Nasional
Share this on:

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

  • Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK
  • Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Ilustrasi.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 berkaitan dengan pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP. Namun, mereka tetap menghormati putusan tersebut. Dengan catatan, pemerintah mencantumkan kolom kepercayaan tanpa kolom agama pada e-KTP penghayat kepercayaan.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pimpinan MUI Basri Bermanda di kantor MUI Jakarta, kemarin. Menurut dia, catatan tersebut ditujukan kepada pemerintah dalam bentuk usulan.

”Agar kepada penghayat kepercayaan diberikan KTP elektronik yang mencantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama,” ungkapnya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Basri itu, usulan tersebut sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional III MUI Tahun 2017 yang dilaksanakan akhir November tahun lalu. MUI menilai pembuatan e-KTP untuk penghayat kepercayaan dengan kolom khusus merupakan solusi terbaik guna mengimplementasikan putusan MK.

”Karena putusan MK sesuai konstitusi bersifat final dan mengikat,” jelasnya.

Karena itu, MUI tetap menghormati putusan tersebut. Selanjutnya, mereka mendorong pemerintah segera merealisasikan pembuatan e-KTP bagi penghayat kepercayaan. ”Untuk memenuhi hak warga negara yang masuk kategori penghayat kepercayaan,” kata Basri. Dengan begitu, penghayat kepercayaan memiliki kartu identitas yang lebih jelas.

Meski ada perbedaan pada e-KTP penghayat kepercayaan dengan e-KTP umat beragama, kata Basri, itu tidak bersifat diskriminatif. Melainkan bentuk perlakuan negara sesuai dengan ciri khas serta hak warga negara yang berbeda.

”Hak pemeluk agama mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom agama sehingga identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti,” imbuhnya.

Demikian pula hak penghayat kepercayaan yang boleh mencantumkan kolom kepercayaan dalam e-KTP sebagai identitas mereka. ”Putusan MK mengenai perkara itu juga menyatakan bahwa memperlakukan berbeda terhadap hak yang berbeda bukan diskrirninatif,” bebernya. Untuk itu, perbedaan e-KTP tersebut seharusnya tidak lagi menjadi soal.

Namun demikian usulan tersebut tidak lantas mengubah pandangan MUI soal kementeriaan yang berhak membina serta membawahi pengahayat kepercayaan. Basri menyampaikan, MUI meminta tugas tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

”Sebagaimana telah berjalan dengan baik selama ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Basri mengungkapkan bahwa meski MUI menghormati putusan MK soal pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP, mereka menilai putusan tersebut kurang cermat. Lebih dari itu, putusan tersebut juga dinilai sudah melukai perasaan umat beragama.

”Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan,” kata dia.

Padahal MUI memandang agama dan kepercayaan tidak sama. Karena itu, kata dia, putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Juga berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial masayarakat. ”Serta merusak kesepakatan kenegaraan dan politik yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya. Dengan alasan itu, ke depan mereka meminta MK lebih cermat dalam mengambil keputusan.

Apalagi jika keputusan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak serta berpotensi berdampak luas. Bukan hanya harus cermat, MK juga mesti membangun komunikasi yang lebih baik untuk menyerap aspirasi masyarakat juga pemangku kepentingan. ”Sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak dan aspiratif,” tutur Basri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan MUI Anwar Abbas pun menyampaikan bahwa MUI sangat kecewa terhadap putusan MK. Namun, putusan itu sudah final. ”MUI harus patuh,” ucap dia.

Karena itu, mereka mengusulkan agar e-KTP untuk penghayat kepercayaan diberi kolom kepercayaan. Berbeda dengan e-KTP untuk umat beragama yang dilengkapi kolom agama. ”Kalau kepercayaan ditaruh di agama berarti menyamakan,” ujarnya. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Diperiksa, Ustad Zulkifli Bingung
Diperiksa, Ustad Zulkifli Bingung

Berita Sejenis

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung.


Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.


KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Data NIK Tidak Muncul, Segera Lapor Dinas Dukcapil

Pendaftaran CPNS baru tahun lalu, diwarnai keluhan soal input NIK (nomor induk kependudukan).


Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan Deklarasi Ganti Presiden Gerus Kepercayaan Polri

Larangan demi larangan yang seakan-akan diamini Polri untuk menggelar deklarasi 2019 ganti presiden berdampak buruk pada nama Polri.


Vaksin MR Haram tapi Diperbolehkan

Vaksin MR Haram tapi Diperbolehkan

Setelah menggelar rapat selama dua jam, tadi malam pukul 22.00 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait vaksin measles-rubella (MR).


Isu SARA Reda, Ganti Soal Ekonomi

Isu SARA Reda, Ganti Soal Ekonomi

Pertarungan di dunia maya selama pemilu diprediksi tidak akan banyak menyinggung isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).


Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Kasus pencucian uangsindikat bandar narkoba kelas kakap yang baru diungkap BNN menjadi pintu masuk untuk mengejar keterlibatan petugas lapas.


Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

Soal Kebijakan baru BPJS, Pemerintah Harus Turun Tangan

BPJS Kesehatan menampik jika dikatakan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan bukan untuk memotong manfaat yang dapat dirasakan peserta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!