Nasional
Share this on:

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

  • Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji
  • Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

JAKARTA - Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri. Apakah penegakan hukum terhadap aktivis yang dikenal mendukung Jokowi itu akan secepat penanganan kasus ancaman pemenggalan Jokowi atau tidak. Masyarakat akan bisa mengukur rasa keadilan yang dilakukan Korps Bhayangkara itu.

Yusron diketahui menyebar data pribadi Dheva Suprayoga, yang disebut sebagai orang dalam video yang mengancam memenggal Jokowi. Belakangan, ternyata Polri menangkap HS sebagai pengancam pemenggalan Jokowi, bukan Dheva. Ulin kemudian menghapus status dan meminta maaf.

Namun, persoalan itu keburu panas. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara. Ulin bisa dipidana karena menyebarkan data pribadi, penyebaran data pribadi dilarang sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan.

Polri masih bersikap diplomatis terkait kasus Yusron tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan maih dikaji penyidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya, terkait kasus penyebaran data pribadi seseorang tersebut.

"Kasus semacam ini pernah kok kami tangani, 2018 lalu," jelasnya.

Kendati kasus tersebut bukan delik aduan, namun dalam kasus semacam itu pernah ada pelapor yang merasa dirugikan. "Dampak dari data yang disebarkan itu, karena merasa rugi ya melapor," tuturnya.

Polri dalam menangani kasus perlu pendalaman. Dibutuhkan bukti yang sangat kuat oleh penyidik. "Sebelum penyidik melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya," ujar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Direktur Partnership for Advancing Democracy and Integrity (Padi) M. Zuhdan menjelaskan kasus yang menjerat Yusron ini menjadi ujian integritas Polri yang belakangan kerap dinilai sumbang. "Seharusnya dalam kondisi apapun polisi harus menjaga marwahnya," ujarnya.

Apapun dalih dan motifnya, penyebaran data pribadi adalah pelanggaran hukum serius. Tidak ada alasan bagi korps bhayangkara untuk tidak memproses kasus tersebut. "Kalau tidak diproses akan mencederai hukum itu sendiri," paparnya.

Terlepas Yusron merupakan tim sukses Jokowi-Maruf , polisi merupakan garda terdepan penjaga keadilan. Seharusnya, keadilan tetap ditegakkan untuk menjaga kepercayaan publik, walau terus menurun. "Itu konsekuensinya," terangnya. (idr/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Soal Sosialisasi Zonasi PPDB, Mendikbud Salahkan Pemda

Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.


Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan ikut seleksi capim KPK, diminta mengundurkan diri.


Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Polri serius untuk mengajukan anggotanya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Wacana E-Voting untuk Pilkada Serentak 2020 Diungkapkan Lagi

Wacana E-Voting untuk Pilkada Serentak 2020 Diungkapkan Lagi

Gagasan e-voting atau pemungutan suara secara elektronik pada pilkada serentak 2020 kembali mengemuka.


Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Gedung Baru DPR Tak Sejalan dengan Pemindahan Ibu Kota

Berkali-kali dimunculkan, berkali-kali pula dikritik. Itulah rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya kembali diusulkan.


Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak

Permintaan Bambang Widjojanto Ditolak

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) kembali panas. Perdebatan antara pemohon, hakim, dan tim kuasa hukum terkait pun terjadi, Selasa (18/6) kemarin.


Soal Posisi Ma'ruf Amin Tergantung Subjektivitas Hakim

Soal Posisi Ma'ruf Amin Tergantung Subjektivitas Hakim

Sejumlah dalil yang disebutkan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai kurang substanstif.


Siap-siap, Seleksi CPNS Digelar Akhir Tahun Ini

Siap-siap, Seleksi CPNS Digelar Akhir Tahun Ini

Pemerintah memastikan kembali merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir tahun ini.


270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

270 Pemda Dinggatkan soal Prioritas Anggaran Pilkada

Pemerintah pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.


Gaji ke-13 Cair 1 Juli

Gaji ke-13 Cair 1 Juli

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan para pensiunannya akan menjadapat gaji ke-13.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!