Nasional
Share this on:

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

  • Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi
  • Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

JAKARTA - Komisi Pemberasntasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya, kemarin. Kabar itu guna menegaskan informasi tentang penyidikan baru kasus e-KTP yang dilakukan KPK sejak akhir Oktober lalu.

”Proses pemeriksaan saksi telah dilakukan, dengan unsur anggota DPR, swasta, dan pejabat atau pegawai kementerian,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK.

Sebelumnya, Setnov menyandang status tersangka KPK pertama kali pada 17 Juli lalu. Namun, status itu dibatalkan oleh hakim Cepi Iskandar pada 29 September.

Saut menjelaskan, penetapan kembali Setnov sebagai tersangka merupakan hasil gelar perkara yang dihadiri oleh pimpinan KPK, tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada 31 Oktober lalu. Itu dilakukan setelah KPK meyakini adanya alat bukti dan keterangan yang relevan dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak 5 Oktober.

Dia juga menegaskan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai syarat formil pemenuhan hak tersangka sudah dikirimkan ke Setnov pada 3 November lalu. Surat tersebut dikirimkan ke rumah orang nomor satu di parlemen itu di alamat Jalan Wijaya 13 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

”Sore hari Jumat (dikirim SPDP ke rumah Setnov, Red),” imbuhnya.

Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta kasus pemalsuan surat dihentikan, Saut menilai ucapan presiden tersebut membuktikan bahwa mantan wali kota Solo itu memiliki pemikiran yang sejalan dengan KPK.

”Pemerintah dengan nawacitanya sudah jelas, disitu sudah tercermin bahwa bagaimana pemerintah membangun integritas bangsa Indonesia dengan antikorupsi,” ucapnya.

Saut tetap akan menghadapi langkah hukum Setnov itu dengan argumen hukum pula. Karena itu, dia siap membuktikan bila prosedur penerbitan surat pencegahan terhadap Setnov yang tengah diusut Bareskrim Polri tersebut sudah sesuai ketentuan. ”Kalau bicara pidana, perdata atau tindak pidana korupsi yang paling utama hukum-hukum pembuktiannya,” imbuhnya.

Terpisah, kuasa hukum Setnov, Frederich Yunadi langsung mendatangi gedung Bareskrim Polri setelah mendapat informasi penetapan tersangka Setnov secara resmi. Dia ingin merealisasikan janjinya yang akan melaporkan KPK dengan pasal pasal 414 KUHP jo 421 KUHP jo pasal 23 UU 31/1999 karena nekat menetapkan kliennya sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

”Kami juga akan melakukan upaya manuver politik karena adanya upaya pengerdilan terhadap Partai Golkar,” ujarnya. Pihaknya juga berencana kembali mengajukan praperadilan untuk melawan penetapan tersangka itu.

”Sebagaimana saya sampaikan pada media sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan sprindik atau SPDP baru dengan kasus yang sama, kami akan mengambil langka hukum.”

Menurut Yunadi, dirinya juga mencatat ada tujuh laporan pelanggaran yang disangkakan kepada pimpinan KPK. Namun, dia tidak mau merinci pelanggaran atau pasal apa yang terkait itu. ”Nanti satu per satu akan terungkap. Tunggu proses hukum saja,” ujarnya. Yunadi juga mengaku belum menerima SPDP terkait kliennya.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto saat ditemui seusai upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata menuturkan jika Bareskrim hingga kemarin pagi (10/11) sudah enam saksi yang dipanggil. Polisi juga sudah memanggil saksi ahli. ”Ada lagi. Dijadwalkan beberapa,” ucapnya.

Ketika ditanya kapan akan memanggil Agus dan Saut, dia menuturkan hal itu masih lama. Sebab terlapor akan dipanggil setelah saksi dianggap cukup. ”Kita mulai dari saksi. SPDP hanya memberi tahu mulai penyidikan. Belum bisa menentukan status tersangka. Masih lama,” bebernya.

Setyo juga mengatakan jika dalam laporan memang ada dua nama, hanya Agus dan Saut. Namun dalam laporan juga tertuliskan “dkk”. “Jadi belum tentu beliau saja,” bebernya. Namun Setyo meminta untuk tidak berandai-andai. ”Biar penyidik melakukan penyidikan,” imbuhnya. (byu/tyo/bay/lyn/jpnn)

Berita Sebelumnya

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti
Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Berita Sejenis

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Angkut Durian 2 Ton, Penumpang Sriwijaya Air Turun Lagi

Angkut Durian 2 Ton, Penumpang Sriwijaya Air Turun Lagi

Keberangkatan pesawat Sriwijaya Air rute Bengkulu–Jakarta harus tertunda kemarin (6/11).


Demo Lagi, Ini Lima Tuntutan Massa Bela Tauhid

Demo Lagi, Ini Lima Tuntutan Massa Bela Tauhid

Sekelompok masa kembali menggelar aksi bela bendera tauhid di sekitaran tugu Monas kemarin (2/11).


Bagian Kotak Hitam Lion Air Akan Diteliti di Indonesia

Bagian Kotak Hitam Lion Air Akan Diteliti di Indonesia

Penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 sebentar lagi akan terungkap.


Oknum Polisi dan Pembakar Polsek Diperiksa

Oknum Polisi dan Pembakar Polsek Diperiksa

Kematian seorang tersangka narkoba yang menyulut pembakaran Polsen Bendahara, Aceh Tamiang, Aceh diselidiki.


MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

MA Batalkan Tiga Peraturan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).


Banyak Instansi Belum Umumkan Kelulusan

Banyak Instansi Belum Umumkan Kelulusan

Sesuai jadwal yang ditetapkan, batas akhir pengumuman kelulusan seleksi administrasi rekrutmen CPNS baru kemarin (21/10).


Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!