Nasional
Share this on:

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

  • Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir
  • Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru, yang akan dilakukan usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan mutasi guru dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pemerataan kualitas pendidikan. Ia meminta, para guru-guru tidak perlu cemas atas kebijakan tersebut.

"Guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Kalaupun dipindah hanya di zonanya masing-masing saja, kecuali kalau terpaksa," kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (11/6).

Muhadjir menjelaskan, bahwa sistem zonasi memetakan keberadaan guru di masing-masing sekolah di zona itu. Dari peta tersebut, bisa dilihat mana sekolah yang kelebihan guru dan mana sekolah yang kekurangan guru.

"Tidak hanya itu, pemerataan guru juga berdasarkan status guru itu, apakah yang bersangkutan PNS bersertifikat ataupun PNS belum bersertifikat maupun honorer," terangnya.

Menurut Muhadjir, layaknya Aparatur Sipil Negara pada umumnya, setiap guru harus mau dimutasi ke sekolah lain. Tidak seperti saat ini, seorang guru bisa mengajar di satu sekolah dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan banyak yang sampai pensiun tidak pernah pindah sekolah.

"Seperti sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, yang mana guru harus siap dirotasi secara periodik, dan tidak boleh menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran mendapat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T)," tuturnya.

Saat ini Kemendikbud sedang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentrif guru. Rencananya aturan tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan terbit usai PPDB.

"Saya berharap kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga permasalahan distribusi guru yang tidak merata itu bisa terselesaikan," imbuhnya.

Penyebaran guru mulai dari status guru yang PNS dan bersertifikat, kemudian PNS belum bersertifikat dan ada juga guru honorer tidak tetap belum bersertifikat. Semua itu harus dibagi secara merata pada jenjang-jenjang SD dan SMP sehingga pemerataan program pendidikan berkualitas segera terealisasi.

Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menjelaskan, sistem zonasi pada penerimaan siswa baru akan berdampak pada penyebaran guru di dalam satu zona. Pasalnya, tujuan utama program zonasi adalah hilangnya cap sekolah favorit.

Untuk itu, kualitas pengajaran di semua sekolah idealnya sama. Sementara itu, salah satu faktor utama penentu kualitas pengajaran adalah guru. Karenanya, Kemendikbud berupaya melakukan pemerataan kualitas tenaga pengajar dengan melakukan mutasi guru.

"Guru di sekolah favorit juga akan dipindahkan ke sekolah umum supaya kualitas pendidikan merata. Semua guru punya hak dan kewajiban sama sebagai ASN, siap ditempatkan di mana saja," kata Supriano.

Supriano menjelaskan, nantinya guru dalam satu sekolah akan dikategorikan menjadi empat, yakni guru PNS yang sudah bersertifikasi, guru PNS yang belum bersertifikasi, guru honorer yang berserfitikasi, dan guru honorer yang belum bersertifikasi.

"Guru bersertifikasi yang dinilai memiliki kompetensi baik akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi dalam satu zona," pungkasnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Guru Wajib Melek Teknologi

Guru Wajib Melek Teknologi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, siap menerapkan sistem pendidikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau


Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Hamili Pacar tapi Tak Dinikahi Bisa Dipidana Empat Tahun

Komisi III DPR RI dan pemerintah secara marathon menggelar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan Melawan, Surat Resign Saut Situmorang Tak Disetujui

Kuningan terus beroperasi meski Senayan telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Jabatan Baru Firli Tak Bisa Diganggu Gugat

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 melalui voting anggota Komisi III DPR.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!