Nasional
Share this on:

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

  • Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji
  • Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

JAKARTA - Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri. Apakah penegakan hukum terhadap aktivis yang dikenal mendukung Jokowi itu akan secepat penanganan kasus ancaman pemenggalan Jokowi atau tidak. Masyarakat akan bisa mengukur rasa keadilan yang dilakukan Korps Bhayangkara itu.

Yusron diketahui menyebar data pribadi Dheva Suprayoga, yang disebut sebagai orang dalam video yang mengancam memenggal Jokowi. Belakangan, ternyata Polri menangkap HS sebagai pengancam pemenggalan Jokowi, bukan Dheva. Ulin kemudian menghapus status dan meminta maaf.

Namun, persoalan itu keburu panas. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara. Ulin bisa dipidana karena menyebarkan data pribadi, penyebaran data pribadi dilarang sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan.

Polri masih bersikap diplomatis terkait kasus Yusron tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan maih dikaji penyidik Bareskrim dan Polda Metro Jaya, terkait kasus penyebaran data pribadi seseorang tersebut.

"Kasus semacam ini pernah kok kami tangani, 2018 lalu," jelasnya.

Kendati kasus tersebut bukan delik aduan, namun dalam kasus semacam itu pernah ada pelapor yang merasa dirugikan. "Dampak dari data yang disebarkan itu, karena merasa rugi ya melapor," tuturnya.

Polri dalam menangani kasus perlu pendalaman. Dibutuhkan bukti yang sangat kuat oleh penyidik. "Sebelum penyidik melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya," ujar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Direktur Partnership for Advancing Democracy and Integrity (Padi) M. Zuhdan menjelaskan kasus yang menjerat Yusron ini menjadi ujian integritas Polri yang belakangan kerap dinilai sumbang. "Seharusnya dalam kondisi apapun polisi harus menjaga marwahnya," ujarnya.

Apapun dalih dan motifnya, penyebaran data pribadi adalah pelanggaran hukum serius. Tidak ada alasan bagi korps bhayangkara untuk tidak memproses kasus tersebut. "Kalau tidak diproses akan mencederai hukum itu sendiri," paparnya.

Terlepas Yusron merupakan tim sukses Jokowi-Maruf , polisi merupakan garda terdepan penjaga keadilan. Seharusnya, keadilan tetap ditegakkan untuk menjaga kepercayaan publik, walau terus menurun. "Itu konsekuensinya," terangnya. (idr/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia Kembalikan 135 Ton Sampah ke Australia

Indonesia Kembalikan 135 Ton Sampah ke Australia

Otoritas bea cukai Indonesia kembali menemukan seratus kontainer berisi sampah impor asal Australia.


Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Soal Karhutla, Polri Tak Percaya Pemberitaan Media

Polri tak percaya pemberitaan media terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Upaya penegakan hukum tim Satgas Gabungan TNI-Polri terhadap Kelompok Kriminal sipil bersenjata (KKSB) berujung tertembaknya tujuh warga sipil, di Kampung Olenk


Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Jokowi Urutan 16 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Jokowi Urutan 16 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Royal Islamic Strategic Studies Centre Yordania kembali merilis tokoh-tokoh muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2019.


Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura

Kabut Asap Rugikan Malaysia dan Singapura

Kiriman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan tahun ini, kembali memicu protes dari Malaysia dan Singapura.


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!