Nasional
Share this on:

Setnov Mulai Akui Alat Bukti

  • Setnov Mulai Akui Alat Bukti
  • Setnov Mulai Akui Alat Bukti

Setya Novanto. (Ridwan/JawaPos.com)

JAKARTA - Mantan ketua DPR Setya Novanto mendadak berubah. Dia sedikit mulai sedikit mulai mengakui sejumlah bukti keterlibatannya dalam mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satunya terkait rekaman percakapan dirinya dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Johannes Marliem saat proyek e-KTP bergulir.

Dalam sidang kemarin (26/2), Setnov mengatakan, suara dalam percakapan yang diputar jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang Kamis (22/2) lalu merupakan suaranya sendiri. Percakapan itu dilakukan saat sarapan di rumah Setnov. "Bahwa betul itu suara saya dengan Marliem dan Andi (Narogong)," aku Setnov di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Di sidang pekan lalu, Setnov belum memberikan tanggapan soal rekaman tersebut. Rekaman itu membahas tentang resiko bila Setnov berurusan dengan KPK. "Laporan (isi rekaman) itu sudah saya laporkan 24 Januari ke penyidik," terangnya.

Rekaman percakapan antara Marliem (pengusaha Biomorf Lone Indonesia yang tewas di Amerika Serikat), Andi Narogong, dan Setnov itu mengungkapkan bahwa mantan ketua umum Partai Golkar tersebut pernah membicarakan perihal duit Rp20 miliar bila berurusan dengan KPK.

"Itu lawannya Andi, Andi juga. PNRI dia juga, itu dia juga. Waduh, gua bilangin kali ini jangan sampai kebobolan, nama gua dipakai ke sana sini," kata Setnov dalam rekaman percakapan tersebut. "Ongkos gua ntar lebih mahal lagi. Giliran gua dikejar sama KPK, ongkos gua Rp20 miliar. Kalau gua dikejar sama KPK, ongkos gua Rp20 miliar," imbuh dia.

Sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, sebenarnya masih ada bukti rekaman lain antara Setnov, Andi, dan Marliem yang belum dibeberkan jaksa. Itu terkait dengan fee proyek e-KTP untuk Setnov yang disalurkan melalui Made Oka Masagung.

"Dia sudah mengakui juga (penyaluran fee lewat Made Oka)," ungkap sumber tersebut.

Hanya, hingga kemarin Setnov belum mau mengakui secara resmi soal penyaluran fee e-KTP yang mencapai USD 3,5 juta itu. Dia hanya mengakui suara percakapan seputar kekhawatiran berurusan dengan KPK.

"Kalau itu (Rp20 miliar) masalah yang berkaitan dengan hukum, kan pasti untuk bayar yang resmi (pengacara) untuk semuanya sangat tinggi," terangnya sebelum sidang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap Setnov tidak hanya mengakui suara rekaman percakapan soal kekhawatiran berurusan dengan KPK saja. Tapi juga mengakui keseluruhan perbuatan yang didakwakan jaksa KPK selama ini. Khususnya soal aliran duit e-KTP yang disalurkan melalui rekan Setnov, Made Oka Masagung.

"Yang diakui seharusnya secara keseluruhan perbuatan," terang Febri saat dikonfirmasi Jawa Pos.

Menurut Febri, upaya menyangkal aliran dana yang masih dilakukan Setnov sampai saat ini tidak akan berpengaruh terhadap posisinya dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun tersebut. "KPK sudah ajukan cukup banyak bukti terkait dugaan aliran dana itu, jadi kalau pun menyangkal tidak akan berpengaruh," imbuh Febri.

Bila mau mengakui perbuatannya, Febri menyebut KPK bakal mempertimbangkan pengajuan justice collaborator (JC) Setnov. Selain itu, hakim juga pasti akan memberi keringanan terhadap sikap kooperatif Setnov.

"Kalau mengakui akan lebih bagus bagi proses persidangan, hakim akan melihat sikap kooperatif itu," ucap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Dalam sidang kemarin, jaksa KPK menghadirkan sejumlah saksi. Di antaranya, pengacara Elza Syarief, mantan Dirut Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhy Wijaya, mantan anggota tim Fatmawati Jimmy Iskandar alias Bobby, Dirut PT LEN Industri Wahyudin Bagenda, Rudy Endarto, Yudi Pramadi dan Husni Fahmi. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Giliran Begawan Solo Siaga Merah
Giliran Begawan Solo Siaga Merah

Berita Sejenis

Sembako Mulai Naik, Daging Sapi Tembus Rp130.000

Sembako Mulai Naik, Daging Sapi Tembus Rp130.000

H- 4 sebelum lebaran, harga-harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, kemarin. Daging sapi mencatatkan kenaikan paling signifikan.


Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Larangan Berkunjung ke Israel Efektif Mulai Besok

Akhir Mei lalu pemerintah Israel mengumumkan larangan berkunjung bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan larangan kunjungan ini berlaku efektif mulai besok (9/6).


Satwa di Lereng Merapi Mulai Turun Gunung

Satwa di Lereng Merapi Mulai Turun Gunung

Selain letusan magmatik, turunnya satwa dari lereng Merapi menunjukkan bahwa gunung tersebut akan memasuki fase letusan besar.


Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Aktivitas letusan freatik Gunung Merapi terus terjadi. Kemarin, sedikitnya dua kali muncul letusan.


Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Kemenag rencananya mulai umumkan nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua kemarin (11/5).


Dieksekusi ke Sukamiskin, Waspadai Jika Setnov Ajukan PK

Dieksekusi ke Sukamiskin, Waspadai Jika Setnov Ajukan PK

Mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mulai menjalani masa pemidanaan, kemarin (4/5).


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Divonis 15 tahun, Setnov Siapkan Banding

Kubu Setya Novanto (Setnov) sepertinya bakal melakukan perlawanan terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.


KPK Segera Usut TPPU Setnov

KPK Segera Usut TPPU Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!