Nasional
Share this on:

Sidang Sengketa Pilpres di MK Akan Dijaga 12 Ribu Personel Gabungan

  • Sidang Sengketa Pilpres di MK Akan Dijaga 12 Ribu Personel Gabungan
  • Sidang Sengketa Pilpres di MK Akan Dijaga 12 Ribu Personel Gabungan

JAKARTA - Sebanyak 12 ribu personel gabungan akan mengamankan sidang sengketa Peemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni mendatang. Sejumlah jalan di sekitar gedung MK pun akan ditutup sementara.

Hal tersebut dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono saat menyambangi MK, Selasa (11/6). Kunjungan tersebut untuk berkoordinasi terkait pengamanan jelang Sidang gugatan sengketa Pemilu. Gatot juga menyebut secara keseluruhan, total pengamanan di tempat-tempat rawan akan dikerahkan sebanyak 47 ribu personel gabungan.

"Di MK saja ada 12 ribu personel. Pada tempat-tempat kerawanan yang lain, kita tambah keamanan. Keseluruhan itu berjumlah lebih-kurang 47 ribu yang kita siapkan. Itu dengan polres-polres yang ada, kemudian juga kodim-kodim yang ada," ujar Gatot didampingi Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, serta Sekjen MK Guntur Hamzah.

Gatot juga mengatakan akan ada beberapa ruas jalan yang ditutup sementara di sekitar MK. Salah satunya adalah Jl Medan Merdeka Barat hingga depan Museum Gajah.

"Memang ada beberapa ruas jalan kita lakukan penutupan seperti di Jalan Merdeka Barat, seperti di Merdeka Barat, Utara, Harmoni. Itu kita lakukan penutupan jalan supaya memberikan rasa aman dan nyaman, juga yang melakukan persidangan, baik termohon, pemohon, ketua, dan masyarakat itu kita antisipasilah," ujarnya.

Dia menegaskan massa pendukung tidak bisa memasuki ruangan sidang. Nantinya hanya pihak tertentu dari tiap pihak yang dapat memasuki ruangan sidang.

"Yang masuk kan difasilitasi MK, nanti mereka datang dikasih name card, itulah yang masuk dalam persidangan," ujarnya.

Sementara itu Ketua MK Anwar Usman mengatakan kehadiran Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya serta pihak terkait dalam rangka koordinasi pengamanan.

"Jadi ini hanya meninjau persiapan pengamanan," katanya. (gw/fin/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


Referendum Papua Tak Akan Terulang

Referendum Papua Tak Akan Terulang

Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah kelahiran Almarhum Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dijadikan Museum BJ Habibie oleh pemerintah setempat.


Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Lembaga pengawas pemilih menyatakan penanganan pemilu melalui ajudikasi ada d


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Bangun Istana di Papua, Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN

Bangun Istana di Papua, Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN

Indonesia akan membangun Istana Kepresidenan baru. Lokasinya bukan di Jakarta atau di Kalimantan Timur (Kaltim). Tetapi di Papua.


Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Presiden Joko Widodo akan berhati-hati terkait draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!