Nasional
Share this on:

Soal Rencana Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Luhut: Jangan Bikin Resek

  • Soal Rencana Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Luhut: Jangan Bikin Resek
  • Soal Rencana Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Luhut: Jangan Bikin Resek

**JAKARTA ** - Rencana pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto hingga kini belum juga terwujud. Sejumlah pihak, masih berupaya mengatur jadwal agar keduanya bisa segera bertatap muka. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak luar jangan berusaha menghalang-halangi upaya rekonsiliasi tersebut.

"Semua baik-baik saja kok. Pak Prabowo juga baik-baik, kenapa mesti diributin. Saya kira ini soal waktu saja. Saya sering telepon-teleponan dengan Pak Prabowo. Nggak ada masalah. Nanti diatur bagaimana baiknya. Nggak usah maksa-maksain. Orang-orang yang di luar jangan bikin resek," tegas Luhut di Jakarta, Selasa (2/7) kemarin.

Jokowi sebelumnya tak bisa memastikan waktu pertemuan dengan Prabowo-Sandiaga. Tapi dia menegaskan terbuka bagi pihak-pihak yang sama-sama ingin membangun negara. Sedangkan Sandiaga Uno mengaku sudah berbicara dengan Prabowo soal rencana pertemuan dengan Jokowi. Sandiaga menyebut Prabowo yang akan mengatur pertemuan itu

Hal senada juga disampaikan Wapres Jusuf Kalla (JK). Dia meminta semua pihak melakukan rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi wajib agar semua masyarakat bersatu. "Rekonsiliasi ya itu bukan hanya imbauan. Tetapi juga kewajiban kita semua untuk bersatu. Rekonsiliasi itu bermakna bersatu dalam mencapai tujuan walaupun berbeda. Satu pemerintahan, satu oposisi," ujar JK.

Dia menilai pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi tetap mempunyai hak untuk mengkritik. Menurutnya, tugas oposisi adalah penyeimbang di pemerintahan. "Oposisi itu, walau tidak dicantumkan dalam aturan berhak mengkritisi pemerintah. Memang tugasnya seperti itu. Supaya ada keseimbangan," papar JK.

Menurutnya rekonsiliasi Jokowi dan Pranowo hanya tinggal menunggu waktu. Dia menilai Prabowo juga sudah menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres. "Kalau lihat pernyataan Pak Prabowo, kan beliau sudah menerima dengan baik. Kalau sudah menerima dengan baik, mestinya tidak ada soal lagi. Saya kira tinggal tunggu waktu saja," ucapnya.

Terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen NI (Purnawirawan) Agus Widjojo, mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun bangsa usai pelaksanaan pilpres 2019. "Pilpres itu sudah berlalu dan sudah diputuskan secara konstitusional dan semua sudah menerima. Jadi, sekarang saatnya bagaimana bangsa ini perlu untuk bersatu kembali dan bersama-sama untuk melanjutkan pembangunan bangsa," kata Widjojodi di Jakarta, Selasa (2/7).

Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah upaya-upaya merajut keutuhan dan persatuan bangsa. Ia berharap upaya untuk bersatu kembali dan bersama-sama melanjutkan pembangunan bangsa dapat segera dilakukan.

"Itu ada di dalam kaidah-kaidah politik bagaimana untuk menyatukan sebuah bangsa dalam sebuah program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Sebetulnya tidak perlu ada polarisasi untuk dukungan antar calon," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Menteri Baru Belum Dibahas
Menteri Baru Belum Dibahas

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Sebaran Titik Panas Sudah Capai 5.086

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia selama Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.7


Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

KPU dan KPK Belum WTP, 32 Provinsi Sudah Efisien Gunakan Anggaran

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kini menjadi acuan pemerintah.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Imam Nahrawi Pamitan, Jokowi Bisa Pilih Orang Baru atau Plt

Menpora Imam Nahrawi resmi mundur dari jabatannya, Kamis (19/9). Ini setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK.


Jokowi Urutan 16 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Jokowi Urutan 16 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Royal Islamic Strategic Studies Centre Yordania kembali merilis tokoh-tokoh muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2019.


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!