Nasional
Share this on:

Sidang MK Pagi Ini Bisa Diakses Siapapun

  • Sidang MK Pagi Ini Bisa Diakses Siapapun
  • Sidang MK Pagi Ini Bisa Diakses Siapapun

JAKARTA - Pagi ini pertarungan pilpres 2019 akan kembali dimulai. Bukan pemungutan suara, melainkan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Bukan lagi paslon 01 vs 02, melainkan paslon 02 vs KPU. Paslon 02 menyengketakan hasil pilpres yang menunjukkan bahwa pihaknya kalah dengan selisih hampir 17 juta suara atau 11 persen dari paslon 01.

Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama MK. Hanya ada satu agenda, yakni mendengarkan permohonan dari pemohon. Dalam hal ini paslon 02.

KPU selaku termohon, serta Bawaslu selaku pemberi keterangan, dan paslon 01 selaku pihak terkait diperbolehkan untuk hadir di ruang sidang. Kemarin MK mulai menata ruang sidang utama mereka.

Beberapa petugas tampak membersihkan meja kursi dan mengatur tata letaknya. Pemohon di sisi selatan, termohon di sisi utara, dan pihak terkait di sisi timur ruangan.

Di sudut timur laut dan tenggara ruangan, tempat untuk awak media disiapkan pula. Sejumlah televisi nasional diprediksi menayangkannya secara langsung.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna kemarin juga hadir di ruang sidang. Dia mengecek langsung hasil penataan ruang sidang. Memastikan ruangan tersebut benar-benar siap, karena akan menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

Palguna menyatakan sidang hari ini akan berlangsung terbuka sebagaimana sidang-sidang MK pada umumnya. Meskipun demikian, tentu tidak semua orang bisa masuk ke ruang sidang karena kapasitasnya terbatas. Bahkan, tidak semua kuasa hukum dari para pihak bisa masuk dalam ruang sidang bila jumlahnya banyak.

MK memberikan kompensasi berupa perluasan akses terhadap sidang. Masyarakat dipersilakan memantau sidang melalui saluran yang mereka miliki. Sejumlah televisi akan menyiarkan secara langsung.

"Juga bisa disaksikan secara live lewat channel Mahkamah Konstitusi RI di YouTube," terangnya di sela peninjauan kemarin (13/6).

Masyarakat yang ingin mendapatkan risalah sidang juga bisa dengan mudah mengunduhnya di website MK di mkri.go.id. Biasanya MK akan mengunggahnya dalam waktu 24 jam atau kurang setelah sidang berakhir. Publik bisa mengetahuiapa saja yang disampaikan sepanjang sidang.

Palguna menuturkan, MK tidak pernah terganggu dengan adanya potensi tekanan dari luar ruang sidang. "Tekanan itu kami artikan sebagai keadaan yang menuntut kami untuk lebih bersifat cermat dan hati-hati," lanjutnya. Penataan ruang sidang contohnya, merupakan salah satu bentuk kehati-hatian MK dalam bekerja.

Tidak lama setelah Palguna kembali ke ruangannya, para pengacara pihak terkait, dalam hal ini Paslon 01, hadir ke MK. Mereka menyerahkan setumpuk dokumen keterangan sebagai pihak terkait. Ada 33 pengacara yang tampak hadir menemui panitera MK.

Usai penyerahan dokumen, Ketua Tim Kuasa Hukum 01 Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kehadirannya untuk menambahkan beberapa berkas perkara. Isinya adalah tanggapan dan keterangan pihak terkait atas permohonan pemohon paslon 02. Khususnya permohonan yang disampikan pada 24 Mei lalu.

Mengenai perbaikan permohonan yang diajukan Paslon 02, menurut Yusril bergantung sikap para hakim nantinya. Apakah akan menerima perbaikan itu atau tidak. "Walaupun kami dnegan keras akan menolak adanya perubahan itu sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum acara MK," terangnya.

Menurut Yusril, dokumen yang dibawa pihaknya lebih banyak berisi argumentasi hukum. Buktinya juga tidak sebanyak KPU dan Bawaslu. "Hanya ada 19 bukti, terdiri dari surat, CD, rekaman, dan lainnya. sebab, kewajiban memaparkan bukti ada pada pihak termohon, dalam hal ini KPU," imbuhnya.

