Nasional
Share this on:

Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

  • Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok
  • Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

JAKARTA - Kejanggalan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sidang dugaan penistaan agama disinyalir tidak terlepas dari peran Jaksa Agung HM. Prasetyo. Pemuda Muhammadiyah yang melaporkan sejumlah kejanggalan JPU ke Komisi Kejaksaan (Komjak) kemarin (26/4), mengendus bahwa Jaksa Agung menginstruksikan penundaan pembacaan tuntutan, sekaligus sebab dibalik tuntutan ringan JPU.

Direktur Satgas Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah Ghufroni menuturkan, laporan terhadap JPU sidang dugaan penistaan agama pada Komjak dikarenakan ada sejumlah kejanggalan. Diantaranya, JPU menyebut terdakwa tidak terbukti secara sengaja menista agama, penghilangan pasal 156 a dalam tuntutan dan penundaan pembacaan penuntutan.

?Jadi, JPU ini melemahkan sendiri tuntutannya,? paparnya.

Padahal, dalam persidangan itu sudah ada lima video lain yang mendukung video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu. Dengan lima video lain itu, seharusnya unsure kesengajaan itu terpenuhi. ?Namun, JPU malah merasa tidak terpenuhi,? terangnya.

Lalu, dalam tuntutan itu juga dihilangkan pasal 156 a. Padahal, dalam surat dakwaan ada dua pasal yang digunakan, pasal 156 dan 156 a. ?Penghilangan pasal ini sangat aneh, sebab dalam proses sidang yang sejak awal ingin dibuktikan adalah pasal 156 a ini,? ujarnya.

Dia menuturkan, belum lagi dengan penundaan pembacaan tuntutan dengan asalan yang sangat tidak masuk akal, karena belum selesai mengetik. ?Bahkan, Jaksa Agung juga sempat menyebut sepakat dengan penundaan pembacaan tuntutan. Setelah mendapatkan anjuran dari Polda Metro Jaya,? jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kejagung bisa diintervensi dalam melakukan penuntutan alias tidak independen. Sekaligus menunjukkan peran dari Jaksa Agung yang menginstruksikan ditunda pembacaan tuntutannya. Sekaligus, berperan untuk meringankan tuntutan.

?Ini jelas sekali, Jaksa Agung patut diduga tidak independen. Dia adalah orang partai politik, tidak murni semata-mata untuk hukum,? jelasnya.

Sementara Komisioner Komjak Indro Sugianto menuturkan, saat ini fokus dari Komjak untuk mengkaji laporan tersebut. Selama proses pengkajian tersebut maja akan dilakukan klarifikasi, permintaan keterangan pada berbagai pihak. Termasuk JPU dan pelapor.

?Ini dalam rangka membuat terang dugaan yang disampaikan tadi,? terangnya.

Karena itu, Komjak menghimbau pelapor dan masyarakat yang menemukan informasi sekecil bisa disusulkan. Apapun, informasinya bila terhubung dengan penyebab JPU melakukan hal yang diduga oleh pelapor itu penting. ?Semua dalam proses,? terangnya.

Komisioner Komjak lainnya, Andi Lolo mengungkapkan bila melihat standard operational procedure (SOP) jaksa memang tidak terlihat adanya penyimpangan. Namun, tidak menutup kemungkinan kedepan menemukan hal baru. ?Kita lihat saja,? ujarnya.

Apakah menunda sidang dengan alasan belum selesai mengetik bukan pelanggaran? Andi menuturkan bahwa tentunya masih perlu untuk mengklarifikasi semua itu pada jaksa. ?Kami tidak berwenang untuk berkomentar soal hakim yang menyebut baru kali ini menemukan adanya penundaan karena belum selesai mengetik,? jelasnya. (idr/jun/jpg)

Berita Sebelumnya

Pemerintah Segera Atur Tarif Umrah
Pemerintah Segera Atur Tarif Umrah

Berita Berikutnya

Di-DPO, Miryam Jadi Buronan KPK
Di-DPO, Miryam Jadi Buronan KPK

Berita Sejenis

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru h


Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Biaya Haji Tahun Depan Rp39 Juta

Calon jamaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam.


Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak JPU.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Bebas, Jonru Belum Pasti Ikut Reuni 212

Bebas, Jonru Belum Pasti Ikut Reuni 212

Terpidana kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menghirup udara bebas kemarin (23/11).


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!