Nasional
Share this on:

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

  • Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo
  • Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

SIDOARJO - Lapindo Brantas kembali mengantongi izin eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang izin tersebut hingga 20 tahun ke depan.

Pemkab Sidoarjo mengaku belum mengetahui perpanjangan izin itu. Meski demikian, pemkab bersiap menyodorkan permintaan kepemilikan saham partisipasi ke Lapindo. Permintaan tersebut dinilai wajar. Sebab, Sidoarjo tidak hanya ingin menanggung beban jika ada masalah. Tapi juga ingin mendapat bagian dari eksplorasi untuk pembangunan Kota Delta.

”Saya nanti tanyakan ini ke Lapindo. Tapi, seharusnya Lapindo yang mengerti dan harus memberikan saham ke Sidoarjo,” kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kemarin (10/7).

Ketentuan tentang kepemilikan saham partisipasi alias participating interest (PI) itu memang diperbolehkan. Pemerintah telah menetapkannya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Besarnya adalah 10 persen. Pemkab Sidoarjo berharap bisa mendapatkan saham 10 persen tersebut. Sidoarjo selama ini memang daerah penghasil migas yang dieksplorasi Lapindo.

Saiful menyebutkan, kepemilikan saham partisipasi itu lebih rasional bagi daerah penghasil. ”Sebab, kalau hanya diberi bagi hasil itu nilainya sangat kecil. Sidoarjo akan kejar kepemilikan saham ini,” tegasnya.

Menurut Saiful, Pemkab Sidoarjo sudah memiliki peranti, yakni PD Aneka Usaha, untuk mengurusi saham partisipasi di Lapindo. Perusahaan itu merupakan BUMD yang salah satu geraknya di bidang migas. Saiful berharap kepemilikan saham atau PI tersebut nanti bisa diberikan lewat PD Aneka Usaha itu. Dengan demikian, ke depan hasil dari eksplorasi migas tersebut bisa menebalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Delta.

Sementara itu, kalangan eksekutif dan legislatif di Jatim belum memperoleh kepastian soal perpanjangan kontrak eksplorasi migas untuk Lapindo. Meski perpanjangan kontrak tersebut merupakan kewenangan pusat, ada sejumlah hal terkait kewajiban Lapindo dalam penanganan bencana lumpur yang sampai saat ini perlu dituntaskan.

”Kami berharap masalah-masalah ini juga diselesaikan,” tegas anggota DPRD Jatim Zainul Lutfi kemarin.

Pemprov Jatim juga belum mengetahui perpanjangan kontrak migas untuk Lapindo Brantas tersebut. ”Sebab, itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Sekretaris Dinas ESDM Jatim Supoyo. (fim/ris/c9/agm/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda

PGRI Minta Pendaftaran CPNS Ditunda

Pengumuman kuota sekaligus tata cara pendaftaran CPNS baru 2018 rencananya dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini (19/9).


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Jokowi Minta Restu Sinta Nuriyah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin akhirnya mengumumkan nama Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK).


Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Prabowo Minta Dukungan Warga Nahdliyin

Prabowo Subianto berziarah ke makam Syaikhona Moh. Kholil di Keluarahan Martajasah, Bangkalan. kemarin (6/9).


Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Keterlaluan, Beredar Hoaks Tiongkok Minta Utang Dibayar Pulau Sumatera dan Jawa

Belakangan beredar hoaks alias berita palsu yang disebarkan blog-blog pendulang iklan online.


Menkes Minta Ditunda, BPJS Ngotot

Menkes Minta Ditunda, BPJS Ngotot

Dampak dikeluarkannya peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan sudah mulai dirasakan.


Kesepakatan Belum Mengikat

Kesepakatan Belum Mengikat

Kementerian BUMN memastikan transaksi jual beli 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal selesai pada September 2018.


Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

Ruang sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan ''tamu'' istimewa, kemarin. Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).


Angka Golput Masih Tinggi

Angka Golput Masih Tinggi

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 bisa mencapai 77,5 persen.


DPR Minta Facebook Polisikan Dr Kogan

DPR Minta Facebook Polisikan Dr Kogan

Facebook akhirnya memenuhi panggilan DPR kemarin (17/4).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!