Hingga kemarin, lanjut Yusril, pihaknya belum bisa memastikan apakah principal 01, dalam hal ini paslon, akan hadir dalam sidang perdana. "Yang sudah pasti hadir adalah para advokat walaupun di ruang sidang dibatasi 20 kursi untuk para advokat," tambahnya.

Sementara itu, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) menjelaskan mereka tidak akan mengerahkan masa sama sekali. Kecuali kedatangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri, untuk mengikuti sidang. Selain itu, BPN mengimbau kepada pendukungnya untuk tetap di rumah.

Untuk menjaga persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, berjalan kondusif. "Tidak ada masa yang kami bawa, kecuali Pak Prabowo dan Pak Sandi sendiri yang akan datang besok (hari ini, red) Insya Allah," ucap Jubir BPN Andre Rosiade, kemarin (13/6).

Andre menjelaskan, mereka tidak ingin, usaha terakhirnya dalam menempuh keadilan ternodai begitu saja. Hanya karena ada masa yang sengaja membuat ribut, ketika persidangan di MK sedang berjalan. Padahal, ini merupakan jalan terakhir kubu capres-cawapres nomor urut 02 ini untuk mendapatkan keadilan.

"Serahkan semuanya ke tim kuasa hukum yang menangani masalah ini," lanjutnya.

Selain itu, dia juga meminta para pendukung untuk ikhlas. Terhadap apa pun hasil yang nantinya diputus oleh hakim di MK. Sebab, ini merupakan komitmen dari Prabowo-Sandi untuk menyelesaikan semua permasalahan mereka melalui konstitusional.

"Ini merupakan komitmen Prabowo-Sandi dalam menyelesaikan semua carut marut, masalah kepemilihan di negeri ini," beber pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tersebut.

Kemarin, merupakan rapat terakhir yang diadakan BPN dengan tim kuasa hukum. Hal tersebut, dilakukan dalam bentuk pematangan materi. Setiap anggota yang hadir besok akan diberi gambaran permasalahan yang diajukan di PHPU.

Termasuk adanya perbaikan permohonan yang sudah dilakukan oleh pengacara sebelumnya. "Nanti akan ada dua jenis saksi yang kami hadirkan, saksi ahli dan fakta," ungkap Andre.

Namun, ketika ditanya berap tepatnya jumlah saksi yang dihadirkan. Andre masih belum bisa menjelaskan. "Saya kurang tahu juga detilnya, kita lihat di persidangan saja ya nanti," kata politisi Gerindra tersebut.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa pengamanan sidang PHPU di MK sudah disiapkan bersama oleh Polri dan TNI. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Polri dan TNI sudah bersiaga.

"Untuk menjaga berbagai kemungkinan yang dapat terjadi," terang dia kemarin (13/6). Bukan hanya di Jakarta, petugas di luar ibu kota juga sudah disiapkan untuk berjaga-jaga. (lut/mhf/fin/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Selama Lima Tahun, Ini Priortitas Duet Jokowi-Ma'ruf

Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.


Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Jokowi Umumkan Kabinetnya Hari Ini

Presiden terpilih Joko Widodo akan mengumumkan kabinet kerjanya, Senin (21/10) hari ini.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Oposisi Lemah, Kekuasaan Absolut Dikuatirkan Korup

Sejumlah partai oposisi diprediksi merapat ke pemerintah. Sampai saat ini, hanya PKS yang sudah menegaskan tetap menjadi oposisi.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Tunjangan Profesor Bisa Saja Dihentikan

Tunjangan Profesor Bisa Saja Dihentikan

Berdasarkan aturan Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 yang akan diimplementasikan tahun depan.


Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Sandiaga Uno Deklarasikan Diri Bergabung Gerindra Lagi Hari Ini

Mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan kembali ke Partai Gerindra. Dia mengumumkan comeback-nya ke dunia politik melalui video yang diunggah di media sos


Prabowo Bermanuver, Oposisi Kian Lemah

Prabowo Bermanuver, Oposisi Kian Lemah

Dipicu dengan manuver Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, kekuatan oposisi kian lemah. Ini sejalan dengan merapatnya Partai Demokrat yang dikomandoi Susilo Bamb


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Indeks Kebudayaan 21 Provinsi Masih Rendah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan Indonesia saat ini telah miliki Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pertama.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!