Nasional
Share this on:

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

  • Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK
  • Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Ilustrasi.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 berkaitan dengan pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP. Namun, mereka tetap menghormati putusan tersebut. Dengan catatan, pemerintah mencantumkan kolom kepercayaan tanpa kolom agama pada e-KTP penghayat kepercayaan.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pimpinan MUI Basri Bermanda di kantor MUI Jakarta, kemarin. Menurut dia, catatan tersebut ditujukan kepada pemerintah dalam bentuk usulan.

”Agar kepada penghayat kepercayaan diberikan KTP elektronik yang mencantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama,” ungkapnya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Basri itu, usulan tersebut sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional III MUI Tahun 2017 yang dilaksanakan akhir November tahun lalu. MUI menilai pembuatan e-KTP untuk penghayat kepercayaan dengan kolom khusus merupakan solusi terbaik guna mengimplementasikan putusan MK.

”Karena putusan MK sesuai konstitusi bersifat final dan mengikat,” jelasnya.

Karena itu, MUI tetap menghormati putusan tersebut. Selanjutnya, mereka mendorong pemerintah segera merealisasikan pembuatan e-KTP bagi penghayat kepercayaan. ”Untuk memenuhi hak warga negara yang masuk kategori penghayat kepercayaan,” kata Basri. Dengan begitu, penghayat kepercayaan memiliki kartu identitas yang lebih jelas.

Meski ada perbedaan pada e-KTP penghayat kepercayaan dengan e-KTP umat beragama, kata Basri, itu tidak bersifat diskriminatif. Melainkan bentuk perlakuan negara sesuai dengan ciri khas serta hak warga negara yang berbeda.

”Hak pemeluk agama mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom agama sehingga identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti,” imbuhnya.

Demikian pula hak penghayat kepercayaan yang boleh mencantumkan kolom kepercayaan dalam e-KTP sebagai identitas mereka. ”Putusan MK mengenai perkara itu juga menyatakan bahwa memperlakukan berbeda terhadap hak yang berbeda bukan diskrirninatif,” bebernya. Untuk itu, perbedaan e-KTP tersebut seharusnya tidak lagi menjadi soal.

Namun demikian usulan tersebut tidak lantas mengubah pandangan MUI soal kementeriaan yang berhak membina serta membawahi pengahayat kepercayaan. Basri menyampaikan, MUI meminta tugas tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

”Sebagaimana telah berjalan dengan baik selama ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Basri mengungkapkan bahwa meski MUI menghormati putusan MK soal pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP, mereka menilai putusan tersebut kurang cermat. Lebih dari itu, putusan tersebut juga dinilai sudah melukai perasaan umat beragama.

”Karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan,” kata dia.

Padahal MUI memandang agama dan kepercayaan tidak sama. Karena itu, kata dia, putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Juga berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial masayarakat. ”Serta merusak kesepakatan kenegaraan dan politik yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya. Dengan alasan itu, ke depan mereka meminta MK lebih cermat dalam mengambil keputusan.

Apalagi jika keputusan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak serta berpotensi berdampak luas. Bukan hanya harus cermat, MK juga mesti membangun komunikasi yang lebih baik untuk menyerap aspirasi masyarakat juga pemangku kepentingan. ”Sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak dan aspiratif,” tutur Basri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan MUI Anwar Abbas pun menyampaikan bahwa MUI sangat kecewa terhadap putusan MK. Namun, putusan itu sudah final. ”MUI harus patuh,” ucap dia.

Karena itu, mereka mengusulkan agar e-KTP untuk penghayat kepercayaan diberi kolom kepercayaan. Berbeda dengan e-KTP untuk umat beragama yang dilengkapi kolom agama. ”Kalau kepercayaan ditaruh di agama berarti menyamakan,” ujarnya. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Diperiksa, Ustad Zulkifli Bingung
Diperiksa, Ustad Zulkifli Bingung

Berita Sejenis

Nuril Berniat Ajukan PK Besok

Nuril Berniat Ajukan PK Besok

Tim Penasihat Hukum Baiq Nuril Maknun sedang bersiap diri mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).


MUI Sebut Poligami Adalah Syariat Islam

MUI Sebut Poligami Adalah Syariat Islam

Pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i bahwa poligami bukan ajaran Islam memantik reaksi Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Divonus 6 Tahun, Hak Politik Zumi Zola Dicabut Lima Tahun

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli tampak tegar saat mendengar ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto membacakan putusan, kemarin (6/12)


Soal Ijazah Bodong, Menristekdikti Sudah Klarifikasi Statsusnya

Soal Ijazah Bodong, Menristekdikti Sudah Klarifikasi Statsusnya

Perseteruan antara Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub dan Tirto terus bergulir.


Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini

Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini

Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun diharapkan keluar pekan ini.


Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Fokus Siapkan PK, Nuril Minta Perlindungan LPSK

Penundaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknum disambut positif.


1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

1,8 Juta Peserta SKD CPNS Hanya 8 % yang Lulus

Di tengah polemik nilai ambang batas tes CPNS terlalu tinggi atau soal sangat sulit, pada kenyataannya yang lulus sedikit.


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!