Nasional
Share this on:

Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah

  • Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah
  • Situs Diretas, Data Pilkada Sempat Berubah

BERI KETERANGAN – Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama anggota saat memberikan keterangan pers, Minggu lalu (1/7). (charlie lopulua/jawa pos)

JAKARTA - Serangan hacker terhadap situs KPU sangat gencar. Dampak dari tindakan para peretas itu, ada data pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sempat berubah. Sampai saat ini, laman itu belum diakses. Instansi itu pun berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melacak siapa pelaku kejahatan itu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, serangan tidak hanya dari satu peretas, tapi dari banyak pihak. ”Serangannya dari mana-mana,” terang dia saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (3/7). Serangan terhadap sistem IT itu tidak mengenal waktu. Bukan setiap jam, tapi setiap menit.

Tidak hanya data real count pilkada yang diserang, tapi juga sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). Banyak bagian yang diserang. Selain konten data, hacker juga mengubah tampilan situs. Bahkan, mereka menganggu kejelatan sistem. Pokoknya, tegas dia, upaya mereka sangat masif menganggu sistem IT komisinya.

Tim IT KPU pun berupaya keras membendung serangan para hacker. Karena begitu gencar, tim IT memutuskan untuk menutup sementara situs itu. Jika tidak ditutup, pihaknya khawatir akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

”Jadi, lebih baik ditutup dulu. Dibersihkan semua serangan itu,” ungkapnya.

Ilham Saputra, komisioner KPU RI mengatakan, dampak dari serangan itu salah satunya adalah data penghitungan pilkada yang ditayangkan dalam situs itu sempat berubah. Jadi, data yang ditampilkan tidak sesuai dengan C1.

”Di beberapa daerah sempat ada perubahan yang tidak sesuai dengan C1,” tutur pejabat asal Aceh itu.

Agar data penghitungan tidak semakin kacau diacak-acak hacker, pihaknya memutuskan menutup sementara situs tersebut. Namun, KPU daerah masih tetap mengunggah C1 hasil pilkada. Proses rekapitulasi suara tetap jalan. Tapi, data itu belum dipublikasikan, karena masih menunggu pembenahan internal sistem.

Dia menyatakan, data C1 yang sudah diunggah ke dalam sistem KPU sudah mencapai 93,32 persen. Ilham menegaskan, serangan hacker tidak menghentikan proses yang dilakukan KPU. Hanya saja komisinya belum bisa menyampaikan secara langsung ke publik.

Arief menambahkan, dia belum bisa memastikan kapan situs akan kembali dibuka. Sebab, pihaknya masih menunggu dari ahli IT yang berupaya keras menangkal dan menguatkan sistem pengamanan, sehingga tidak mudah diserang para peretas.

”Kami masih menunggu tim IT bekerja,” papar pria asal Surabaya itu.

Menurut dia, KPU sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pihaknya sudah menyampaikan serangan hacker yang dialami KPU. Sampai sekarang, lanjutnya, dia belum tahu siapa pelakunya.

Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim bertindak cepat dengan menelusuri pelaku peretasan terhadap situs penyelenggara pemilu. Seorang hacker berinisial DS alias mister cakil,18, telah ditangkap. DS diduga melakukan upaya mengambil alih situs Bawaslu. Yakni, www.inforapat.bawaslu.go.id.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan bahwa DS ternyata telah melakukan hacking atau peretasan terhadap lebih dari 60 situs. Antara lain, situs DPRD Banten, Yayasan Al Muslim dan sejumlah situs belanja online luar negeri serta dalam negeri.

”Bawaslu RI ya,” tuturnya.

DS telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Namun, masih coba untuk dipastikan apakah DS terhubung dengan peretasan situs KPU. Dia menjelaskan bahwa apakah ada kaitannya tentu akan dilihat. ”Yang jelas Bawaslu sudah diterobos,” paparnya.

Menurut dia, motivasi dari DS melakukan peretasan dikarenakan ingin mengetes kemampuan. ”Tapi kemampuannya didapat dari mana atau belajar dari siapa masih ditelusuri. Kan baru beberapa hari,” ungkapnya. (lum/idr/jpg)

Berita Sebelumnya

KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg
KPU Tolak Eks Napi Koruptor Nyaleg

Berita Berikutnya

Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok
Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Berita Sejenis

Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

Gelaran pilkada serentak 2020 mulai digodok. Selain waktu pelaksanaan, sejumlah tahapan kampanye juga ramai dibahas.


KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.


Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Sistem E-Rekap di Pilkada Serentak 2020 Terhalang Infrastruktur

Transparan dan efisien menjadi desakan publik agar rekapitulasi elektronik (e-rekap) bisa diimplementasikan pada pilkada 2020 mendatang.


Kampanye Pilkada 2020 81 Hari, KPU Dikritik

Kampanye Pilkada 2020 81 Hari, KPU Dikritik

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI berlangsung sengit.


Presiden Terkenang Kalimat Sutopo

Presiden Terkenang Kalimat Sutopo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukacita mendalam atas berpulangnya Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.


2,5 Tahun atau Lebih Dihitung Satu Periode

2,5 Tahun atau Lebih Dihitung Satu Periode

Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sedang digodok. Bukan hanya penyelenggara pemilu.


Pilkada 2020 Bisa Jadi Sudah Gunakan e-Rekap

Pilkada 2020 Bisa Jadi Sudah Gunakan e-Rekap

Penghitungan manual berjenjang yang saat ini diterapkan sistem pemilu di Indonesia, kemugkinan besar akan ditinggal.


Data WNI di Luar Negeri Amburadul

Data WNI di Luar Negeri Amburadul

Data kependudukan masih amburadul. Tak ada jalan lain, untuk mempercepat penataan data kependudukan.


Enam Pesawat Cari Helly MI-17

Enam Pesawat Cari Helly MI-17

Upaya pencarian pesawat Helly MI-17 milik Penerbad TNI AD yang dilaporkan lost contack, Jumat (28/6) lalu, sempat tertunda.


Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!