Nasional
Share this on:

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

  • Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal
  • Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

**JAKARTA ** - Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan. Dari hasil diskusi antar fraksi dalam Panja (Panitia Kerja) RUU KPK, banyak yang belum setuju terkait usulan yang diajukan pemerintah tersebut.

"Sementara belum ada kesepakatan. Dari sejumlah catatan dalam DIM pemerintah, DPR paa prinsipnya sepakat. Kecuali soal Dewan Pengawas. DPR masih keberatan. Namun, ini belum menjadi keputusan rapat. Ini adalah hasil diskusi fraksi-fraksi," kata Anggota komisi III DPR RI, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/9) kemarin.

Saat ditanya hal yang menjadi keberatan DPR, Arsul enggan menjelaskannya. Dia mengaku DPR tidak keberatan terkait DIM yang diajukan pemerintah dalam RUU KPK. Namun perlu ada dibahas lebih mendalam. "Secara prinsip tidak keberatan, Tetapi, masih ada bebeapa pembahasan terhadap substansi. Karena kalau prinsip sudah menyangkut politik hukum," paparnya.

DPR, lanjutnya, tidak masalah terhadap DIM pemerintah soal rentang waktu penyadapan dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menjadi dua tahun. Berdasarkan draf RUU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR RI disebutkan Dewan Pengawas KPK dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Jokowi memiliki pandangan berbeda. Dewan pengawas KPK, dijaring oleh panitia seleksi dan diangkat oleh Presiden. Versi Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK akan diisi tokoh masyarakat, akademisi dan antikorupsi. Bukan dari politisi, birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

Sementara itu, pengamat bidang hukum lembaga The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah menyatakan setiap lembaga kemungkinan besar ada oknum yang punya kepentingan. Termasuk di KPK. Namun keberadaan oknum tersebut tidak serta merta membuat KPK secara institusi kehilangan kredibilitasnya.

"Pasti ada satu-dua orang yang punya kepentingan," kata Aulia di Jakarta, Senin (16/9).

Menurutnya, KPK sebagai institusi sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, keberadaannya harus didukung dan diperkuat. Munculnya KPK sebenarnya adalah untuk memicu lembaga penegak hukum lain. "KPK diberi kewenangan khusus sedemikian rupa dan berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya," imbuhnya.

Terpisah, pengamat politik Nation-state Institute Indonesia (NSI Indonesia), Yandi Hermawandi menegaskan pimpinan KPK yang baru harus mampu memulihkan kepercayaan publik. "Publik tentu berharap sepak terjang pimpinan KPK baru yang lebih baik dari periode sebelumnya. Terutama di tengah isu pelemahan KPK," ujar Yandi di Jakarta, Senin (16/9).

Pimpinan KPK yang baru memiliki beban berat ke depan. Terlebih, pemilihan pimpinan baru KPK bersamaan dengan revisi UU KPK dari DPR dan pemerintah yang ditengarai akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. "Pimpinan KPK yang baru merupakan hasil pilihan DPR yang sebentar lagi habis masa jabatannya. Sementara DPR sendiri dinilai sejumlah survei memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah," jelasnya.

Meski demikian, lanjutnya, mekanisme pemilihan pimpinan KPK yang baru sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya lima komisioner KPK periode 2019-2023 sudah legitimate. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan
KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim, sosok penikam Menko Polhukam Wiranto telah terdeteksi keberadaannya di wilayah Pandeglang, sejak tiga bulan se


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata


Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pasukan Ditambah, Pemerintah Ingin Pastikan Papua Aman

Pemerintah akan menambah jumlah personel keamanan tidak hanya di Wamena, tapi juga di Ilaga.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!