Nasional
Share this on:

Sistem PPDB Zonasi Ribet, Kemendikbud Tunggu Perpres

  • Sistem PPDB Zonasi Ribet, Kemendikbud Tunggu Perpres
  • Sistem PPDB Zonasi Ribet, Kemendikbud Tunggu Perpres

JAKARTA - Rumitnya pengaturan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerah. Mereka mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan bisa diatur ke dalam peraturan presiden (perpres).

Staf ahli Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengatakan, perpres tersebut didorong agar terjadi sinergi antara keinginan pusat dan daerah bisa sejalan. "Untuk rotasi guru harus berdasarkan zona. Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Nah, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara detil," ujar Chatarina di Jakarta, Rabu (3/7) kemarin.

Menurutnya, lewat perpres sistem zonasi akan menjadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya. "Yang diatur dalam perpres nanti lebih kepada sinkronisasi, kolaborasi, sinergi antar kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah," tambahnya.

Chatarina mengungkapkan saat ini Kemendikbud telah melakukan pembahasan intens dengan beberapa kementerian terkait."Dengan Perpres ini akan dapat membantu pemerintah daerah untuk menerapkan zonasi.Kita harapkan tahun ini Perpres selesai. Saat ini kita matangkan. Kita sudah bahas dengan Kemenkumham, Bappenas, Kemenag," kata Chatarina.

Landasan sosiologis yang mendasari penerapan kebijakan zonasi diantaranya adalah adanya fakta ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Kemudian belum meratanya kualitas dan kuantitas sekolah, khususnya dalam sarana prasarana dan guru. Dan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada semua warga negara.

"Sekolah negeri yang relatif murah lebih banyak dinikmati oleh anak dari keluarga mampu. Sementara banyak anak dari keluarga tidak mampu terancam putus sekolah. Angka putus sekolah kita masih cukup tinggi, ini tidak boleh dibiarkan terus menerus," jelasnya.

Lebih jauh, Chatarina mengatakan cukup banyak pemerintah daerah yang melakukan penyimpangan terhadap penerapan aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai PPDB. "Hal ini menyebabkan kebingungan masyarakat mengenai aturan PPDB. Kok tidak sama antara yang disosialisasikan dengan yang ditemui di lapangan," ujarnya.

"Zonasi yang diterapkan Pemda juga tidak memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya," imbuhnya.

Kemendikbud bersama Kemendagri akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB di bulan Juli ke daerah yang telah selesai. "Untuk melihat dan memetakan. Jadi kami ingin melihat kenapa ada penyimpangan? Apa kendalanya? Khususnya di daerah yang mencuat permasalahannya," katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa DPR mendukung kebijakan zonasi agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. "Prinsipnya setuju, zonasi menghilangkan sekolah favorit. Karena setiap warga negara Indonesia itu wajib menerima pendidikan sebagai layanan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya, tapi dengan kualitas yang juga harus relatif sama," jelasnya.

Meski demikian, ia menyoroti perlunya komitmen anggaran pendidikan, khususnya di daerah. Menurut catatan Komisi X DPR RI, baru 18 provinsi yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dalam poris APBD-nya.

Selama ini, anggaran pendidikan yang berasal dari pusat digunakan untuk memperbaiki tiga masalah utama, di antaranya sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, dan ketersediaan dan peningkatan mutu guru.

"Tapi perlu diketahui masyarakat bahwa sebagian besar anggaran tersebut ditransfer ke daerah. Sementara Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran pendidikan sekitar 7 persen dari total 20 persen. Dan kecenderungannya semakin berkurang," tandasnya. (rls/zul/fin/tgr)


Berita Sejenis

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kemendikbud Akan Evaluasi dan Revitalisasi SMK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengevaluasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebab saat ini jumlah SMK sudah melebihi target.


Hari Ini Jamaah Haji Mulai Bergerak ke Arafah

Hari Ini Jamaah Haji Mulai Bergerak ke Arafah

Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, jumlah jemaah haji reguler yang telah tiba di Arab Saudi berjumla


PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

Pemerintah menilai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada umumnya berjalan dengan baik.


Koalisi Plus-plus Tunggu Waktu

Koalisi Plus-plus Tunggu Waktu

Wacana koalisi plus-plus terus bergulir. Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin mengakui rencana penambahan koalisi masih dibicarakan dengan Presiden Joko Widod


Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi

Penerapan PPDB Zonasi Banyak Terjadi Maladministrasi

Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ditemukan sejumlah maladministrasi.


Polisi Wajib Usut Sistem Bank Mandiri yang Error

Polisi Wajib Usut Sistem Bank Mandiri yang Error

Errornya sistem Bank Mandiri tak boleh dibiarkan pihak kepolisian, khususnya tim Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).


Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Perpres Mobil Listrik Segera Terbit

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draft Perpres itu ada di Menteri Keuangan.


Mandiri Sudah Normalisasi Saldo Nasabah Pasca Maintenance

Mandiri Sudah Normalisasi Saldo Nasabah Pasca Maintenance

Bank Mandiri saat ini tengah melakukan pemeliharaan/ maintenance sistem teknologi informasi untuk meningkatkan layanan transaksi keuangan nasabah.


Calon Jamaah Haji Juga Dizonasi di Makkah

Calon Jamaah Haji Juga Dizonasi di Makkah

Kementerian Agama (Kemenag) membagi tujuh zonasi untuk calon jamaah haji Indonesia (CJHI) di Makkah.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!