Nasional
Share this on:

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

  • Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo
  • Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

SIDOARJO - Lapindo Brantas kembali mengantongi izin eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang izin tersebut hingga 20 tahun ke depan.

Pemkab Sidoarjo mengaku belum mengetahui perpanjangan izin itu. Meski demikian, pemkab bersiap menyodorkan permintaan kepemilikan saham partisipasi ke Lapindo. Permintaan tersebut dinilai wajar. Sebab, Sidoarjo tidak hanya ingin menanggung beban jika ada masalah. Tapi juga ingin mendapat bagian dari eksplorasi untuk pembangunan Kota Delta.

”Saya nanti tanyakan ini ke Lapindo. Tapi, seharusnya Lapindo yang mengerti dan harus memberikan saham ke Sidoarjo,” kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kemarin (10/7).

Ketentuan tentang kepemilikan saham partisipasi alias participating interest (PI) itu memang diperbolehkan. Pemerintah telah menetapkannya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Besarnya adalah 10 persen. Pemkab Sidoarjo berharap bisa mendapatkan saham 10 persen tersebut. Sidoarjo selama ini memang daerah penghasil migas yang dieksplorasi Lapindo.

Saiful menyebutkan, kepemilikan saham partisipasi itu lebih rasional bagi daerah penghasil. ”Sebab, kalau hanya diberi bagi hasil itu nilainya sangat kecil. Sidoarjo akan kejar kepemilikan saham ini,” tegasnya.

Menurut Saiful, Pemkab Sidoarjo sudah memiliki peranti, yakni PD Aneka Usaha, untuk mengurusi saham partisipasi di Lapindo. Perusahaan itu merupakan BUMD yang salah satu geraknya di bidang migas. Saiful berharap kepemilikan saham atau PI tersebut nanti bisa diberikan lewat PD Aneka Usaha itu. Dengan demikian, ke depan hasil dari eksplorasi migas tersebut bisa menebalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Delta.

Sementara itu, kalangan eksekutif dan legislatif di Jatim belum memperoleh kepastian soal perpanjangan kontrak eksplorasi migas untuk Lapindo. Meski perpanjangan kontrak tersebut merupakan kewenangan pusat, ada sejumlah hal terkait kewajiban Lapindo dalam penanganan bencana lumpur yang sampai saat ini perlu dituntaskan.

”Kami berharap masalah-masalah ini juga diselesaikan,” tegas anggota DPRD Jatim Zainul Lutfi kemarin.

Pemprov Jatim juga belum mengetahui perpanjangan kontrak migas untuk Lapindo Brantas tersebut. ”Sebab, itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Sekretaris Dinas ESDM Jatim Supoyo. (fim/ris/c9/agm/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Tol Trans Jawa Mahal, Sopir Truk Minta Diturunkan Separuh

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tarif tol di Indonesia tergolong murah.


Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Minta Penganiaya Ditangkap, Pegawai KPK Bikin Pagar Hidup

Ratusan pegawai komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berduyun-duyun keluar gedung kemarin.


Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

Kementerian Agama (Kemenag) semakin tegas meminta supaya perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda.


Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Bulog Minta Tidak Ada Impor di 2019

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menginginkan agar pemerintah tidak menerbitkan ijin kuota impor beras di tahun 2019 mendatang.


Indonesia Lunasi Divestasi Freeport

Indonesia Lunasi Divestasi Freeport

Drama proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah Indonesia melalui PT Inalum akhirnya rampung.


Mantan Bos Century Bebas Bersyarat

Mantan Bos Century Bebas Bersyarat

Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara.


Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Listrik Mati Dua Kali, Penumpang Lion Air JT 568 Minta Turun

Penumpang pesawat Lion Air penerbangan JT 568 rute Jakarta-Jogjakarta mengalami masalah kelistrikan saat akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.


PBNU Minta Dubes Arab Saudi Dicopot

PBNU Minta Dubes Arab Saudi Dicopot

PBNU meminta agar duta besar Kerajaan Saudi Arabia Osama Bin Abdullah Al Shuaibi dipulangkan ke negara asalnya dan diberhentikan dari tugas diplomatik di Indone


Zola Minta Hukuman Ringan

Zola Minta Hukuman Ringan

Sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola Zulkifli berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Kamis (22/11).


Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Penundaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknum disambut positif.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!