran yang sejalan dengan KPK.

”Pemerintah dengan nawacitanya sudah jelas, disitu sudah tercermin bahwa bagaimana pemerintah membangun integritas bangsa Indonesia dengan antikorupsi,” ucapnya.

Saut tetap akan menghadapi langkah hukum Setnov itu dengan argumen hukum pula. Karena itu, dia siap membuktikan bila prosedur penerbitan surat pencegahan terhadap Setnov yang tengah diusut Bareskrim Polri tersebut sudah sesuai ketentuan. ”Kalau bicara pidana, perdata atau tindak pidana korupsi yang paling utama hukum-hukum pembuktiannya,” imbuhnya.

Terpisah, kuasa hukum Setnov, Frederich Yunadi langsung mendatangi gedung Bareskrim Polri setelah mendapat informasi penetapan tersangka Setnov secara resmi. Dia ingin merealisasikan janjinya yang akan melaporkan KPK dengan pasal pasal 414 KUHP jo 421 KUHP jo pasal 23 UU 31/1999 karena nekat menetapkan kliennya sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

”Kami juga akan melakukan upaya manuver politik karena adanya upaya pengerdilan terhadap Partai Golkar,” ujarnya. Pihaknya juga berencana kembali mengajukan praperadilan untuk melawan penetapan tersangka itu.

”Sebagaimana saya sampaikan pada media sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan sprindik atau SPDP baru dengan kasus yang sama, kami akan mengambil langka hukum.”

Menurut Yunadi, dirinya juga mencatat ada tujuh laporan pelanggaran yang disangkakan kepada pimpinan KPK. Namun, dia tidak mau merinci pelanggaran atau pasal apa yang terkait itu. ”Nanti satu per satu akan terungkap. Tunggu proses hukum saja,” ujarnya. Yunadi juga mengaku belum menerima SPDP terkait kliennya.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto saat ditemui seusai upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata menuturkan jika Bareskrim hingga kemarin pagi (10/11) sudah enam saksi yang dipanggil. Polisi juga sudah memanggil saksi ahli. ”Ada lagi. Dijadwalkan beberapa,” ucapnya.

Ketika ditanya kapan akan memanggil Agus dan Saut, dia menuturkan hal itu masih lama. Sebab terlapor akan dipanggil setelah saksi dianggap cukup. ”Kita mulai dari saksi. SPDP hanya memberi tahu mulai penyidikan. Belum bisa menentukan status tersangka. Masih lama,” bebernya.

Setyo juga mengatakan jika dalam laporan memang ada dua nama, hanya Agus dan Saut. Namun dalam laporan juga tertuliskan “dkk”. “Jadi belum tentu beliau saja,” bebernya. Namun Setyo meminta untuk tidak berandai-andai. ”Biar penyidik melakukan penyidikan,” imbuhnya. (byu/tyo/bay/lyn/jpnn)


Berita Sebelumnya

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti
Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Berita Sejenis

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Sebentar Lagi Beras Impor 500 Ribu Ton Datang

Impor beras yang dibuka pemerintah untuk stabilkan harga dan menambah stok tidak bisa selesai dalam waktu dekat.


Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab disapa Bamsoet lebih dipilih Ketua Umum Parai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon ketua DPR RI menggantikan Setya Nov


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto bakal segera rampung.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


2018, Istana Bebas Banjir

2018, Istana Bebas Banjir

Mulai 2018, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tidak perlu lagi khawatir kebanjiran.


Dijenguk Anak-Istri, Setnov Dibawakan Bihun Bebek

Dijenguk Anak-Istri, Setnov Dibawakan Bihun Bebek

Di dalam ruang tahanan KPK, Setya Novanto (Setnov) tetap mendapat dukungan moril dari keluarga.


Setnov Ganti Serang KPK

Setnov Ganti Serang KPK

Kubu Setya Novanto (Setnov) terus mencari celah agar bisa lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Hari Ini Disidang, Respon Setnov Cukup Baik

Hari Ini Disidang, Respon Setnov Cukup Baik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyiapkan sesuatu yang spesial untuk menghadapi sidang lanjutan Setya Novanto (Setnov) hari ini (20/12).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!