Nasional
Share this on:

Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

  • Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam
  • Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hemat bicara dan terkesan menghindar, ketika disinggung terkait uang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ruangannya. Itu buntut Operasi Tangkap Tangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) baru-baru ini.

"Ya, begini. Saya harus menghormati institusi KPK jadi secara etis tidak pada tempatnya saya menyampaikan hal yang saya belum saya sampaikan kepada KPK," kata Lukman di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut dia, KPK merupakan institusi resmi yang seharusnya menerima keterangannya terlebih dahulu baru kemudian publik boleh mengetahui itu. Disimpulkan, Lukman baru akan berbicara mengenai uang yang diamankan KPK di ruangannya secara lebih lanjut jika sudah memberi keterangan kepada lembaga antirasuah itu. "Jadi saya belum akan memberikan ke publik," kata dia.

KPK sendiri akan memanggil Menag untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019. "Waktu pemanggilnya saya tidak tahu, tapi saya pikir sebagai kementerian, pasti akan dimintai klarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

KPK dalam perkara ini, lanjut Laode telah menetapkan Romy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.

KPK juga sudah menggeledah ruang Menang Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kemenag pada Senin (18/3) dan menyita sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.

Usai menetapkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kemenag, tim penyidik KPK tak tinggal diam. Mereka lantas bertolak ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk melanjutkan penggeledahan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan kemarin (20/3) menyasar Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Ini merupakan penggeledahan kelima setelah sebelumnya KPK menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Surabaya.

"Dari lokasi penggeledahan ini diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait kepegawaian dan pengisian jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik," ujar Febri

Selain menggeledah Kantor Kemenag Gresik, tim KPK juga mendatangi rumah tersangka Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Di sana, tim menjelaskan kepada keluarga tersangka terkait hak-hak Muafaq selama proses penyidikan berlangsung.

Namun, tim mendapat informasi bahwa keluarga Muafaq sempat didatangi pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK pasca penetapan tersangka. KPK gadungan tersebut bahkan dilaporkan meminta uang kepada keluarga tersangka."KPK mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak menyalahgunakan situasi untuk memeras atau melakukan penipuan dengan cara mengaku seolah-olah KPK dan meminta uang," tegas Febri.

Saat ini, diakui Febri, pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memproses lebih lanjut pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK tersebut. Ia pun mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kasus sejenis agar segera melapor ke kantor polisi setempat atau menghubungi call center KPK di 198.

Ia menyatakan, segala barang bukti yang disita penyidik, termasuk uang sejumlah Rp180 juta dan USD30 ribu di laci meja kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, diduga terkait dengan kasus tersebut. Nantinya, dikatakan Febri, penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait jika agenda pemeriksaan saksi telah dilakukan.

Febri mengungkap, penyidik memiliki batas waktu penyidikan maksimal 60 hari bagi tersangka pemberi suap, dan 120 hari bagi penerima suap sesuai dengan aturan yang berlaku. "Jadi KPK akan bekerja secara intensif untuk menangani penyidikan ini," tukasnya.

Febri pun memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menangani perkara ini. Ia menegaskan, proses penanganan perkara akan diperlakukan sama seperti kasus-kasus lain.

Saat ini, lanjut dia tim penyidik tengah fokus menangani perkara terkait pengisian jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur dan Kepala Kantor Kemenag Gresik. Namun, dirinya mengatakan penyidik tidak menutup kemungkinan perkara tersebut akan dikembangkan untuk menelusuri dugaan jabatan lain yang dikorupsi.

"Apakah mungkin dikembangkan pada posisi lain di Kemenag? Bisa saja. Sepanjang memang nanti ditemukan bukti-bukti atau pentunjuk yang mengarah ke sana," tukasnya.

Selain Romi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penetapan ketiga tersangka itu berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3) pagi. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total enam orang dan barang bukti berupa uang senilai Rp156.758.000.

Romi diduga menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp50 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang tersebut diduga diserahkan untuk pengurusan proses seleksi keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Romi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi yang juga berstatus sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/khf/ful/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar
Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Berita Sejenis

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Soal Redistribusi, Guru-guru Tak Usah Khawatir

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau guru untuk tidak khawatir, jika nanti dipindah terkait adanya redistribusi guru.


Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Menag dan Menaker Diprediksi Gagal ke Senayan

Sejumlah menteri kabinet kerja diketahui ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019. Meski menteri, bukan jaminan dipilih rakyat.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Pentolan PAN Beda Sikap soal Status Eggi

Pentolan PAN Beda Sikap soal Status Eggi

Eggi Sudjana ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait pernyataan people power menyusul hasil quick count Pilpres 2019.


Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Dugaan Gratifikasi Menag Lukman Harus Dituntaskan

Pengembalian uang Rp10 juta dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke KPK tidak menghapus dugaan gratifikasi.


Presiden Diingatkan soal Situasi Pascapemilu

Presiden Diingatkan soal Situasi Pascapemilu

Sejumlah tokoh yang menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin (9/5


Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Presiden Jokowi meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas kalimantan Tengah, kemarin (8/5).


Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Lukman Hakim Dituding Terima Rp10 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Biro Hukum menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp10 juta.


Insha Allah, Lebaran Tahun Ini Juga Bersamaan

Insha Allah, Lebaran Tahun Ini Juga Bersamaan

Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh, Senin (6/5) hari ini, berdasarkan Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!