Nasional
Share this on:

Setnov Ganti Serang KPK

  • Setnov Ganti Serang KPK
  • Setnov Ganti Serang KPK

Terdakwa perkara e-KTP Setya Novanto (Chandra Satwika/Jawa Pos)

JAKARTA - Kubu Setya Novanto (Setnov) terus mencari celah agar bisa lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin, mereka meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membatalkan atau tidak menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Permintaan itu disampaikan melalui nota keberatan (eksepsi).

Keberatan tersebut dapat menghambat upaya penuntutan mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu. Sebab, bila majelis hakim menerima eksepsi, Setnov bisa saja bebas dari tahanan KPK. Itu menyusul kewenangan penahanan menjadi milik hakim. Pun, sidang dugaan mega korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) itu bisa tidak dilanjutkan untuk sementara atau terjadi putusan sela.

Eksepsi yang dibacakan tim penasehat hukum (PH) Setnov itu secara umum menganggap surat dakwaan jaksa KPK tidak memenuhi syarat formil dan materil seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Pasal-pasal itu mengisyaratkan agar surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan.

”Surat dakwaan dibuat berdasarkan berkas perkara penyidikan yang tidak sah,” kata pengacara Setnov, Maqdir Ismail.

Pendapat Maqdir itu berdasar pada putusan gugatan praperadilan Setnov oleh hakim Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 29 September lalu. Dalam putusannya, Cepi membatalkan penetapan tersangka Setnov.

Kubu Setnov juga menyoalkan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Menurut mereka, kerugian itu tidak nyata dan tidak pasti. Sebab, ada perbedaan nilai kerugian dari 3 dakwaan (Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong serta Setnov) yang dibuat jaksa KPK. Padahal, kasus yang didakwa sama. Maqdir cs melakukan penghitungan sendiri perbedaan itu.

Di dakwaan Irman dan Sugiharto, misalnya, tim Setnov mencatat bahwa nilai kerugian yang diduga diterima para peserta sebesar Rp1,327 triliun. Kemudian di dakwaan Andi Narogong nilainya Rp1,177 triliun. Sedangkan di surat dakwaan Setnov terhitung sebanyak Rp1,303 triliun.

”Terdapat ketidak konsistenan dan selisih nilai yang nyata diterima oleh peserta penerima,” ungkapnya.

Indikator penilaian tidak cermat tersebut juga merujuk pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang berbeda dalam 3 dakwaan. Menurut Maqdir dkk, dalam berkas perkara e-KTP yang dipecah (splitsing) seharusnya memiliki kesamaan tempat (locus delicti), waktu (tempus delicti), pasal yang didakwakan serta uraian materil perkara.

Maqdir menyebut, rentang waktu kejadian pidana terdakwa Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong dalam surat dakwaan mereka terjadi November 2009 hingga Mei 2015. Sedangkan, waktu kejadian di dakwaan Setnov terjadi pada November 2009 sampai Desember 2013.

”Dengan demikian, surat dakwaan (Setnov) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,” ucapnya.

Tidak hanya itu, mereka juga menyisipkan polemik nama-nama politisi DPR yang hilang dalam eksepsi sebanyak 61 halaman tersebut. Raibnya nama-nama terduga penerima aliran dana proyek e-KTP itu dianggap sebagai akibat dari ketidakcermatan, ketidakjelasan dan kurang telitinya jaksa KPK dalam menyusun dakwaan.

”Ada 18 perbedaan (penerima),” terang Firman Wijaya, tim PH Setnov lainnya. Nama-nama politisi itu dipersoalkan kubu Setnov setelah pembacaan dakwaan dilakukan Rabu (13/12) pekan lalu. Nama politisi yang hilang antara lain, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Olly Dondokambey, Anas Urbaningrum dan Agun Gunandjar Sudarsa.

Hal lain yang dipersoalkan adalah duit USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille seharga USD 135 ribu yang disebut jaksa KPK merupakan bagian dari indikasi korupsi yang diterima Setnov. Menurut kubu Setnov, “hadiah” dari Anang Sugiana Sudihardjo, Johannes Marliem dan Andi Narogong itu tidak diterima Setnov melalui melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Sebab, baik Made Oka dan Irvanto tidak pernah mengakui tuduhan itu dalam berita acara di perisidangan maupun di penyidikan. ”Itu (uang ke Oka dan Irvanto) adalah transaksi jual beli saham perusahaan antara Made Oka Masagung dengan Anang Sugiana Sudihardjo dengan nilai USD 3 juta,” sebut tim kuasa Setnov lain dalam eksepsi kemarin.

Nah, dari uraian tersebut, kubu Setnov menilai surat dakwaan bernomor 88/24/12/2017 tertanggal 6 Desember 2017 itu harus batal demi hukum. Sebab, surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materil, yakni harus cermat, jelas dan lengkap.

”Surat dakwaan itu harus memuat semua unsur tindak pidana yang dilakukan,” imbuhnya.

Bagaimana tanggapan KPK terkait eksepsi tim penasehat hukum Setnov? Jaksa KPK Abdul Basir mengatakan beberapa poin eksepsi itu Setnov sejatinya sudah menyentuh materi pokok perkara. Misal, soal duit USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille.

”Ada beberapa yang sebenarnya masuk materi pokok perkara. Intinya dakwaan itu disusun berdasarkan hasil dari proses penyidikan ya.”

Basir berjanji bakal menanggapi eksepsi itu sesuai jadwal yang ditentukan hakim. Yakni pada Kamis (28/12) pekan depan. Dalam tanggapan itu, pihaknya tetap akan proporsional dan tidak mau terlalu jauh masuk dalam materi pokok perkara.

”Nanti kami jelaskan dalam tanggapan minggu depan,” ucap jaksa penggemar olahraga badminton itu.

KPK juga tidak mau berandai-andai terkait apa yang akan diputuskan hakim soal eksepsi tersebut. Yang jelas, lembaga superbodi itu sudah memiliki strategi menghalau serangan Setnov.

”Mengenai pertanyaan hakim nanti kami lihat hasilnya. Kami tidak mau berandai-andai,” imbuh dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, seharusnya materi eksepsi sudah dipahami oleh kubu Setnov. Menurut dia, tidak tepat bila materi duit sejumlah USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille dimasukan dalam eksepsi. Sebab, materi itu jelas-jelas bagian dari pokok perkara yang akan dibuktikan melalui rangkaian persidangan.

”Dakwaan yang digunakan untuk terdakwa SN (Setnov) tentu dakwaan SN (Setnov). Karena itu lah yang akan dibuktikan nantinya. Perbuatan Irman, Sugiharto dan Andi Narogong juga kan berbeda dengan perbuatan SN (Setnov),” tegas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Setnov Akui Perintah Eni

Setnov Akui Perintah Eni

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya membuka keterlibatannya terkait dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan demi larangan yang seakan-akan diamini Polri untuk menggelar deklarasi 2019 ganti presiden berdampak buruk pada nama Polri.


Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Ganti dengan Tagar #2019PrabowoPresiden

Partai Gerindra tidak ingin berlarut-larut dengan polemik gerakan #2019GantiPresiden.


Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 coba diurai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Aksi Tagar Tidak Termasuk Kampanye

Aksi Tagar Tidak Termasuk Kampanye

Kericuhan akibat deklarasi ganti presiden di beberapa daerah memang tidak diatur oleh regulasi. Baik UU Pemilu maupun Peraturan KPU.


Idrus Jangan Tiru Setnov

Idrus Jangan Tiru Setnov

Pengusutan dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!