Nasional
Share this on:

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

  • Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir
  • Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru, yang akan dilakukan usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan mutasi guru dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pemerataan kualitas pendidikan. Ia meminta, para guru-guru tidak perlu cemas atas kebijakan tersebut.

"Guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing saja, kecuali kalau terpaksa," kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (11/6).

Muhadjir menjelaskan, bahwa sistem zonasi memetakan keberadaan guru di masing-masing sekolah di zona itu. Dari peta tersebut, bisa dilihat mana sekolah yang kelebihan guru dan mana sekolah yang kekurangan guru.

"Tidak hanya itu, pemerataan guru juga berdasarkan status guru itu, apakah yang bersangkutan PNS bersertifikat ataupun PNS belum bersertifikat maupun honorer," terangnya.

Menurut Muhadjir, layaknya Aparatur Sipil Negara pada umumnya, setiap guru harus mau dimutasi ke sekolah lain. Tidak seperti saat ini, seorang guru bisa mengajar di satu sekolah dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan banyak yang sampai pensiun tidak pernah pindah sekolah.

"Seperti sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, yang mana guru harus siap dirotasi secara periodik, dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran mendapat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T)," tuturnya.

Saat ini Kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentrif guru. Rencananya aturan tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit usai PPDB.

"Saya berharap kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga permasalahan distribusi guru yang tidak merata itu bisa terselesaikan," imbuhnya.

Penyebaran guru mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi secara merata pada jenjang-jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menjelaskan, sistem zonasi pada penerimaan siswa baru akan berdampak pada penyebaran guru di dalam satu zona. Pasalnya, tujuan utama program zonasi adalah hilangnya cap sekolah favorit.

Untuk itu, kualitas pengajaran di semua sekolah idealnya sama. Sementara itu, salah satu faktor utama penentu kualitas pengajaran adalah guru. Karenanya, Kemendikbud berupaya melakukan pemerataan kualitas tenaga pengajar dengan melakukan mutasi guru.

"Guru di sekolah favorit juga akan dipindahkan ke sekolah umum supaya kualitas pendidikan merata. Semua guru punya hak dan kewajiban sama sebagai ASN, siap ditempatkan di mana saja," kata Supriano.

Supriano menjelaskan, nantinya guru dalam satu sekolah akan dikategorikan menjadi empat, yakni guru PNS yang sudah bersertifikasi, guru PNS yang belum bersertifikasi, guru honorer yang berserfitikasi, dan guru honorer yang belum bersertifikasi.

"Guru bersertifikasi yang dinilai memiliki kompetensi baik akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi dalam satu zona," pungkasnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Sistem Zonasi Diberlakukan untuk Guru

Sistem Zonasi Diberlakukan untuk Guru

Selain PPDB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menerapkan sistem zonasi dalam pendistribusian guru.


Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.


Capim KPK Tak Harus Polisi

Capim KPK Tak Harus Polisi

Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Moeldoko Sebut Tak Pernah Beri Materi Menganggu Nilai Demokrasi

Nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko disebut dalam persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6).


Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi PHPU tak Perlu LPSK

Saksi yang dihadirkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak perlu meminta perlindungan LPSK.


Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan.


Soal Posisi Ma'ruf Amin Tergantung Subjektivitas Hakim

Soal Posisi Ma'ruf Amin Tergantung Subjektivitas Hakim

Sejumlah dalil yang disebutkan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai kurang substanstif.


270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Satu Guru Harus Mengajar Dua Mapel

Butuh waktu untuk mengubah kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai pencetak guru.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!