Nasional
Share this on:

Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah

  • Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah
  • Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah

BERI KETERANGAN – Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama anggota saat memberikan keterangan pers, Minggu lalu (1/7). (charlie lopulua/jawa pos)

JAKARTA - Serangan hacker terhadap situs KPU sangat gencar. Dampak dari tindakan para peretas itu, ada data pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sempat berubah. Sampai saat ini, laman itu belum diakses. Instansi itu pun berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melacak siapa pelaku kejahatan itu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, serangan tidak hanya dari satu peretas, tapi dari banyak pihak. ”Serangannya dari mana-mana,” terang dia saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (3/7). Serangan terhadap sistem IT itu tidak mengenal waktu. Bukan setiap jam, tapi setiap menit.

Tidak hanya data real count pilkada yang diserang, tapi juga sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Banyak bagian yang diserang. Selain konten data, hacker juga mengubah tampilan situs. Bahkan, mereka menganggu kejelatan sistem. Pokoknya, tegas dia, upaya mereka sangat masif menganggu sistem IT komisinya.

Tim IT KPU pun berupaya keras membendung serangan para hacker. Karena begitu gencar, tim IT memutuskan untuk menutup sementara situs itu. Jika tidak ditutup, pihaknya khawatir akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

”Jadi, lebih baik ditutup dulu. Dibersihkan semua serangan itu,” ungkapnya.

Ilham Saputra, komisioner KPU RI mengatakan, dampak dari serangan itu salah satunya adalah data penghitungan pilkada yang ditayangkan dalam situs itu sempat berubah. Jadi, data yang ditampilkan tidak sesuai dengan C1.

”Di beberapa daerah sempat ada perubahan yang tidak sesuai dengan C1,” tutur pejabat asal Aceh itu.

Agar data penghitungan tidak semakin kacau diacak-acak hacker, pihaknya memutuskan menutup sementara situs tersebut. Namun, KPU daerah masih tetap mengunggah C1 hasil pilkada. Proses rekapitulasi suara tetap jalan. Tapi, data itu belum dipublikasikan, karena masih menunggu pembenahan internal sistem.

Dia menyatakan, data C1 yang sudah diunggah ke dalam sistem KPU sudah mencapai 93,32 persen. Ilham menegaskan, serangan hacker tidak menghentikan proses yang dilakukan KPU. Hanya saja komisinya belum bisa menyampaikan secara langsung ke publik.

Arief menambahkan, dia belum bisa memastikan kapan situs akan kembali dibuka. Sebab, pihaknya masih menunggu dari ahli IT yang berupaya keras menangkal dan menguatkan sistem pengamanan, sehingga tidak mudah diserang para peretas.

”Kami masih menunggu tim IT bekerja,” papar pria asal Surabaya itu.

Menurut dia, KPU sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pihaknya sudah menyampaikan serangan hacker yang dialami KPU. Sampai sekarang, lanjutnya, dia belum tahu siapa pelakunya.

Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim bertindak cepat dengan menelusuri pelaku peretasan terhadap situs penyelenggara pemilu. Seorang hacker berinisial DS alias mister cakil,18, telah ditangkap. DS diduga melakukan upaya mengambil alih situs Bawaslu. Yakni, www.inforapat.bawaslu.go.id.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan bahwa DS ternyata telah melakukan hacking atau peretasan terhadap lebih dari 60 situs. Antara lain, situs DPRD Banten, Yayasan Al Muslim dan sejumlah situs belanja online luar negeri serta dalam negeri.

”Bawaslu RI ya,” tuturnya.

DS telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Namun, masih coba untuk dipastikan apakah DS terhubung dengan peretasan situs KPU. Dia menjelaskan bahwa apakah ada kaitannya tentu akan dilihat. ”Yang jelas Bawaslu sudah diterobos,” paparnya.

Menurut dia, motivasi dari DS melakukan peretasan dikarenakan ingin mengetes kemampuan. ”Tapi kemampuannya didapat dari mana atau belajar dari siapa masih ditelusuri. Kan baru beberapa hari,” ungkapnya. (lum/idr/jpg)

Berita Sebelumnya

KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg
KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

Berita Berikutnya

Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok
Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Berita Sejenis

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Langit Jakarta Dihiasi Pesawat Tanpa Awak

Laporan dan data seketika tentang perkembangan situasi keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemarin (20/10), terpantau lewat udara.


Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Masalah DPT Pemilu Tak Pernah Tuntas

Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang masih jadi sorotan Badan Pengawas Pem


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Wacana Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dikaji

Usulan revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Sejumlah aturan baru yang dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memiliki payung hukum yang kuat.


Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pilkada 2020 Jangan Main Curang

Pengawasan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih jadi sorotan Bawaslu.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!