Nasional
Share this on:

Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

  • Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo
  • Sidoarjo Minta Saham Partisipasi di Lapindo

SIDOARJO - Lapindo Brantas kembali mengantongi izin eksplorasi minyak dan gas (migas) di Sidoarjo. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang izin tersebut hingga 20 tahun ke depan.

Pemkab Sidoarjo mengaku belum mengetahui perpanjangan izin itu. Meski demikian, pemkab bersiap menyodorkan permintaan kepemilikan saham partisipasi ke Lapindo. Permintaan tersebut dinilai wajar. Sebab, Sidoarjo tidak hanya ingin menanggung beban jika ada masalah. Tapi juga ingin mendapat bagian dari eksplorasi untuk pembangunan Kota Delta.

”Saya nanti tanyakan ini ke Lapindo. Tapi, seharusnya Lapindo yang mengerti dan harus memberikan saham ke Sidoarjo,” kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kemarin (10/7).

Ketentuan tentang kepemilikan saham partisipasi alias participating interest (PI) itu memang diperbolehkan. Pemerintah telah menetapkannya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Besarnya adalah 10 persen. Pemkab Sidoarjo berharap bisa mendapatkan saham 10 persen tersebut. Sidoarjo selama ini memang daerah penghasil migas yang dieksplorasi Lapindo.

Saiful menyebutkan, kepemilikan saham partisipasi itu lebih rasional bagi daerah penghasil. ”Sebab, kalau hanya diberi bagi hasil itu nilainya sangat kecil. Sidoarjo akan kejar kepemilikan saham ini,” tegasnya.

Menurut Saiful, Pemkab Sidoarjo sudah memiliki peranti, yakni PD Aneka Usaha, untuk mengurusi saham partisipasi di Lapindo. Perusahaan itu merupakan BUMD yang salah satu geraknya di bidang migas. Saiful berharap kepemilikan saham atau PI tersebut nanti bisa diberikan lewat PD Aneka Usaha itu. Dengan demikian, ke depan hasil dari eksplorasi migas tersebut bisa menebalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Delta.

Sementara itu, kalangan eksekutif dan legislatif di Jatim belum memperoleh kepastian soal perpanjangan kontrak eksplorasi migas untuk Lapindo. Meski perpanjangan kontrak tersebut merupakan kewenangan pusat, ada sejumlah hal terkait kewajiban Lapindo dalam penanganan bencana lumpur yang sampai saat ini perlu dituntaskan.

”Kami berharap masalah-masalah ini juga diselesaikan,” tegas anggota DPRD Jatim Zainul Lutfi kemarin.

Pemprov Jatim juga belum mengetahui perpanjangan kontrak migas untuk Lapindo Brantas tersebut. ”Sebab, itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” kata Sekretaris Dinas ESDM Jatim Supoyo. (fim/ris/c9/agm/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Kesepakatan Belum Mengikat

Kesepakatan Belum Mengikat

Kementerian BUMN memastikan transaksi jual beli 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal selesai pada September 2018.


Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

Panggil JK Saudara Saksi, Hakim Minta Izin Dulu

Ruang sidang Koesoema Atmadja 1 Pengadilan Tipikor Jakarta kedatangan ''tamu'' istimewa, kemarin. Yakni, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).


Angka Golput Masih Tinggi

Angka Golput Masih Tinggi

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 bisa mencapai 77,5 persen.


DPR Minta Facebook Polisikan Dr Kogan

DPR Minta Facebook Polisikan Dr Kogan

Facebook akhirnya memenuhi panggilan DPR kemarin (17/4).


Sudah Minta Maaf, Laporan Puisi Sukmawati ke Polisi Bertambah

Sudah Minta Maaf, Laporan Puisi Sukmawati ke Polisi Bertambah

Sambil terisak, putri keempat Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri menyampaikan permintaan maafnya di hadapan publik kemarin.


Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK.


Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

Pemerintah Malaysia berharap kepada Indonesia untuk tidak memoratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia.


Nomor Ponsel Tak Sesuai NIK, Bisa Minta Diblokir

Nomor Ponsel Tak Sesuai NIK, Bisa Minta Diblokir

Kemenkominfo menyerahkan fitur pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) kepada masing-masing operator kartu SIM.


Kapolri Minta Jangan Bawa Isu SARA di Pilkada Serentak

Kapolri Minta Jangan Bawa Isu SARA di Pilkada Serentak

Pilkada serentak 2018 yang kian dekat membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian khawatir.


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!