Nasional
Share this on:

Sidang Selanjutnya, Kuncinya Alat Bukti

  • Sidang Selanjutnya, Kuncinya Alat Bukti
  • Sidang Selanjutnya, Kuncinya Alat Bukti

JAKARTA - Pembuktian akan menjadi kunci utama dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak termohon dan pihak terkait menilai, dalil yang disampaikan pihak pemohon tidak dilengkapi alat bukti yang komprehensif.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, ketika kedua pihak telah menyampaikan pandangannya. Tinggal pembuktian-pembuktian yang menjadi kuncinya. Ujang berharap, kubu 02 bisa menyertakan bukti-bukti konkret.

"Tuduhan kecurangan yang telah digaungkan sejak lama seharusnya sudah dimiliki alat buktinya. Seharusnya bukti kepada hilangnya atau kurangnya suara dihadirkan. Jika tuduhan ke arah TSM (Terstruktur Sistematis dan Massif), harus bisa membuktikan dengan dokumen ataupun jejak digital. Di persidangan yang menang adalah yang punya bukti. Jika tidak ada bukti, yang muncul hanya tuduhan saja," kata Ujang kepada FIN (Fajar Indonesia Network) di Jakarta, Selasa (18/6).

Dia mengatakan, dalam politik, permainan harus dilakukan A sampai Z. Dalam melakukan pertarungan kontestasi politik, narasi kecurangan sudah dimiliki 02. Sehingga dibawa persidangan pun sama. Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia menyatakan tuduhan bahwa calon petahana menggunakan aparatur sipil negara (ASN), polisi dan aparatur negara lainnya harus bisa dibuktikan.

"Jika memang dalil tersebut ada, tentu harus bisa dibuktikan secara konkret," bebernya.

Sementara itu, Tim kuasa hukum Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berharap majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan tim kuasa hukum Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalil permohonan Kubu 02 dinilai tak didasari bukti yang komprehensif.

Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bukti yang digunakan Kubu Prabowo selaku pihak pemohon harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Yusril meminta agar kubu 02 merujuk pada Pasal 36 ayat 1 Peraturan MK (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur alat bukti yang sah berupa, surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan atau petunjuk.

"Pemohon jelas melanggar hukum acara pembuktian dalam perkara a quo sehingga majelis hakim konstitusi, sudah sepatutnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima seluruh permohonan pemohon," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Pakar hukum tata negara tersebut mengatakan seluruh dalil tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam permohonan baru dinyatakan tidak benar. Permohonan baru itu dinilai tak memiliki kausalitas dengan perolehan suara dan hasil pemilu. Yusril menilai kubu Prabowo-Sandiaga tak menjelaskan secara jelas kecurangan TSM. Tak ada keterangan yang mengaitkan tuduhan itu kepada pihak terkait.

"Berdasarkan pada seluruh uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya dan permohonan pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya," ucap Yusril.

Hal senada diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggara pemilu ini berharap majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. KPU meminta MK menerima jawabannya selaku pihak termohon.

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK mengatakan, dalam eksepsi, menerima ekspesi termohon (KPU), dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon (Prabowo-Sandi) untuk sepenuhnya. Ali meminta MK menyatakan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 pada 21 Mei 2019 adalah hasil yang sah. Penetapan itu menjadikan pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Perolehan suara presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut, paslon (pasangan calon) 01 Jokowi-Ma'ruf 85.607.362 suara dan paslon 02 Prabowo-Sandi 68.650.239 suara. Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," tegasnya. (khf/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sidang Isbat Tentukan Awal Zulhijah Digelar 1 Agustus

Sidang Isbat Tentukan Awal Zulhijah Digelar 1 Agustus

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijah 1440 H pada Kamis, 1 Agustus 2019.


Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jemaah Tak Perlu Risau di Tanah Suci

Jamaah haji Indonesia dengan keterbatasan fisik diperbolehkan membawa alat bantu seperti kursi roda atau tongkat untuk memudahkan dalam beribadah di Tanah Suci.


Lulusan Akpol Terbaik Itu Anak Petani dan Guru Ngaji

Lulusan Akpol Terbaik Itu Anak Petani dan Guru Ngaji

Membanggakan. Sosok Muhammad Idris, menjadi bukti untuk generasi saat ini dan akan datang.


Polri Cium Potensi Kerusuhan

Polri Cium Potensi Kerusuhan

Polri mencium adanya potensi kericuhan saat pelaksanaan sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).


Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi dan Prabowo Dipastikan Tidak Hadir di MK

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga dipastikan tidak hadir dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6) hari ini.


Putusan Hakim MK Berdasarkan Bukti dan Fakta

Putusan Hakim MK Berdasarkan Bukti dan Fakta

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) kembali digelar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (25/6) kemarin.


Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang pembacaan putusan kepada seluruh pihak yang berperkara.


Kesaksian Ahli 01 Banyak Istilah Hukum

Kesaksian Ahli 01 Banyak Istilah Hukum

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terkait.


Tim Hukum Prabowo-Sandi Makin Pede

Tim Hukum Prabowo-Sandi Makin Pede

Tim hukum pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meyakini kesaksian yang disampaikan Hairul Anas Suaidi dalam sidang, Rabu (19/6) lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!